JAYAPURA, Papua | News.papuatengah.info – Sekitar 500 kepala keluarga (KK) terdampak kebakaran di Dok V, Kota Jayapura. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jayapura kini menyiapkan jaringan listrik untuk hunian sementara (huntara) yang disiapkan Pemerintah Provinsi Papua bagi warga terdampak.

Manager PLN UP3 Jayapura F.X. Eka Wijayanto mengatakan, pemulihan jaringan listrik di kawasan terdampak sudah mulai dilakukan. Sambungan listrik ke setiap huntara akan dipasang setelah bangunan siap digunakan.

“Kalau jaringan sebenarnya kami sudah mulai pemulihan. Untuk nantinya ke rumah-rumah, kami berkolaborasi dengan Dinas PU. Ketika rumahnya selesai, baru ditarik,” kata Eka di Gedung Negara Dok V Jayapura, Selasa (15/9/2026).

Huntara korban kebakaran saat ini disiapkan di kawasan Stadion Mandala, Kota Jayapura. PLN akan berkoordinasi dengan Dinas PU dan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan listrik di lokasi tersebut terpenuhi.

Tak hanya menyiapkan jaringan, PLN juga akan memberikan edukasi kepada warga tentang penggunaan listrik yang aman. Langkah itu penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi akibat instalasi atau penggunaan listrik yang tidak sesuai.

“Yang pertama tentunya menggunakan listrik secara baik, menggunakan kabel-kabel yang sesuai, jangan menarik kabel sembarangan dan jangan melakukan sambungan ilegal,” ujarnya.

Dari sekitar 500 KK yang terdampak, hasil pengecekan PLN menunjukkan baru sekitar 150 KK yang tercatat menggunakan meteran listrik PLN.

Data tersebut menjadi perhatian PLN. Warga terdampak nantinya didorong menggunakan sambungan listrik resmi sehingga instalasi lebih aman dan mudah diawasi.

Selain Dok V, PLN juga melakukan mitigasi di kawasan Dok IX yang turut terdampak kebakaran. Penanganan kelistrikan akan dilakukan bersama Pemprov Papua, Dinas PU, dan sejumlah dinas terkait.

“Untuk Dok IX juga tentunya kita lakukan mitigasi. Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan yang sementara di hotel, disiapkan juga nanti untuk perbaikannya. Tentu kami kolaborasi bersama Dinas PU dan dinas-dinas terkait,” katanya. (*)

JAYAPURA, Papua | News.papuatengah.info – Masa tanggap darurat kebakaran di Kelurahan Mandala, Dok V, Kota Jayapura, tinggal menyisakan sekitar enam hari. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura pun mulai menyiapkan langkah lanjutan untuk memastikan warga terdampak tidak terlantar setelah masa darurat berakhir.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF) mengatakan, penanganan korban kebakaran harus terus berjalan hingga tahap pemulihan dan pembangunan kembali kawasan.

Pemprov Papua, Menurut Gubernur , siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang akan diambil Pemerintah Kota Jayapura sebagai pemerintah daerah yang langsung menangani wilayah dan masyarakat terdampak.

“Dari pihak provinsi sudah pasti kami akan mendukung penuh langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah kota,” katanya.Selasa, (8/9/2026).

Masa tanggap darurat sendiri ditetapkan selama 14 hari. Saat ini, penanganan kebakaran telah memasuki hari kedelapan.

Waktu yang tersisa itu, tegas MDF, harus dimanfaatkan untuk menyiapkan tahapan pascabencana. Mulai dari tempat tinggal sementara bagi warga hingga rencana pembangunan kembali kawasan yang terbakar.

“Ini penting sekali untuk kita berkolaborasi dan berkoordinasi tentang langkah-langkah persiapan pascapenanganan tanggap bencana,” ujarnya.

Salah satu persoalan utama yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah hunian sementara. Warga yang kehilangan rumah membutuhkan tempat tinggal yang layak sambil menunggu proses rekonstruksi.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai membicarakan bagaimana kawasan Mandala akan dibangun kembali.

MDF menegaskan, rekonstruksi tidak boleh sekadar membangun rumah yang terbakar. Penataan kawasan harus dilakukan lebih baik agar lingkungan tersebut tidak kembali menjadi permukiman kumuh dan tetap memperhatikan risiko bencana.

Pemprov Papua juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari dukungan dalam proses pemulihan warga terdampak.

Bantuan dari pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat penanganan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat korban kebakaran.

Soal lokasi pembangunan kembali, MDF meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial dan mata pencaharian warga.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut merupakan nelayan yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas di laut.

“Kalau masyarakat nelayan dipindahkan ke tengah-tengah gunung, tentu akan sulit. Mereka terbiasa dengan mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari di laut,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan relokasi tanpa mempertimbangkan kehidupan warga yang selama ini tumbuh di kawasan pesisir.

MDF memastikan Pemprov Papua siap mendukung rekonstruksi kawasan Mandala. Namun, pembahasan teknis penataan dan langkah lanjutan akan terus dikoordinasikan bersama Pemerintah Kota Jayapura.

“Untuk teknis penataan dan langkah selanjutnya, kami serahkan koordinasinya kepada Pemerintah Kota Jayapura. Pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh,” pungkasnya. (*)

SENGGI, Papua | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF) memastikan hasil panen petani dari program cetak sawah rakyat akan mendapat pasar.

Pemerintah Provinsi Papua telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menampung hasil pertanian masyarakat, khususnya padi dan jagung.

Hal itu disampaikan MDF saat melakukan penanaman padi perdana pada lahan cetak sawah rakyat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, kepastian pasar menjadi bagian penting dalam pengembangan pertanian. Petani tidak boleh hanya didorong untuk menanam tanpa mendapatkan kepastian penyerapan hasil produksi.

“Pemerintah pusat sudah bicara dengan Bulog. Kami di Provinsi Papua juga sudah bicara dengan Bulog,” tegasnya.

Selain Bulog, perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Papua juga akan disiapkan untuk membeli hasil pertanian masyarakat.

MDF mengatakan pembelian tersebut akan mencakup hasil sawah dan komoditas jagung yang ditanam masyarakat.

Ia berharap produksi pertanian di Papua semakin meningkat setelah pembangunan sawah memasuki tahap berikutnya.

Menurutnya, panen perdana menjadi tahap awal. Produktivitas diharapkan semakin baik pada musim tanam kedua dan seterusnya.

Pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa bibit dan pupuk bagi masyarakat pada tahap awal pengembangan sawah.

MDF meminta bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada petani dan tidak dipungut biaya.

Ia menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua mendukung program swasembada pangan nasional.

“Yang penting bantu masyarakat dulu supaya awal-awal ini mereka bisa tanam semua,” ujarnya. (*)

SENGGI,Papua | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) menegaskan program cetak sawah rakyat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, tidak akan mengambil alih tanah milik masyarakat adat.

Penegasan itu disampaikan MDF saat melakukan penanaman padi perdana di lahan cetak sawah rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).

MDF memastikan pembukaan lahan pertanian oleh pemerintah tidak akan mengubah status kepemilikan tanah adat.

“Tanah tetap milik masyarakat adat. Tidak akan pernah tanah itu menjadi milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun distrik,” tegas MDF di hadapan masyarakat.

Ia meminta jajaran Dinas Pertanian, pemerintah distrik hingga pemerintah kampung menyampaikan informasi tersebut secara terbuka kepada warga.

Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam program cetak sawah bertujuan membantu masyarakat membuka lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah, kata dia, bukan datang untuk mengambil hak masyarakat atas tanah.

Karena itu, MDF meminta warga tidak ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan persoalan terkait batas maupun kepemilikan lahan.

“Saya sebagai Gubernur Papua pasang badan untuk memastikan hak kepemilikan masyarakat. Tidak akan hilang satu jengkal tanah pun,” ujarnya.

MDF juga meminta persoalan irisan atau tumpang tindih pemetaan lahan yang sempat muncul diselesaikan dengan baik bersama masyarakat adat.

Menurutnya, persoalan tanah harus diselesaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Kepastian status kepemilikan tanah itu diharapkan membuat masyarakat semakin yakin untuk mengelola sawah yang telah dibuka melalui program pemerintah.

MDF menegaskan, pemerintah hanya membantu membuka akses dan menyiapkan lahan pertanian agar bisa produktif. Sementara tanah dan manfaat ekonomi dari sawah tersebut tetap menjadi milik masyarakat adat.

Program cetak sawah rakyat di Senggi pun diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka sumber ekonomi baru bagi warga setempat. (*)

JAYAPURA, Papua | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Matius D Fakhiri ( MDF) melantik Komisaris Utama dan jajaran Direksi PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua untuk memperkuat peran perusahaan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian di Provinsi Papua.

Dalam pelantikan tersebut, Jongki Latupeirissa dipercaya sebagai Komisaris Utama. Sementara Hironimus Hilapok menjabat Direktur Utama, Fransisko sebagai Direktur Keuangan, dan Nazaruddin sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Papua, Senin (7/9/2026)

MDF mengatakan, Jamkrida Papua memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Papua, khususnya melalui penguatan perekonomian daerah dan perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Menurutnya, salah satu perhatian utama perusahaan ke depan adalah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya meminta lima hal wajib dikerjakan,” ujar MDF saat memberikan arahan kepada jajaran Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Papua.

Lima hal tersebut meliputi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, menjadikan Rencana Kerja dan Budget (RKB) 2026 sebagai kontrak kerja, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

MDF juga menekankan agar Jamkrida Papua berorientasi pada pengembangan UMKM dengan memperluas akses pembiayaan.

Selain itu, perusahaan diminta menerapkan manajemen modern dan memanfaatkan sistem digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

MDF berharap jajaran Komisaris dan Direksi yang baru dilantik mampu menjalankan amanah tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.

“Jamkrida Papua diharapkan semakin kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan penguatan ekonomi guna terwujudnya visi misi Papua Cerah,” ujarnya. (*)