NABIRE – News Papuatengah.info – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terjadi di wilayah Kelurahan Giri Mulyo, di Gunung belakang Kuburan Giri Mulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin sore 15 September 2026 hingga malam ini.

Dari pantauan warga, kobaran api terlihat jelas dari kejauhan membakar area perbukitan yang berada tepat di belakang pemukiman penduduk. Asap tebal menyelimuti kawasan tersebut dan cahaya api masih menyala di beberapa titik hingga malam hari.

Belum diketahui pasti penyebab dan luas lahan yang terbakar. Warga sekitar mengaku khawatir api akan merembet mendekati rumah warga mengingat lokasi kebakaran berdekatan dengan area permukiman dan kondisi angin yang cukup kencang sore tadi.

Hingga berita ini diturunkan, tim pemadam kebakaran dan aparat terkait dilaporkan telah menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Belum ada laporan korban jiwa.

Pihak BPBD Kabupaten Nabire masih dalam upaya konfirmasi terkait penanganan dan penyebab kebakaran.

Reporter: Yohan Gobai – Central Media News

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah memberikan apresiasi tinggi atas rangkaian kunjungan kerja Gubernur Meki Nawipa di Kabupaten Dogiyai dan Deiyai pada Selasa (8/9/2026). Langkah ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyasar sejumlah sektor vital, mulai dari program pendidikan gratis, beasiswa, pemberdayaan pemuda, hingga bantuan pembangunan sarana keagamaan dan sekolah teologi, Rabu (9/9/2026).

Dukungan konkret ini ditegaskan oleh Anggota MRP Papua Tengah Pokja Agama, Yehuda Gobai, Menurutnya, program-program yang diluncurkan Gubernur Meki Nawipa sangat sejalan dengan tugas pokok MRP dalam memberikan perlindungan, pembiayaan, dan keberpihakan kepada masyarakat pribumi.

“Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Meki Nawipa dan Rombongan atas kunjungan kerja di Dogiyai dan Deiyai dengan beberapa program prioritas untuk kemajuan masyarakat. Pemberdayaan pemuda ini sangat penting karena mereka garda terdepan yang berani melayani warga di berbagai situasi lapangan,” ujar Yehuda Gobai.

Lebih lanjut, pihak MRP menekankan pentingnya keberlanjutan program akademis agar anak-anak Papua mampu bersaing di tingkat global.

Yehuda Gobai menambahkan, “Pemerintah perlu menyiapkan pendidikan khusus bagi anak asli Papua yang unggul di bidang matematika, sains, dan teknologi. Kami berharap anak-anak cerdas Papua dipersiapkan menjadi ilmuwan masa depan melalui pendidikan terbaik hingga tingkat internasional, sehingga kelak mereka mampu membawa kemajuan besar bagi Papua Tengah dan Indonesia.”

Melalui sinergi yang makin solid antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan MRP, diharapkan seluruh program prioritas pendidikan dan pemberdayaan ini dapat terealisasi secara merata hingga ke pelosok kampung.

Pemerintah daerah diharapkan terus mengawal pembentukan pusat-pusat pelatihan khusus sains dan teknologi, sehingga generasi muda Papua Tengah tidak hanya mendapatkan beasiswa, tetapi juga pembinaan berkelanjutan untuk mencetak ilmuwan dan pemimpin masa depan yang berdaya saing internasional. (*)

Nabire, Papua Tengah | News.papuatengah.info— Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait larangan aktivitas dagang dan kegiatan lainnya di Pantai Nabire mulai 6 September 2026 atas instruksi Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa adalah hoaks atau informasi palsu.

Emanuel menjelaskan, Gubernur Papua Tengah tidak pernah menerbitkan instruksi maupun kebijakan terkait penutupan aktivitas perdagangan di Pantai Nabire. Informasi tersebut dinilai sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan pemerintah provinsi, Minggu (6/9/2026).

Selain itu, pengelolaan Pantai Nabire bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, melainkan berada dalam kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nabire.

“Itu bukan kewenangan Pemprov. Gubernur tidak pernah menerbitkan instruksi terkait. Itu ranahnya bupati,” jelasnya.

Karena itu, masyarakat diminta tidak menjadikan selebaran atau informasi yang beredar di media sosial sebagai rujukan sebelum memastikan kebenaran dan sumbernya.

Emanuel mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas dan kritis dalam menerima setiap informasi, khususnya informasi yang mengandung framing tidak akurat atau berpotensi menimbulkan disinformasi.

“Mari gunakan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Lakukan check and recheck sesuai etika dalam hierarki berpemerintahan dan prinsip etika sosial kemasyarakatan,” pesannya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dan tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

DOGIYAI, Papua Tengah | News.papuatengah.info – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Tengah memberikan apresiasi yang mendalam atas rencana kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, ke Kabupaten Dogiyai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (7/9/2026).

Ketua DPD KNPI Papua Tengah, Yustinus Tebai, menyatakan bahwa niat baik Gubernur Meki Nawipa untuk turun langsung menyapa dan melihat kondisi masyarakat di Dogiyai merupakan langkah konkret yang patut didukung penuh oleh seluruh lapisan elemen masyarakat.

“Sebagai anak asli Dogiyai dan juga mewakili wadah pemuda, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Meki Nawipa. Niat baik beliau untuk datang dan melihat langsung Kabupaten Dogiyai adalah bukti nyata kepedulian seorang pemimpin terhadap rakyatnya,” kata Yustinus Tebai saat memberikan keterangannya, Minggu (6/9/2026).

Yustinus mengapresiasi kepedulian Gubernur Meki Nawipa. Menurutnya, momentum kehadiran orang nomor satu di Papua Tengah ini sangat bernilai historis bagi masyarakat lokal.

“Sejujurnya, sepanjang sejarah pemerintahan yang ada, baru kali ini ada gubernur yang bersedia datang dan berkunjung langsung ke Kabupaten Dogiyai. Langkah Bapak Meki Nawipa ini menunjukkan bentuk keseriusan yang luar biasa dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah kita agar menjadi lebih baik,” ujar Yustinus.

Lebih dari sekadar kunjungan kerja biasa, Yustinus mengungkapkan Gubernur Meki Nawipa juga dijadwalkan untuk membuka ruang dialog interaktif dan tatap muka secara langsung bersama seluruh komponen masyarakat setempat.

“Bapak Gubernur datang tidak hanya untuk sekadar berkunjung atau lewat begitu saja, tetapi beliau akan hadir dan berdialog langsung dengan kita. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh kelompok masyarakat mulai dari elemen pemuda, kaum perempuan, tokoh agama, tokoh adat, hingga organisasi kemasyarakatan lainnya agar memanfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Yustinus.

Ia meminta setiap perwakilan elemen masyarakat untuk merumuskan dan menyiapkan poin-poin aspirasi serta pemikiran strategis yang ingin disampaikan secara konstruktif demi kemajuan Dogiyai.

“Mari kita siapkan aspirasi, keluhan, maupun masukan positif yang memang menjadi kebutuhan riil daerah kita. Ini adalah panggung terbuka bagi pemuda, ibu-ibu, tokoh agama, dan seluruh warga untuk berbicara langsung dari hati ke hati dengan pimpinan provinsi,” tambahnya.

Yustinus mengajak masyarakat Kabupaten Dogiyai untuk bersatu padu menjaga keamanan, ketertiban, dan menyambut kedatangan rombongan gubernur dengan penuh kehangatan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Dogiyai, mari kita dukung penuh agenda kunjungan kerja ini. Jadikan momentum kedatangan Bapak Gubernur sebagai sarana silaturahmi yang menyejukkan. Kita berikan ruang seluas-luasnya agar beliau dapat menyaksikan dan mendengarkan langsung kondisi riil Kabupaten Dogiyai seperti apa. Dengan demikian, kedepannya Dogiyai bisa melangkah lebih jauh, semakin maju, dan berkembang pesat,” tutup Yustinus Tebai.

JAYAPURA, | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) menekankan program cetak sawah tahun 2026 harus memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat Papua. Program tersebut tidak boleh sekadar mengejar target pembukaan lahan atau selesai secara administratif.

Penegasan itu disampaikan MDF saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026, Sabtu (5/9/2026).

Rakor yang digelar Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian itu membahas pelaksanaan program cetak sawah di Papua, termasuk evaluasi pekerjaan konstruksi dan kebutuhan addendum di sejumlah lokasi.

Menurutnya, cetak sawah memiliki arti strategis bagi Papua. Program tersebut bukan hanya untuk menambah luas areal persawahan, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan dan kemandirian pangan di Tanah Papua.

“Papua memiliki potensi lahan yang besar. Namun, potensi tersebut hanya dapat menjadi kekuatan apabila dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing daerah,” ujarnya

Ia menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari berapa hektare lahan yang berhasil dibuka.

Kesiapan dan kelayakan lahan, kualitas konstruksi, ketersediaan sumber air, hingga sarana produksi harus dipastikan. Kesiapan petani untuk mengelola lahan juga menjadi faktor penting.

“Produktivitas juga harus menjadi perhatian agar lahan yang telah dibuka dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” katanya.

MDF mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan penyelesaian administrasi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program.

Menurut dia, lahan yang sudah dibuka harus benar-benar mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani.

“Jangan sampai pembukaan lahan selesai secara administratif, tetapi belum mampu meningkatkan produksi pangan maupun kesejahteraan petani,” tegasnya.

Ia meminta evaluasi dilakukan secara objektif dan berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Pekerjaan yang telah selesai, masih berjalan, maupun menghadapi kendala harus diidentifikasi dengan jelas. Penyebab masalah dan langkah penyelesaiannya juga harus dipetakan.

MDF turut menyoroti pekerjaan konstruksi yang membutuhkan addendum.

Ia meminta setiap perubahan pekerjaan dilakukan secara profesional dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Apabila terdapat pekerjaan yang membutuhkan addendum, prosesnya harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Setiap usulan addendum, lanjut Fakhiri, harus didukung data teknis, hasil pengukuran lapangan, dokumentasi, spesifikasi pekerjaan, serta perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan teknis, kondisi di setiap daerah juga harus menjadi perhatian.

Kesesuaian lahan, ketersediaan sumber air, akses menuju lokasi, hingga kesiapan masyarakat dan petani sebagai penerima manfaat perlu diperhitungkan sejak awal.

“Sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintahan di tingkat bawah menjadi kunci keberhasilan program ini,” kata Fakhiri.

Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen mengawal program cetak sawah 2026 agar berjalan efektif dan berkelanjutan.

Seluruh pihak yang terlibat diminta memperkuat kerja sama dan memastikan program tersebut benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan program harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di lokasi pembangunan,” pungkasnya. (*)