Berita Kesehatan
FGD Pendidikan Inklusif di Nabire, Pemprov Papua Tengah Perkuat Layanan Disabilitas Lewat Sistem Rujukan ABK
Nabire, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Menuju Papua Tengah yang Ramah, Setara, dan Berkelanjutan” di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nabire, mulai pukul 08.00 WIT-Selesai, Rabu (16/9/2026).
Langkah ini diambil untuk merumuskan tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) serta membangun sistem rujukan penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang terintegrasi di wilayah tersebut.
Forum yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah ini melibatkan lintas sektor, mulai dari dinas kesehatan, dinas sosial, tenaga medis, psikolog, guru pendamping khusus, hingga orang tua.
Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Setda Papua Tengah sekaligus Asisten III, Viktor Fun, hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa untuk membacakan sambutan resmi dan membuka acara secara resmi. Menyampaikan amanat Gubernur, Viktor menegaskan pentingnya pemenuhan hak belajar bagi seluruh anak tanpa diskriminasi.
“Pendidikan adalah hak setiap anak. Setiap anak di Papua Tengah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena kondisi fisik, intelektual, maupun kebutuhan khusus yang dimilikinya,” ujar Viktor Fun.
Lebih lanjut, Gubernur Meki mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah untuk mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas.
“Jangan hanya melihat keterbatasannya. Setiap anak mempunyai potensi, kemampuan, dan masa depan. Tugas pemerintah adalah memastikan mereka mendapatkan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan potensi tersebut,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap forum FGD ini menghasilkan skema penanganan ABK yang sederhana, tidak rumit, dan dapat segera diterapkan sesuai dengan kondisi riil di Papua Tengah agar pelayanan inklusif dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
