Gubernur MDF Tegaskan Cetak Sawah Papua Tak Boleh Berhenti pada Pembukaan Lahan

Jayapura | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF) menegaskan program konstruksi cetak sawah tahun 2026 di Tanah Papua tidak boleh sekadar mengejar target pembukaan lahan. Program tersebut harus benar-benar menghasilkan sawah produktif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama para petani.

Penegasan itu disampaikan MDF saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 se-Tanah Papua di Kota Jayapura, Sabtu (5/9/2026).

Rakor tersebut digelar Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian untuk mengevaluasi pelaksanaan program cetak sawah di berbagai wilayah Papua.

Menurutnya, Papua memiliki potensi lahan yang besar untuk mendukung pembangunan sektor pertanian. Namun, potensi itu tidak akan berarti jika pembukaan lahan dilakukan tanpa perencanaan yang matang.

“Papua memiliki potensi lahan yang besar. Tetapi potensi tersebut harus dikelola secara terencana agar menjadi kekuatan pembangunan daerah dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan luas lahan yang berhasil dibuka sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program.

Kelayakan lahan, kualitas konstruksi, ketersediaan air, sarana produksi hingga kesiapan petani, kata dia, harus dipastikan sejak awal.

“Keberhasilan kita bukan sekadar selesainya pekerjaan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

MDF tidak ingin ada lahan yang telah dibuka menggunakan anggaran negara, tetapi akhirnya tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Program cetak sawah, menurutnya, harus mampu meningkatkan produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi petani di setiap daerah.

“Jangan sampai lahannya sudah dibuka, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Cetak sawah harus meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.

MDF juga meminta pelaksanaan program dievaluasi secara objektif dan transparan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Setiap pekerjaan yang mengalami hambatan harus segera diidentifikasi. Penyebabnya harus diketahui agar solusi yang diambil tidak keluar dari ketentuan.

MDF menegaskan setiap rupiah anggaran pembangunan harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.

“Ketahanan pangan adalah bagian dari kesejahteraan. Kita membangun Papua bukan hanya dengan membuka lahan, tetapi menumbuhkan harapan, memperkuat kemandirian pangan dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya.

Program cetak sawah tersebut, kata dia, juga sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Papua melalui visi transformasi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmonis dalam semangat Papua Cerah. (*)