JAYAPURA, Papua | News.papuatengah.info – Masa tanggap darurat kebakaran di Kelurahan Mandala, Dok V, Kota Jayapura, tinggal menyisakan sekitar enam hari. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura pun mulai menyiapkan langkah lanjutan untuk memastikan warga terdampak tidak terlantar setelah masa darurat berakhir.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF) mengatakan, penanganan korban kebakaran harus terus berjalan hingga tahap pemulihan dan pembangunan kembali kawasan.

Pemprov Papua, Menurut Gubernur , siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang akan diambil Pemerintah Kota Jayapura sebagai pemerintah daerah yang langsung menangani wilayah dan masyarakat terdampak.

“Dari pihak provinsi sudah pasti kami akan mendukung penuh langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah kota,” katanya.Selasa, (8/9/2026).

Masa tanggap darurat sendiri ditetapkan selama 14 hari. Saat ini, penanganan kebakaran telah memasuki hari kedelapan.

Waktu yang tersisa itu, tegas MDF, harus dimanfaatkan untuk menyiapkan tahapan pascabencana. Mulai dari tempat tinggal sementara bagi warga hingga rencana pembangunan kembali kawasan yang terbakar.

“Ini penting sekali untuk kita berkolaborasi dan berkoordinasi tentang langkah-langkah persiapan pascapenanganan tanggap bencana,” ujarnya.

Salah satu persoalan utama yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah hunian sementara. Warga yang kehilangan rumah membutuhkan tempat tinggal yang layak sambil menunggu proses rekonstruksi.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai membicarakan bagaimana kawasan Mandala akan dibangun kembali.

MDF menegaskan, rekonstruksi tidak boleh sekadar membangun rumah yang terbakar. Penataan kawasan harus dilakukan lebih baik agar lingkungan tersebut tidak kembali menjadi permukiman kumuh dan tetap memperhatikan risiko bencana.

Pemprov Papua juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari dukungan dalam proses pemulihan warga terdampak.

Bantuan dari pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat penanganan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat korban kebakaran.

Soal lokasi pembangunan kembali, MDF meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial dan mata pencaharian warga.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut merupakan nelayan yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas di laut.

“Kalau masyarakat nelayan dipindahkan ke tengah-tengah gunung, tentu akan sulit. Mereka terbiasa dengan mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari di laut,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan relokasi tanpa mempertimbangkan kehidupan warga yang selama ini tumbuh di kawasan pesisir.

MDF memastikan Pemprov Papua siap mendukung rekonstruksi kawasan Mandala. Namun, pembahasan teknis penataan dan langkah lanjutan akan terus dikoordinasikan bersama Pemerintah Kota Jayapura.

“Untuk teknis penataan dan langkah selanjutnya, kami serahkan koordinasinya kepada Pemerintah Kota Jayapura. Pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh,” pungkasnya. (*)

SENGGI,Papua | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) menegaskan program cetak sawah rakyat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, tidak akan mengambil alih tanah milik masyarakat adat.

Penegasan itu disampaikan MDF saat melakukan penanaman padi perdana di lahan cetak sawah rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).

MDF memastikan pembukaan lahan pertanian oleh pemerintah tidak akan mengubah status kepemilikan tanah adat.

“Tanah tetap milik masyarakat adat. Tidak akan pernah tanah itu menjadi milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun distrik,” tegas MDF di hadapan masyarakat.

Ia meminta jajaran Dinas Pertanian, pemerintah distrik hingga pemerintah kampung menyampaikan informasi tersebut secara terbuka kepada warga.

Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam program cetak sawah bertujuan membantu masyarakat membuka lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah, kata dia, bukan datang untuk mengambil hak masyarakat atas tanah.

Karena itu, MDF meminta warga tidak ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan persoalan terkait batas maupun kepemilikan lahan.

“Saya sebagai Gubernur Papua pasang badan untuk memastikan hak kepemilikan masyarakat. Tidak akan hilang satu jengkal tanah pun,” ujarnya.

MDF juga meminta persoalan irisan atau tumpang tindih pemetaan lahan yang sempat muncul diselesaikan dengan baik bersama masyarakat adat.

Menurutnya, persoalan tanah harus diselesaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Kepastian status kepemilikan tanah itu diharapkan membuat masyarakat semakin yakin untuk mengelola sawah yang telah dibuka melalui program pemerintah.

MDF menegaskan, pemerintah hanya membantu membuka akses dan menyiapkan lahan pertanian agar bisa produktif. Sementara tanah dan manfaat ekonomi dari sawah tersebut tetap menjadi milik masyarakat adat.

Program cetak sawah rakyat di Senggi pun diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka sumber ekonomi baru bagi warga setempat. (*)

JAYAPURA, Papua | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Matius D Fakhiri ( MDF) melantik Komisaris Utama dan jajaran Direksi PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua untuk memperkuat peran perusahaan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian di Provinsi Papua.

Dalam pelantikan tersebut, Jongki Latupeirissa dipercaya sebagai Komisaris Utama. Sementara Hironimus Hilapok menjabat Direktur Utama, Fransisko sebagai Direktur Keuangan, dan Nazaruddin sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Papua, Senin (7/9/2026)

MDF mengatakan, Jamkrida Papua memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Papua, khususnya melalui penguatan perekonomian daerah dan perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Menurutnya, salah satu perhatian utama perusahaan ke depan adalah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya meminta lima hal wajib dikerjakan,” ujar MDF saat memberikan arahan kepada jajaran Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Papua.

Lima hal tersebut meliputi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, menjadikan Rencana Kerja dan Budget (RKB) 2026 sebagai kontrak kerja, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

MDF juga menekankan agar Jamkrida Papua berorientasi pada pengembangan UMKM dengan memperluas akses pembiayaan.

Selain itu, perusahaan diminta menerapkan manajemen modern dan memanfaatkan sistem digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

MDF berharap jajaran Komisaris dan Direksi yang baru dilantik mampu menjalankan amanah tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.

“Jamkrida Papua diharapkan semakin kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan penguatan ekonomi guna terwujudnya visi misi Papua Cerah,” ujarnya. (*)

JAYAPURA, Papua Tengah | News.papuatengah.info – DPD Partai Demokrat Papua menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga korban kebakaran di kawasan belakang Stadion Mandala, Dok V Bawah, Kota Jayapura, Senin (7/9/2026).

Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang terdampak musibah kebakaran berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari. Bantuan yang disalurkan meliputi dua ton beras, 50 karton air mineral, 20 karton mi instan, pakaian baru, serta perlengkapan mandi dan mencuci.

Penyerahan bantuan dipimpin Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Apedius Mote, didampingi Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Mustakim HR, bersama jajaran pengurus DPD dan Partai Demokrat Kota Jayapura.

Apedius mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program Demokrat Peduli yang menjadi bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Kegiatan ini juga bertepatan dengan momentum HUT ke-25 Partai Demokrat.

“Demokrat Peduli untuk Papua, kami memberikan bantuan kepada korban kebakaran di belakang Stadion Mandala, Dok V Bawah, Kota Jayapura, yang mengalami musibah beberapa hari lalu,” kata Apedius.

Menurutnya, bantuan tidak hanya difokuskan pada kebutuhan pangan, tetapi juga kebutuhan pribadi warga, termasuk pakaian baru untuk anak-anak dan orang dewasa serta perlengkapan kebersihan.

“Beras, pakaian baru untuk anak dan dewasa, perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya kami serahkan untuk membantu saudara-saudara kita,” ujarnya.

Apedius menegaskan, kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian dari gerakan Partai Demokrat dan tidak hanya dilakukan ketika terjadi bencana.

“Pesan Ketua DPD jelas, kegiatan seperti ini selalu kami lakukan. Bukan hanya karena ada kebakaran. Demokrat harus selalu peduli kepada rakyat. Karena itu kami punya semangat Demokrat Peduli,” tegasnya.

Selain bantuan pangan, Demokrat Papua juga menyerahkan berbagai jenis pakaian baru untuk perempuan, laki-laki dan anak-anak. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama menjalani masa pemulihan pascakebakaran.

JAYAPURA, | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) menekankan program cetak sawah tahun 2026 harus memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat Papua. Program tersebut tidak boleh sekadar mengejar target pembukaan lahan atau selesai secara administratif.

Penegasan itu disampaikan MDF saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026, Sabtu (5/9/2026).

Rakor yang digelar Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian itu membahas pelaksanaan program cetak sawah di Papua, termasuk evaluasi pekerjaan konstruksi dan kebutuhan addendum di sejumlah lokasi.

Menurutnya, cetak sawah memiliki arti strategis bagi Papua. Program tersebut bukan hanya untuk menambah luas areal persawahan, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan dan kemandirian pangan di Tanah Papua.

“Papua memiliki potensi lahan yang besar. Namun, potensi tersebut hanya dapat menjadi kekuatan apabila dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing daerah,” ujarnya

Ia menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari berapa hektare lahan yang berhasil dibuka.

Kesiapan dan kelayakan lahan, kualitas konstruksi, ketersediaan sumber air, hingga sarana produksi harus dipastikan. Kesiapan petani untuk mengelola lahan juga menjadi faktor penting.

“Produktivitas juga harus menjadi perhatian agar lahan yang telah dibuka dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” katanya.

MDF mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan penyelesaian administrasi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program.

Menurut dia, lahan yang sudah dibuka harus benar-benar mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani.

“Jangan sampai pembukaan lahan selesai secara administratif, tetapi belum mampu meningkatkan produksi pangan maupun kesejahteraan petani,” tegasnya.

Ia meminta evaluasi dilakukan secara objektif dan berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Pekerjaan yang telah selesai, masih berjalan, maupun menghadapi kendala harus diidentifikasi dengan jelas. Penyebab masalah dan langkah penyelesaiannya juga harus dipetakan.

MDF turut menyoroti pekerjaan konstruksi yang membutuhkan addendum.

Ia meminta setiap perubahan pekerjaan dilakukan secara profesional dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Apabila terdapat pekerjaan yang membutuhkan addendum, prosesnya harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Setiap usulan addendum, lanjut Fakhiri, harus didukung data teknis, hasil pengukuran lapangan, dokumentasi, spesifikasi pekerjaan, serta perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan teknis, kondisi di setiap daerah juga harus menjadi perhatian.

Kesesuaian lahan, ketersediaan sumber air, akses menuju lokasi, hingga kesiapan masyarakat dan petani sebagai penerima manfaat perlu diperhitungkan sejak awal.

“Sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintahan di tingkat bawah menjadi kunci keberhasilan program ini,” kata Fakhiri.

Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen mengawal program cetak sawah 2026 agar berjalan efektif dan berkelanjutan.

Seluruh pihak yang terlibat diminta memperkuat kerja sama dan memastikan program tersebut benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan program harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di lokasi pembangunan,” pungkasnya. (*)