NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah memberikan apresiasi tinggi atas rangkaian kunjungan kerja Gubernur Meki Nawipa di Kabupaten Dogiyai dan Deiyai pada Selasa (8/9/2026). Langkah ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP).

Advertisements

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyasar sejumlah sektor vital, mulai dari program pendidikan gratis, beasiswa, pemberdayaan pemuda, hingga bantuan pembangunan sarana keagamaan dan sekolah teologi, Rabu (9/9/2026).

Dukungan konkret ini ditegaskan oleh Anggota MRP Papua Tengah Pokja Agama, Yehuda Gobai, Menurutnya, program-program yang diluncurkan Gubernur Meki Nawipa sangat sejalan dengan tugas pokok MRP dalam memberikan perlindungan, pembiayaan, dan keberpihakan kepada masyarakat pribumi.

“Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Meki Nawipa dan Rombongan atas kunjungan kerja di Dogiyai dan Deiyai dengan beberapa program prioritas untuk kemajuan masyarakat. Pemberdayaan pemuda ini sangat penting karena mereka garda terdepan yang berani melayani warga di berbagai situasi lapangan,” ujar Yehuda Gobai.

Lebih lanjut, pihak MRP menekankan pentingnya keberlanjutan program akademis agar anak-anak Papua mampu bersaing di tingkat global.

Advertisements

Yehuda Gobai menambahkan, “Pemerintah perlu menyiapkan pendidikan khusus bagi anak asli Papua yang unggul di bidang matematika, sains, dan teknologi. Kami berharap anak-anak cerdas Papua dipersiapkan menjadi ilmuwan masa depan melalui pendidikan terbaik hingga tingkat internasional, sehingga kelak mereka mampu membawa kemajuan besar bagi Papua Tengah dan Indonesia.”

Melalui sinergi yang makin solid antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan MRP, diharapkan seluruh program prioritas pendidikan dan pemberdayaan ini dapat terealisasi secara merata hingga ke pelosok kampung.

Pemerintah daerah diharapkan terus mengawal pembentukan pusat-pusat pelatihan khusus sains dan teknologi, sehingga generasi muda Papua Tengah tidak hanya mendapatkan beasiswa, tetapi juga pembinaan berkelanjutan untuk mencetak ilmuwan dan pemimpin masa depan yang berdaya saing internasional. (*)

Nabire, Papua Tengah | News.papuatengah.info— Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait larangan aktivitas dagang dan kegiatan lainnya di Pantai Nabire mulai 6 September 2026 atas instruksi Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa adalah hoaks atau informasi palsu.

Emanuel menjelaskan, Gubernur Papua Tengah tidak pernah menerbitkan instruksi maupun kebijakan terkait penutupan aktivitas perdagangan di Pantai Nabire. Informasi tersebut dinilai sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan pemerintah provinsi, Minggu (6/9/2026).

Advertisements

Selain itu, pengelolaan Pantai Nabire bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, melainkan berada dalam kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nabire.

“Itu bukan kewenangan Pemprov. Gubernur tidak pernah menerbitkan instruksi terkait. Itu ranahnya bupati,” jelasnya.

Karena itu, masyarakat diminta tidak menjadikan selebaran atau informasi yang beredar di media sosial sebagai rujukan sebelum memastikan kebenaran dan sumbernya.

Emanuel mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas dan kritis dalam menerima setiap informasi, khususnya informasi yang mengandung framing tidak akurat atau berpotensi menimbulkan disinformasi.

“Mari gunakan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Lakukan check and recheck sesuai etika dalam hierarki berpemerintahan dan prinsip etika sosial kemasyarakatan,” pesannya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dan tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Advertisements

DOGIYAI, Papua Tengah | News.papuatengah.info – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Tengah memberikan apresiasi yang mendalam atas rencana kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, ke Kabupaten Dogiyai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (7/9/2026).

Ketua DPD KNPI Papua Tengah, Yustinus Tebai, menyatakan bahwa niat baik Gubernur Meki Nawipa untuk turun langsung menyapa dan melihat kondisi masyarakat di Dogiyai merupakan langkah konkret yang patut didukung penuh oleh seluruh lapisan elemen masyarakat.

Advertisements

“Sebagai anak asli Dogiyai dan juga mewakili wadah pemuda, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Meki Nawipa. Niat baik beliau untuk datang dan melihat langsung Kabupaten Dogiyai adalah bukti nyata kepedulian seorang pemimpin terhadap rakyatnya,” kata Yustinus Tebai saat memberikan keterangannya, Minggu (6/9/2026).

Yustinus mengapresiasi kepedulian Gubernur Meki Nawipa. Menurutnya, momentum kehadiran orang nomor satu di Papua Tengah ini sangat bernilai historis bagi masyarakat lokal.

“Sejujurnya, sepanjang sejarah pemerintahan yang ada, baru kali ini ada gubernur yang bersedia datang dan berkunjung langsung ke Kabupaten Dogiyai. Langkah Bapak Meki Nawipa ini menunjukkan bentuk keseriusan yang luar biasa dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah kita agar menjadi lebih baik,” ujar Yustinus.

Lebih dari sekadar kunjungan kerja biasa, Yustinus mengungkapkan Gubernur Meki Nawipa juga dijadwalkan untuk membuka ruang dialog interaktif dan tatap muka secara langsung bersama seluruh komponen masyarakat setempat.

Advertisements

“Bapak Gubernur datang tidak hanya untuk sekadar berkunjung atau lewat begitu saja, tetapi beliau akan hadir dan berdialog langsung dengan kita. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh kelompok masyarakat mulai dari elemen pemuda, kaum perempuan, tokoh agama, tokoh adat, hingga organisasi kemasyarakatan lainnya agar memanfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Yustinus.

Ia meminta setiap perwakilan elemen masyarakat untuk merumuskan dan menyiapkan poin-poin aspirasi serta pemikiran strategis yang ingin disampaikan secara konstruktif demi kemajuan Dogiyai.

“Mari kita siapkan aspirasi, keluhan, maupun masukan positif yang memang menjadi kebutuhan riil daerah kita. Ini adalah panggung terbuka bagi pemuda, ibu-ibu, tokoh agama, dan seluruh warga untuk berbicara langsung dari hati ke hati dengan pimpinan provinsi,” tambahnya.

Yustinus mengajak masyarakat Kabupaten Dogiyai untuk bersatu padu menjaga keamanan, ketertiban, dan menyambut kedatangan rombongan gubernur dengan penuh kehangatan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Dogiyai, mari kita dukung penuh agenda kunjungan kerja ini. Jadikan momentum kedatangan Bapak Gubernur sebagai sarana silaturahmi yang menyejukkan. Kita berikan ruang seluas-luasnya agar beliau dapat menyaksikan dan mendengarkan langsung kondisi riil Kabupaten Dogiyai seperti apa. Dengan demikian, kedepannya Dogiyai bisa melangkah lebih jauh, semakin maju, dan berkembang pesat,” tutup Yustinus Tebai.

Jayapura | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF) menegaskan program konstruksi cetak sawah tahun 2026 di Tanah Papua tidak boleh sekadar mengejar target pembukaan lahan. Program tersebut harus benar-benar menghasilkan sawah produktif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama para petani.

Penegasan itu disampaikan MDF saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 se-Tanah Papua di Kota Jayapura, Sabtu (5/9/2026).

Rakor tersebut digelar Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian untuk mengevaluasi pelaksanaan program cetak sawah di berbagai wilayah Papua.

Menurutnya, Papua memiliki potensi lahan yang besar untuk mendukung pembangunan sektor pertanian. Namun, potensi itu tidak akan berarti jika pembukaan lahan dilakukan tanpa perencanaan yang matang.

“Papua memiliki potensi lahan yang besar. Tetapi potensi tersebut harus dikelola secara terencana agar menjadi kekuatan pembangunan daerah dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan luas lahan yang berhasil dibuka sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program.

Kelayakan lahan, kualitas konstruksi, ketersediaan air, sarana produksi hingga kesiapan petani, kata dia, harus dipastikan sejak awal.

“Keberhasilan kita bukan sekadar selesainya pekerjaan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

MDF tidak ingin ada lahan yang telah dibuka menggunakan anggaran negara, tetapi akhirnya tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Program cetak sawah, menurutnya, harus mampu meningkatkan produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi petani di setiap daerah.

“Jangan sampai lahannya sudah dibuka, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Cetak sawah harus meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.

MDF juga meminta pelaksanaan program dievaluasi secara objektif dan transparan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Setiap pekerjaan yang mengalami hambatan harus segera diidentifikasi. Penyebabnya harus diketahui agar solusi yang diambil tidak keluar dari ketentuan.

Advertisements

MDF menegaskan setiap rupiah anggaran pembangunan harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.

“Ketahanan pangan adalah bagian dari kesejahteraan. Kita membangun Papua bukan hanya dengan membuka lahan, tetapi menumbuhkan harapan, memperkuat kemandirian pangan dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya.

Program cetak sawah tersebut, kata dia, juga sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Papua melalui visi transformasi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmonis dalam semangat Papua Cerah. (*)

Advertisements

Nabire, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kasus viral Waroki sempat menggemparkan Kota Nabire, Papua Tengah. Kasus tersebut melibatkan AWS (14), anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dalam perkara pembunuhan berencana terhadap mantan pacarnya, CKC (13), yang terjadi di Jalan Poros Waroki pada Kamis, 30 Juli 2026.

Perkara ini kemudian mendapat perhatian luas dari masyarakat, termasuk keluarga korban yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Nabire. Keluarga CKC terus memperjuangkan keadilan sejak awal kasus hingga proses hukum di Pengadilan Negeri Nabire.

Advertisements

Dalam proses tersebut, keluarga korban mengaku tidak puas dengan tuntutan 10 tahun terhadap AWS. Keluarga korban juga mempertanyakan itikad baik keluarga ABH untuk datang secara langsung menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga CKC.

“Walaupun keluarga CKC tidak puas dengan tuntutan 10 tahun terhadap pelaku ABH, keluarga korban akan terus mencari keadilan untuk CKC. Dan sampai sekarang keluarga pelaku tidak ada itikad baik datang meminta maaf. Kalau takut, ya undang media, klarifikasi dan minta maaf di depan publik. Jangan pengacaranya saja yang disorot dan dari kami diviralkan,” ujar ibu korban, Maria Tasik, saat ditemui wartawan di kediamannya, Kamis (3/9/2026).

Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan isu bahwa Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu melarang keluarga ABH datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban.

Menanggapi isu tersebut, Kapolres Nabire menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, sejak awal ayah ABH bersama keluarganya memang memiliki niat untuk datang dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban.

“Memang dari awal niat dari ayah ABH ini dengan keluarganya mau datang minta maaf ke keluarga korban,” ujar Kapolres AKBP Samuel D. Tatiratu saat memberikan klarifikasi, Jumat (4/9/2026).

Kapolres Nabire menjelaskan, upaya mempertemukan kedua pihak sebenarnya telah dilakukan beberapa kali. Namun, melalui pihak pengacara keluarga korban disampaikan bahwa keluarga CKC untuk sementara belum siap dipertemukan karena kondisi mereka masih mengalami syok.

“Pada saat pertemuan pertama dan ada beberapa kali pertemuan dengan pihak pengacara dari keluarga korban menyampaikan bahwa saat ini belum bisa untuk dipertemukan karena dari kondisi keluarga korban sendiri masih syok,” jelasnya.

Advertisements

Karena itu, Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada larangan dari Kapolres kepada keluarga ABH untuk datang menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban.

“Kalau dari Kapolres ada isu Kapolres melarang keluarga ABH datang minta maaf ke keluarga korban, nah itu tidak benar,” tegasnya.

Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu mengimbau seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia berharap setelah proses hukum selesai, kedua pihak dapat menahan diri, menghormati kondisi masing-masing keluarga, serta bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nabire tetap kondusif.

Penulis: Efraim