GPMI-I Menolak Keras Kunker Gubernur Meki dan Rombongan Ke Intan Jaya, Jozan Sani: “Hentikan Kegiatan Seremonial dan Segera Bentuk Pansus”

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info– Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) menggelar pembacaan pernyataan sikap terkait eskalasi konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya yang tak kunjung mereda sejak 2019 hingga 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu (12/9/2026) pukul 17.02 hingga 17.25 WIT di Asrama Intan Jaya, Jalan Mandala, Kalibobo, Papua Tengah, dan dihadiri oleh sekitar 45 peserta yang terdiri dari pelajar serta mahasiswa murni asal Intan Jaya.

Pembacaan tuntutan dipimpin langsung oleh Koordinator Umum GPMI-I, Jozan Sani, didampingi Wakil Koordinator Lapangan Bigauga Pogau, serta para penanggung jawab aksi yakni Marten Hagisimijau, Melianus Sondegau, dan Ayub Wandagau.

Aksi ini menyoroti dampak konflik bersenjata selama enam tahun yang dinilai melumpuhkan ruang publik, memicu pengungsian massal, serta menimbulkan trauma psikologis mendalam bagi warga sipil, khususnya perempuan, anak-anak, dan lansia.

Dalam data riil yang dibeberkan GPMI-I, tercatat 52 dari 57 gedung sekolah dan 6 dari 7 Puskesmas lumpuh total, kantor Pemkab Intan Jaya melumpuh hingga tersisa kantor Bupati saja yang aktif, serta meluasnya 34 pos militer di 8 distrik.

Mereka juga menyoroti penangkapan sewenang-wenang terhadap tujuh warga sipil tanpa bukti yang dituduh bagian dari TPNPB, antara lain Daud Sondegau, Yoas Japugau, Paskalis Belau, Rian Sondegau, Noti Sondegau, Melkias Hagisimijau, dan Pius Emani, di mana aparat keamanan dinilai sebagai aktor di balik rentetan persoalan tersebut.

​GPMI-I menyampaikan tujuh tuntutan dan desakan utama, meliputi pembentukan Tim Pansus Kemanusiaan oleh DPR-PT dan Pemda Papua Tengah, mempertanyakan kejelasan tindak lanjut atas aspirasi tanggal 23 Juli 2026, serta mendesak DPRD dan Pemkab Intan Jaya untuk menghentikan pembongkaran jalan Trans dan pengabaian penderitaan rakyat.

GPMI-I juga secara tegas menolak rencana kunjungan kerja (Kunker) Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dan rombongan pada 14–15 September 2026, mendesak TNI Damai Cartenz, Koops Habema, dan Kogabwilhan III menghentikan penangkapan liar, serta menuntut Panglima TNI dan Presiden RI untuk membubarkan Kogabwilhan III.

Jozan Sani menegaskan bahwa agenda kali ini diposisikan sebagai ruang penyampaian sikap damai guna menunggu iktikad baik dari pemerintah, namun jika tidak ada kejelasan atas dialog yang diajukan sejak 3 Agustus 2026 lalu, mereka siap mengambil langkah radikal.

“Hentikan seremonial, segera bentuk Pansus! Kami menolak keras rencana Kunker Gubernur Meki ke Intan Jaya karena hanya menghamburkan anggaran tanpa pernah menyentuh akar konflik. Kami menunggu respons balik dari DPR Papua Tengah, jika diterima melalui dialog, kita cari solusi bersama. Namun jika tidak diindahkan secepatnya, kami siap mobilisasi massa dan membakar Kantor DPR-PT serta Kantor Gubernur Papua Tengah,” tegas Jozan Sani.

​Sikap tegas para mahasiswa ini menjadi peringatan keras bagi jajaran Pemda Provinsi dan DPR Papua Tengah agar tidak menyikapi krisis kemanusiaan di Intan Jaya sekadar dengan agenda seremonial atau Kunker formalitas yang boros anggaran dan minim dampak nyata.

Gubernur Meki Fritz Nawipa beserta jajaran legislatif dituntut melahirkan solusi konkret dengan segera membentuk Tim Pansus Kemanusiaan dan membuka dialog bermartabat untuk menyelesaikan konflik secara mendasar, bukan justru membiarkan penderitaan rakyat Intan Jaya terus terabaikan. (*)