MIMIKA, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong tenaga pendamping kelompok Tanam, Petik, Olah, Jual (TPOJ) untuk memperkuat pemanfaatan pangan lokal sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui kegiatan Training of Trainers (TOT) bagi tenaga pendamping kelompok TPOJ.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan Hotel Grand Tembaga, Kabupaten Mimika, Kamis (10/9/2026). Sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa disampaikan oleh Staf Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman Kayame.

Dalam sambutannya, Ia mengatakan TPOJ tidak sekadar berkaitan dengan kegiatan menanam, memetik, mengolah, dan menjual hasil pangan. Menurutnya, TPOJ merupakan bagian dari rangkaian pemberdayaan masyarakat yang dapat menghubungkan potensi pangan lokal dengan peningkatan pendapatan keluarga.

“Bagi saya, TPOJ bukan sekadar kegiatan menanam, memetik, mengolah lalu menjual. Di dalamnya terdapat satu rangkaian pemberdayaan yang lengkap,” ujarnya.

Ia menyebut Papua Tengah memiliki kekayaan pangan lokal yang besar, mulai dari umbi-umbian, ikan, sayuran, hasil pekarangan hingga berbagai komoditas lokal lainnya. Potensi tersebut, kata dia, perlu dikembangkan menjadi produk pangan yang sehat sekaligus memiliki nilai ekonomi.

Karena itu, para peserta TOT tidak hanya diharapkan memahami materi secara teori, tetapi mampu menjadi trainer dan pendamping yang membawa pengetahuan tersebut kepada kelompok TPOJ di wilayah masing-masing.

Dalam Sambutan yang di bacakanya menekankan pentingnya keamanan pangan dalam setiap tahapan produksi. Pendamping diharapkan mampu membantu masyarakat memahami kebersihan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan bahan baku yang bersih, hingga mengidentifikasi risiko kontaminasi.

“Jangan sampai kita ingin meningkatkan ekonomi masyarakat tetapi mengabaikan kualitas dan keamanan produknya,” tegasnya.

Ia juga menilai pengembangan TPOJ memiliki peluang untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, produk pangan lokal harus memenuhi standar higiene, sanitasi, kualitas, konsistensi, serta mekanisme pengadaan sebelum dapat masuk dalam rantai pasok tersebut.

Ia berharap peserta tidak berhenti pada sertifikat setelah mengikuti pelatihan. Sekembalinya ke daerah masing-masing, para pendamping diminta melatih kelompok, mendampingi proses produksi, memperbaiki kekurangan, serta mengukur perkembangan kelompok secara berkelanjutan.

“Ukuran keberhasilan pelatihan ini adalah ketika pengetahuan yang diperoleh turun ke lapangan dan menghasilkan perubahan nyata dalam kelompok yang didampingi,” katanya.

Melalui TOT tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap TPOJ dapat berkembang menjadi gerakan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, edukasi gizi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga di Papua Tengah. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Kabupaten Nabire memastikan penertiban dan relokasi pedagang di kawasan Pantai Nabire atau Pantai Maf merupakan bagian dari kebijakan penataan daerah. Kebijakan tersebut ditegaskan bukan atas perintah Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, melainkan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Nabire, sebagaimana disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai.

Pernyataan tersebut disampaikan Mesak Magai dalam wawancara, Rabu (9/9/2026), terkait rencana penataan kawasan Pantai Nabire yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Nabire.

Menurutnya, kawasan Pantai Nabire memiliki panorama laut yang menjadi daya tarik wisata. Karena itu, pemerintah daerah akan menata kawasan tersebut dengan merelokasi aktivitas perdagangan yang dinilai mengganggu pemandangan ke Taman Gizi.

“Pantai maf atau Pantai Nabire merupakan salah satu objek wisata yang berada di sekitar pusat Kota Nabire. Kawasan ini memiliki pemandangan laut dan panorama yang cukup baik,” katanya.

Ia menjelaskan, relokasi merupakan bagian dari upaya pemerintah menata kawasan agar pemandangan laut dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan dengan lebih baik.

“Karena itu, keberadaan aktivitas jualan atau bangunan yang mengganggu pemandangan akan kami relokasi ke Taman Gizi,” ujarnya.

Ia sekaligus membantah informasi yang menyebut penertiban pedagang di Pantai Nabire merupakan instruksi Gubernur Papua Tengah.

“Ada yang menyampaikan bahwa penertiban dan relokasi pedagang di Pantai Nabire merupakan perintah gubernur. Itu tidak benar. Kawasan tersebut merupakan wilayah Pemerintah Kabupaten Nabire,” tegasnya.

Selain relokasi, Ia menyinggung status lahan Taman Gizi yang akan menjadi salah satu lokasi relokasi pedagang. Menurutnya, Taman Gizi merupakan aset Pemerintah Kabupaten Nabire.

Pemkab Nabire, kata dia, akan mengundang tokoh masyarakat dan pelaku sejarah untuk meluruskan status kepemilikan sejumlah kawasan, termasuk Taman Gizi, bekas kantor DPR, dan Terminal Oyehe.

“Minggu depan, kami akan undang semua tokoh masyarakat dan pelaku sejarah untuk meluruskan status kepemilikan tanah di Taman Gizi, kemudian bekas kantor DPR dan Terminal Oyehe,” katanya.

Bupati Nabire menyebut pembahasan tersebut akan mengacu pada SKN 66 serta keterangan para pelaku sejarah dan keturunannya yang masih hidup.

“Anak cucu daripada pelaku sejarah Oyehe ini masih ada. Mereka nanti akan menjelaskan semua sehingga kepemilikan tanah itu akan kita jelaskan berdasarkan SKN 66,” jelasnya.

Terkait penataan Pantai Nabire setelah relokasi, Ia memastikan pemerintah akan memperbaiki kawasan tersebut agar lebih menarik.

“Setelah panggung di bagian belakang dibongkar, itu nanti view laut kita akan tata. Kemudian termasuk Pantai Nabire kita akan tata,” pungkasnya. (*)

DEIYAI, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meninjau langsung aktivitas pedagang dan petani lokal di Pasar Mama-Mama Papua, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai. Peninjauan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi sekaligus memetakan kebutuhan sarana penunjang usaha rakyat di tingkat bawah.

Selain mengunjungi area pasar, rombongan juga meninjau Meubel Perahu Rakyat dan Galeri Budaya guna mendorong integrasi antara pemberdayaan ekonomi kreatif dan pelestarian tradisi lokal, Selasa (8/9/2026).

“Pembangunan tidak berhenti pada fisik. Dukungan terhadap pendidikan, pelestarian budaya, dan penyediaan ruang usaha bagi mama-mama Papua adalah bagian penting memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Meki Nawipa.

Gubernur Meki berharap ketersediaan ruang usaha yang memadai di Deiyai mampu meningkatkan pendapatan keluarga petani dan pedagang kecil secara berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen melengkapi fasilitas pendukung pasar agar roda perekonomian berbasis kearifan lokal dapat terus berputar. (*)

DOGIYAI, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, memaparkan strategi penguatan ekonomi kerakyatan dan pembenahan birokrasi di Aula KINGMI Digikotu Moanemani, Usai meresmikan Asrama Putra STA Bomomani, Gubernur Meki menekankan bahwa kehadiran Provinsi Papua Tengah harus berdampak langsung pada kesejahteraan warga pedalaman melalui optimalisasi komoditas lokal dan penyerapan tenaga kerja.

Gubernur Meki mengarahkan agar rantai pendapatan daerah dikelola secara mandiri agar nilainya tidak mengalir ke luar wilayah. Melalui penguatan komoditas Kopi Moanemani, Gubernur Nawipa menegaskan bahwa perputaran ekonomi harus kembali ke masyarakat, Senin (7/9/2026).

“Petani memanen dan menjual kopi ke koperasi, lalu koperasi memasarkannya. Kita bangun sistem yang sehat dari hilir ke hulu agar nilai tambah dan keuntungan ekonomi dinikmati langsung oleh warga Dogiyai,” tegas Meki Nawipa.

Lewat tatap muka ini, Kabupaten Dogiyai diharapkan makin mandiri, aman, dan berdaya secara ekonomi tanpa kehilangan akar budayanya.

Seluruh jajaran ASN, unsur Forkopimda, serta masyarakat diimbau untuk terus merawat persatuan, menjaga kondusivitas wilayah, dan bersama-sama mengawal pembangunan demi kemajuan Tanah Papua Tengah. (*)

SORONG, Central Media News– Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) melantik dua anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua untuk masa jabatan 2026–2030, Sabtu (29/8/2026).

Pelantikan dilakukan setelah keduanya terpilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Papua yang berlangsung di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Dua pejabat yang dilantik adalah Luhut Selamat Pahottua Siahaan sebagai Direktur Bisnis dan Bertha Affar sebagai Direktur Operasional Bank Papua.

MDF menegaskan, jabatan yang kini diemban keduanya bukan sekadar posisi di jajaran manajemen. Ada tanggung jawab besar untuk membawa Bank Papua menjadi lembaga keuangan daerah yang sehat, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Tanah Papua.

“Kepercayaan ini bukan sekadar jabatan, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab untuk membawa Bank Papua menjadi lembaga keuangan daerah di Tanah Papua yang semakin sehat, profesional, modern, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia meminta dua direktur baru tersebut menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme. Keberanian dalam mengambil keputusan juga menjadi hal yang ditekankan.

Menurutnya, jajaran direksi Bank Papua harus mampu bekerja solid. Koordinasi dengan Dewan Komisaris, regulator, pemerintah daerah, hingga seluruh pegawai Bank Papua harus berjalan dalam satu arah.

Sebab, kata dia, posisi Bank Papua tidak hanya sebagai lembaga bisnis yang mengejar keuntungan.

“Bank Papua bukan hanya sebuah institusi bisnis. Bank Papua adalah aset bersama dan bagian dari kebanggaan masyarakat di seluruh Tanah Papua,” ujarnya.

MDF berharap masuknya dua direktur baru dapat memperkuat kinerja Bank Papua. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, penguatan kinerja keuangan, hingga pengendalian risiko.

Kepatuhan terhadap seluruh aturan dan regulasi juga tidak boleh diabaikan.

MDF menegaskan, Bank Papua ke depan harus terus bergerak menjadi bank daerah yang semakin kuat dan sehat. Persaingan industri perbankan yang semakin ketat, menurutnya, menuntut Bank Papua untuk terus berbenah.

“Bank Papua harus semakin kuat, sehat, kompetitif, terpercaya, dan mampu hadir lebih dekat dengan masyarakat,” tegasnya. ( )*