MDF Tegaskan Cetak Sawah di Senggi Tak Akan Mengambil Tanah Adat

SENGGI,Papua | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) menegaskan program cetak sawah rakyat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, tidak akan mengambil alih tanah milik masyarakat adat.

Penegasan itu disampaikan MDF saat melakukan penanaman padi perdana di lahan cetak sawah rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).

MDF memastikan pembukaan lahan pertanian oleh pemerintah tidak akan mengubah status kepemilikan tanah adat.

“Tanah tetap milik masyarakat adat. Tidak akan pernah tanah itu menjadi milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun distrik,” tegas MDF di hadapan masyarakat.

Ia meminta jajaran Dinas Pertanian, pemerintah distrik hingga pemerintah kampung menyampaikan informasi tersebut secara terbuka kepada warga.

Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam program cetak sawah bertujuan membantu masyarakat membuka lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah, kata dia, bukan datang untuk mengambil hak masyarakat atas tanah.

Karena itu, MDF meminta warga tidak ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan persoalan terkait batas maupun kepemilikan lahan.

“Saya sebagai Gubernur Papua pasang badan untuk memastikan hak kepemilikan masyarakat. Tidak akan hilang satu jengkal tanah pun,” ujarnya.

MDF juga meminta persoalan irisan atau tumpang tindih pemetaan lahan yang sempat muncul diselesaikan dengan baik bersama masyarakat adat.

Menurutnya, persoalan tanah harus diselesaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Kepastian status kepemilikan tanah itu diharapkan membuat masyarakat semakin yakin untuk mengelola sawah yang telah dibuka melalui program pemerintah.

MDF menegaskan, pemerintah hanya membantu membuka akses dan menyiapkan lahan pertanian agar bisa produktif. Sementara tanah dan manfaat ekonomi dari sawah tersebut tetap menjadi milik masyarakat adat.

Program cetak sawah rakyat di Senggi pun diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka sumber ekonomi baru bagi warga setempat. (*)