SORONG, Central Media News – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) meminta PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua mempercepat transformasi digital tanpa mengabaikan keamanan sistem dan perlindungan data nasabah.

Digitalisasi perbankan itu juga tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di kota. Layanan Bank Papua, harus menjangkau masyarakat hingga pegunungan, pesisir, kepulauan, dan kawasan perbatasan.

Pesan tersebut disampaikan MDF saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Papua di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi bergerak sangat cepat. Kondisi itu menuntut Bank Papua terus berinovasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Namun, kemudahan transaksi bukan satu-satunya yang harus dikejar.

Penguatan keamanan sistem dan perlindungan data nasabah, menurut MDF, harus berjalan bersama dengan percepatan transformasi digital.

“Transformasi digital juga harus terus dipercepat, namun transformasi tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan sistem, perlindungan data, dan kemudahan akses layanan,” katanya.

Ia mengingatkan Bank Papua agar tidak menciptakan kesenjangan baru dalam pelayanan perbankan.

Kemajuan teknologi, kata dia, harus bisa dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Tanah Papua, termasuk daerah yang selama ini sulit dijangkau.

“Jangan sampai masyarakat di daerah pegunungan, di pesisir, kepulauan, dan perbatasan tertinggal dalam memperoleh layanan perbankan yang berkualitas,” tegasnya.

MDF menilai Bank Papua memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua.

Peran bank daerah itu, menurutnya, tidak hanya sebatas melayani transaksi keuangan. Bank Papua juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas, mendukung pembangunan, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia.

Karena itu, MDF mengajak seluruh kepala daerah yang menjadi pemegang saham Bank Papua untuk memperkuat kerja sama.

Sinergi antarpemerintah daerah dinilai penting untuk memperbesar peran Bank Papua dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

MDF mengatakan, langkah tersebut dapat dilakukan melalui layanan perbankan yang transparan, penguatan transaksi non-tunai, serta peningkatan pembiayaan bagi sektor produktif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kebersamaan pemerintah provinsi di Tanah Papua merupakan kekuatan besar untuk membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung,” ujarnya.

Ia berharap kekuatan bersama para pemegang saham dapat mendorong Bank Papua tumbuh lebih kuat sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Tanah Papua. ( )*

JAYAPURA, Central Media News – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) resmi mengeluarkan surat edaran yang memperketat pemasukan telur ayam konsumsi dari luar Papua. Kebijakan itu sekaligus mewajibkan pemerintah daerah dan pelaku usaha memprioritaskan penyerapan telur hasil produksi peternak lokal.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga kestabilan pasokan pangan sekaligus melindungi peternak Papua yang selama ini harus bersaing dengan masuknya telur dari luar daerah.

Surat edaran itu telah dikirim kepada seluruh bupati dan wali kota se-Papua, dinas terkait, distributor, pedagang besar, ritel modern, restoran, hingga asosiasi peternak telur.

Dalam aturan tersebut, pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan hasil produksi peternak lokal terserap pasar. Distribusi harus diperkuat, akses perdagangan diperluas, dan kemitraan usaha didorong agar telur produksi Papua memiliki ruang yang lebih besar di pasaran.

Tidak hanya pemerintah daerah. Distributor, agen, pedagang besar, supermarket, restoran, hingga pelaku usaha pangan lainnya juga diwajibkan mengutamakan penggunaan telur lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (28/8/2026).

Pemprov Papua menegaskan, telur ayam konsumsi dari luar daerah hanya boleh masuk apabila produksi peternak lokal benar-benar tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Penentuan kebutuhan tersebut akan mengacu pada data neraca pangan komoditas telur tingkat provinsi.

Artinya, masuknya telur dari luar Papua tidak lagi dilakukan tanpa perhitungan kebutuhan yang jelas.

Untuk memastikan kebijakan berjalan di lapangan, dinas yang membidangi urusan pangan, peternakan, dan perdagangan diperintahkan melakukan pengawasan terhadap produksi, stok, distribusi, hingga pergerakan harga telur di wilayah masing-masing.

Jika suatu daerah mengalami kekurangan pasokan, pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan daerah lain yang memiliki stok berlebih. Distribusi antardaerah menjadi salah satu solusi yang didorong sebelum mengambil langkah pemasukan dari luar Papua.

Aturan serupa juga berlaku bagi pemasukan Day Old Chicken (DOC) maupun telur dari luar daerah. Setiap pemasukan wajib dilengkapi rekomendasi kesehatan hewan, dokumen karantina, izin kuota, dan rekomendasi dari asosiasi peternak setempat.

Pengawasan akan dilakukan secara terpadu oleh Satgas Pangan bersama instansi terkait, aparat penegak hukum, serta pengelola pelabuhan. Pemeriksaan dilakukan mulai dari pintu masuk barang, gudang distributor, pasar tradisional, hingga ritel modern.

Pemprov Papua juga mengingatkan adanya sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Mulai dari penghentian distribusi sementara hingga pencabutan izin usaha sesuai peraturan yang berlaku.

Gubernur MDF menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap peternak lokal tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

“Melalui penguatan produksi dan distribusi lokal, kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak di Papua,” tegas MDF.

Selain menjaga stabilitas harga, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan Papua dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan telur dari luar daerah.( )*

by. Kontrinutor Papua ( Mas).

NABIRE, PAPUA TENGAH, CENTRALMEDIANEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi mengimplementasikan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Inovasi digital ini diluncurkan sebagai langkah strategis dalam memodernisasi tata kelola keuangan daerah agar lebih terbuka dan efisien.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyampaikan bahwa penerapannya merupakan bentuk komitmen tegas pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.

“Peluncuran SP2D online ini sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan,” ujar Meki Nawipa.

Proses Administrasi Lebih Cepat dan Real-Time

Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah, Alexander Manangsang, menggarisbawahi perubahan signifikan dari peralihan sistem pencairan anggaran daerah ini. Menurutnya, pemangkasan jalur birokrasi manual kini digantikan oleh sistem digital yang dapat diproses secara langsung.

“Melalui penerapan SP2D online, diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi keuangan di Provinsi Papua Tengah. Proses pencairan menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Semua dilakukan secara digital dan real-time,” jelas Alexander.

Bank Papua Tegaskan Dukungan Transformasi Digital

Sinergi penerapan SP2D Online dan KKPD ini didukung penuh oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua. Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise, menyatakan kesiapan institusinya dalam mendampingi langkah modernisasi Pemprov Papua Tengah.

“Semoga implementasi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Bank Papua berkomitmen untuk terus menjadi mitra terpercaya pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital dan pembangunan Papua yang lebih maju,” kata Yuliana.

Melalui integrasi SP2D Online dan KKPD, Pemprov Papua Tengah optimistis mampu mempercepat penyerapan anggaran, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah Papua Tengah.

(Redaksi Central Media News)

PAPUA TENGAH, CENTRALMEDIANEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi mengukir sejarah baru di sektor kelautan dan perikanan dengan melepas ekspor perdana komoditas ikan hasil tangkapan nelayan lokal ke pasar internasional.

Pada pengiriman perdana ini, sebanyak tiga kontainer yang memuat total 42 ton ikan bawal (masing-masing kontainer berisi 14 ton) dilepas secara resmi untuk berlayar menuju pasar dunia. Ikan-ikan tersebut merupakan hasil tangkapan para nelayan lokal dari Kampung Akar, Kampung Kipia, dan Kampung Peronggo di wilayah Papua Tengah.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. Menurutnya, momen ini menandai bahwa potensi sumber daya laut Papua Tengah kini tidak lagi hanya berhenti di pelabuhan lokal, melainkan sudah sanggup menembus pasar global.

“Hari ini menjadi tonggak sejarah dengan dilepaskannya tiga kontainer yang berisi masing-masing 14 ton, sehingga total semuanya adalah 42 ton ikan bawal. Hari ini adalah momentum ketika hasil laut Papua Tengah tidak lagi berhenti di pelabuhan, tetapi berlayar menuju pasar dunia dengan membawa nama baik daerah, bangsa, dan seluruh masyarakat,” ujar Gubernur Papua Tengah.

Fokus Kembangkan Potensi Maritim dan Pertanian

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen pemerintahannya untuk beralih dari sekadar bergantung pada sektor pertambangan di pegunungan, menuju optimalisasi potensi sektor riil lainnya seperti perikanan, pertanian, dan peternakan.

Gubernur juga menyoroti masalah yang selama ini terjadi, di mana hasil laut dari Papua Tengah sering kali dibawa dan dicatat melalui daerah lain seperti Tual, Ambon, maupun Sorong, sehingga daerah tidak memperoleh nilai tambah.

“Kebanyakan di sini kita hanya melihat apa yang ada di gunung. Tapi potensi lain seperti di laut, pertanian, dan peternakan, di pemerintahan saya kita akan fokus full dan kita backup. Selama ini ikan tangkap kita pergi ke Tual, Ambon, ke Sorong, dan kita tidak dapat apa-apa. Hari ini mengirim sinyal bahwa Papua Tengah sudah serius,” tegasnya.

Bantuan 10 Kapal Tangkap untuk Nelayan

Sebagai bukti dukungan nyata terhadap kesejahteraan nelayan lokal, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan bantuan sebanyak 10 unit kapal tangkap ikan pada tahun ini. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi serta daya jangkau nelayan lokal dalam mengelola kekayaan laut Papua Tengah.

Acara peresmian tersebut ditutup dengan pelepasan balon ke udara oleh Gubernur Papua Tengah sebagai simbol kemenangan bagi para nelayan, pelaku usaha, serta kemajuan sektor perikanan di Tanah Papua.

“Saya melepaskan balon ini sebagai simbol kemenangan bagi nelayan, kemenangan bagi laut kita, dan kemenangan bagi pelaku usaha untuk bagaimana kita tetap maju menggarap hasil-hasil yang Tuhan kasih demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.