Connect with us

Berita Daerah

GMKI Cabang Nabire Nyatakan Sikap Tegas atas Kasus Penembakan di Intan Jaya

Published

on

GMKINabire Desak Investigasi Independen, Transparan dan Objektif Kasus Penembakan Warga Sipil di Intan Jaya”


NABIRE, Papua Tengah – enagoNews – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Nabire menyampaikan keprihatinan mendalam atas rentetan kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil. Organisasi kemahasiswaan tersebut mendesak pemerintah, khususnya Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), untuk segera mendorong pelaksanaan investigasi independen yang transparan, objektif, dan akuntabel guna mengungkap fakta di balik berbagai peristiwa tersebut.


Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Sekretariat GMKI Cabang Nabire, Kali Harapan, Rabu (8/7/2026). Pernyataan dibacakan oleh Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Nabire, Yuliana Mamoribo, didampingi Ketua Cabang GMKI Nabire, Firgo Jitmau, bersama jajaran pengurus inti organisasi.
Dalam pernyataan tertulisnya, GMKI Nabire menilai bahwa berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, telah menimbulkan keresahan masyarakat karena berulang kali memakan korban dari kalangan warga sipil. Mereka menyebutkan bahwa korban dalam sejumlah peristiwa tersebut di antaranya merupakan pemuda, ibu hamil, hingga seorang pendeta.
GMKI menyatakan bahwa situasi keamanan di wilayah konflik perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Menurut mereka, pola pendekatan keamanan yang lebih mengedepankan penggunaan kekuatan bersenjata dinilai belum mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat sipil dan justru berpotensi menimbulkan korban yang tidak terlibat dalam konflik.
Organisasi tersebut juga menilai bahwa pendekatan yang lebih mengutamakan dialog, komunikasi, serta langkah-langkah preventif perlu dikedepankan agar masyarakat sipil tidak lagi menjadi korban dalam situasi konflik yang berkepanjangan.
Selain menyoroti kasus di Intan Jaya, GMKI Nabire juga menyinggung sejumlah peristiwa penembakan yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Puncak. Menurut mereka, beberapa kasus tersebut hingga kini belum terungkap secara tuntas, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.


Atas dasar itu, GMKI Cabang Nabire menyampaikan empat poin pernyataan sikap sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia di Papua Tengah.
Pertama, GMKI mendesak Menteri HAM untuk secara aktif mendorong proses investigasi independen yang transparan sehingga kebenaran setiap peristiwa dapat diungkap secara objektif dan akuntabel.
Kedua, mereka meminta Menteri HAM segera mendesak pihak-pihak terkait, termasuk TNI dan Polri, untuk memberikan klarifikasi atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasi militer, khususnya yang melibatkan pasukan nonorganik.
Ketiga, GMKI meminta Menteri HAM mendorong penghentian sementara operasi militer di wilayah-wilayah sipil maupun kawasan pengungsian demi menjamin keselamatan masyarakat.
Keempat, GMKI mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta pemerintah kabupaten di wilayah konflik agar mengambil langkah tegas dalam memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi masyarakat sipil.


GMKI Cabang Nabire berharap seluruh pihak dapat mengedepankan prinsip kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penyelesaian konflik melalui pendekatan yang damai, sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat di Papua Tengah dapat terjamin. Organisasi tersebut juga meminta agar setiap dugaan pelanggaran yang mengakibatkan korban jiwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku secara terbuka dan profesional. (Red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

DinKes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Layanan Harus Sesuai Standar

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Trending