GMKI Cabang Nabire Nyatakan Sikap Tegas atas Kasus Penembakan di Intan Jaya

“GMKINabire Desak Investigasi Independen, Transparan dan Objektif Kasus Penembakan Warga Sipil di Intan Jaya”

NABIRE, Papua Tengah – enagoNews – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Nabire menyampaikan keprihatinan mendalam atas rentetan kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil. Organisasi kemahasiswaan tersebut mendesak pemerintah, khususnya Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), untuk segera mendorong pelaksanaan investigasi independen yang transparan, objektif, dan akuntabel guna mengungkap fakta di balik berbagai peristiwa tersebut.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Sekretariat GMKI Cabang Nabire, Kali Harapan, Rabu (8/7/2026). Pernyataan dibacakan oleh Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Nabire, Yuliana Mamoribo, didampingi Ketua Cabang GMKI Nabire, Firgo Jitmau, bersama jajaran pengurus inti organisasi.
Dalam pernyataan tertulisnya, GMKI Nabire menilai bahwa berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, telah menimbulkan keresahan masyarakat karena berulang kali memakan korban dari kalangan warga sipil. Mereka menyebutkan bahwa korban dalam sejumlah peristiwa tersebut di antaranya merupakan pemuda, ibu hamil, hingga seorang pendeta.
GMKI menyatakan bahwa situasi keamanan di wilayah konflik perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Menurut mereka, pola pendekatan keamanan yang lebih mengedepankan penggunaan kekuatan bersenjata dinilai belum mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat sipil dan justru berpotensi menimbulkan korban yang tidak terlibat dalam konflik.
Organisasi tersebut juga menilai bahwa pendekatan yang lebih mengutamakan dialog, komunikasi, serta langkah-langkah preventif perlu dikedepankan agar masyarakat sipil tidak lagi menjadi korban dalam situasi konflik yang berkepanjangan.
Selain menyoroti kasus di Intan Jaya, GMKI Nabire juga menyinggung sejumlah peristiwa penembakan yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Puncak. Menurut mereka, beberapa kasus tersebut hingga kini belum terungkap secara tuntas, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Atas dasar itu, GMKI Cabang Nabire menyampaikan empat poin pernyataan sikap sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia di Papua Tengah.
Pertama, GMKI mendesak Menteri HAM untuk secara aktif mendorong proses investigasi independen yang transparan sehingga kebenaran setiap peristiwa dapat diungkap secara objektif dan akuntabel.
Kedua, mereka meminta Menteri HAM segera mendesak pihak-pihak terkait, termasuk TNI dan Polri, untuk memberikan klarifikasi atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasi militer, khususnya yang melibatkan pasukan nonorganik.
Ketiga, GMKI meminta Menteri HAM mendorong penghentian sementara operasi militer di wilayah-wilayah sipil maupun kawasan pengungsian demi menjamin keselamatan masyarakat.
Keempat, GMKI mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta pemerintah kabupaten di wilayah konflik agar mengambil langkah tegas dalam memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi masyarakat sipil.

GMKI Cabang Nabire berharap seluruh pihak dapat mengedepankan prinsip kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penyelesaian konflik melalui pendekatan yang damai, sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat di Papua Tengah dapat terjamin. Organisasi tersebut juga meminta agar setiap dugaan pelanggaran yang mengakibatkan korban jiwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku secara terbuka dan profesional. (Red)