Berita Nasional
Apa itu Tuntutan 17+8 ? Berikut Perinciannya


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Saat ini diberbagai media baik online maupun offline dipenuhi dengan pemberitaan seputar demo di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia.
Saat ini mengemuka dan panas diperbincangkan bertajuk Tuntutan 17+8.
Lalu apa isi dari Tuntutan 17+8.
Dilansir dari Kompas.com, Tuntutan 17+8 itu adalah :

Tuntutan kepada Presiden Prabowo
- 1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- 2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tuntutan kepada DPR
- 3. Bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
- 4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
- 5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tuntutan kepada Ketum Parpol
- 6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
- 7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- 8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
- 9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- 10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
- 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tuntutan kepada TNI - 12. Segera kembali ke barak, hentikan dalam pengamanan sipil.
- 13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- 14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tuntutan kepada Kementerian Sektor Ekonomi - 15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
- 16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- 17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Lain Selain 17 poin tersebut, terdapat delapan tuntutan lain dengan tenggang waktu untuk direalisasikan hingga 31 Agustus 2026, yakni :
- 1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN. - 2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
- 3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. - 4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
- 5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
- 6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
- 7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas. - 8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan Tinjau serius kebijakan proyek strategis nasional (PSN) dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan.
Evaluasi UU Cipta Kerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN. (Red)
Berita Daerah
Menuju HUT ke-81 TNI, Ratusan Peserta Bergerak Bersihkan Taman Gizi

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Dalam rangka menyongsong HUT ke-81 TNI yang akan diperingati pada 5 Oktober 2026, sekitar 300 peserta dari berbagai unsur menggelar Karya Bakti TNI Peduli Sampah Bersama Masyarakat di kawasan Taman Gizi Nabire, Jumat (18/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap kebersihan lingkungan melalui gotong royong bersama masyarakat dan pemerintah daerah.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIT tersebut melibatkan personel TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nabire, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire, organisasi masyarakat Barisan Merah Putih (BMP) Nabire.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembersihan sampah di sejumlah titik dalam kawasan Taman Gizi. Setelah aksi bersih-bersih, kegiatan dilanjutkan dengan pembongkaran sejumlah bagian dinding yang mengarah ke pantai.


Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Korem 173/PVB Papua Tengah, Kolonel Inf Fajar Wibawa Angkasa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Jadi, hari ini kami bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan dalam rangka HUT ke-81 TNI. Kegiatan ini intinya adalah Karya Bakti, salah satunya dengan melaksanakan pembersihan di area Taman Gizi,” katanya.
Ia menjelaskan, pembongkaran dinding juga menjadi bagian dari persiapan penataan kawasan Taman Gizi. Nantinya, kawasan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lokasi bagi pelaku UMKM yang sebelumnya beraktivitas di kawasan Pantai Nabire.


“Setelah itu nanti akan ada relokasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pembersihan dan pembongkaran tembok ini merupakan langkah lanjutan pemerintah daerah untuk merelokasi pedagang-pedagang di Pantai MAP yang akan dipindahkan ke sini,” ujarnya.
Kolonel Fajar menambahkan, setelah proses tersebut selesai, pemerintah daerah akan melakukan penataan kawasan agar dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Nantinya ini akan ditata rapi oleh pemerintah daerah sehingga layak untuk dijadikan sarana atau tempat keluarga dan pariwisata di wilayah Kota Nabire,” katanya.
Kegiatan Karya Bakti berlangsung hingga selesai dan melibatkan berbagai unsur sebagai wujud gotong royong dalam menjaga kebersihan serta mendukung penataan kawasan di Kabupaten Nabire. (*)
Berita Nabire
Peringati Harhubnas Ke-55 Tahun 2026, Mesak Magai Dorong Transportasi Aman dan Konektivitas Merata

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info– Keselamatan dan konektivitas transportasi menjadi perhatian utama dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Kabupaten Nabire. Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi tanggung jawab moral seluruh insan perhubungan, bukan sekadar bagian dari rutinitas administratif, Kamis (17/9/2026).
Pesan tersebut disampaikan Mesak saat bertindak sebagai inspektur upacara Harhubnas 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Jalan R.E. Martadinata, Siriwini, Nabire. Upacara tahun ini mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju.”

Dalam amanatnya, Bupati Nabire menyampaikan keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas dalam setiap penyelenggaraan transportasi.
“Keselamatan tidak pernah boleh menjadi rutinitas administratif dalam sistem yang kita bangun dan kita awasi. Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Kesadaran terhadap keselamatan harus hidup di lapangan,” tegasnya.
Ia mengatakan tantangan sektor transportasi semakin kompleks, terutama ketika harus menghadapi kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran.
Dalam kondisi tersebut, Mesak menekankan pentingnya menjaga keselamatan sekaligus memastikan konektivitas masyarakat tetap berjalan.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersamaan. Kita harus berani menghentikan operasi ketika keadaan tidak aman, tetapi juga harus cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus,” ujarnya.
Bupati Nabire juga menyoroti pentingnya transportasi dalam membuka akses ekonomi dan memperluas pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan terpencil.
Ia mendorong agar pelayanan transportasi perintis tetap dijaga, angkutan massal perkotaan diperkuat, integrasi antarmoda ditingkatkan, serta sistem logistik diperbaiki sehingga konektivitas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Menurutnya, keberhasilan pembangunan transportasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan transportasi pada akhirnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kita,” katanya.
Menutup amanatnya, ia mengajak seluruh insan perhubungan menjadikan momentum Harhubnas 2026 sebagai titik awal untuk memperkuat budaya keselamatan sepanjang tahun.
“Selamat Hari Perhubungan Nasional Tahun 2026. Menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi setiap perjalanan, menguatkan langkah kita, dan meneguhkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.
Ia berharap peringatan Harhubnas 2026 tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan, dan konektivitas transportasi. Dengan demikian, transportasi di Papua Tengah diharapkan semakin aman, terjangkau, dan mampu membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
Berita Daerah
Turnamen Catur PERCASI Papua Tengah Digelar Peringati Hari Perdamaian Dunia, Panitia Tekankan Semangat “Untuk Menguatkan Persatuan Dan Perdamaian”

NABIRE, News. Papuatengah.info– Dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Dunia, Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Provinsi Papua Tengah bersama KONI Provinsi Papua Tengah akan menggelar Turnamen Catur (PERCASI) Perdana di Papua Tengah. Panitia melakukan kordinasi rapat dalam mempersiapkan turnamen tersebut di Cafe Ahmad, Kelurahan Giri Mulyo, Nabire, sore tadi. (16/9/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Catur Untuk Menguatkan Persatuan Dan Perdamaian” ini dijadwalkan berlangsung pada:
Hari / Tanggal : Sabtu, 19 September 2026
Jam : 13.00 WIT – Selesai
Tempat : Cafe Ahmad Amiin Girimulyo (Samping Kanan SD Al-Madinah Girimulyo)
Panitia Penyelenggara, Muh. Rizka Fahrudin dan Dadang Sandiyanto menyampaikan bahwa turnamen ini terbuka untuk umum dan akan mempertandingkan sebanyak 6 babak sistem Swiss.
“Turnamen ini bukan hanya soal kompetisi, tapi bagaimana catur menjadi media untuk mempersatukan perbedaan dan menguatkan perdamaian di Tanah Papua Tengah,” ujar panitia.
Adapun jadwal kegiatan pada hari H akan dimulai dengan Technical Meeting pada pukul 13.00 – 13.15 WIT, dilanjutkan Babak 1 hingga Babak 6 dari pukul 13.15 sampai 16.15 WIT, dan ditutup dengan pembagian hadiah juara pada pukul 16.15 – 16.20 WIT.
Menariknya, turnamen ini gratis biaya pendaftaran. Pendaftaran dibuka mulai 1 s/d 19 September 2026 langsung di Cafe Ahmad Amiin Girimulyo.
Panitia juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp. 4.500.000 yang disponsori oleh Pak Tabroni M. Cahya, S.H.
Rincian hadiah:
Juara 1 : Rp. 1.000.000
Juara 2 : Rp. 900.000
Juara 3 : Rp. 800.000
Juara 4 : Rp. 700.000
Juara 5 : Rp. 600.000
Juara 6 : Rp. 500.000
Turnamen akan dipimpin oleh Wasit Pak Udin.
Bagi calon peserta yang ingin mendaftar, bisa menghubungi kontak panitia:
Pak Udin – 0821-3469-2737
Pak Sures – 0852-3241-0926
Diharapkan melalui momentum Hari Perdamaian Dunia ini, olahraga catur dapat menjadi simbol strategi, kesabaran, dan perdamaian di Provinsi Papua Tengah.(*)
Redaksi Central Media News
Berita Nasional
Pimpinan DPR RI Teken Surat Komitmen: RUU Perampasan Aset Harus Jadi UU Paling Lambat 15 Desember 2026, Jika Gagal Siap Mundur

JAKARTA,News.papuatengah.info – Komitmen serius ditunjukkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyelamatan keuangan negara.
Pada Rabu, 27 Agustus 2026, Pimpinan DPR RI menandatangani Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi Undang-Undang.
Dalam surat berkop resmi DPR RI dengan lambang Garuda tersebut, Pimpinan DPR RI menegaskan empat poin komitmen utama.
Poin pertama, DPR RI memandang pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) sebagai salah satu agenda legislasi yang sangat penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut.
Poin kedua, Pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU, termasuk Komisi III DPR RI dan Pemerintah, untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terukur, cermat, dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

Poin ketiga yang menjadi sorotan, Pimpinan DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026.
Poin keempat yang paling tegas, Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pimpinan DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026, RUU tersebut tidak disahkan dalam Paripurna DPR RI.
“Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pimpinan DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026, RUU tersebut tidak disahkan dalam Paripurna DPR RI,” demikian bunyi poin 4 dalam surat komitmen tersebut.
Surat komitmen yang dibuat di Jakarta tersebut ditandatangani oleh empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad, Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T, Saan Mustopa, dan Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., MAP.

Surat Komitemen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadu UU”
Dalam penutup surat, ditegaskan bahwa Surat Komitmen ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab Pimpinan DPR RI yang mewakili institusi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Langkah ini menjadi angin segar bagi publik yang selama ini mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. RUU tersebut dinilai menjadi instrumen hukum krusial untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara secara maksimal.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi CENTRAL MEDIA NEWS masih berupaya mengonfirmasi keaslian dokumen dan meminta tanggapan resmi dari Salah satu Pimpinan DPR RI. (*)
Berita Daerah
Pemprov Tekan MoU dengan Media Partner, Central Media PT Siap Sukseskan Visi Misi Gubernur Meki

News.papuatengah.info | Nabire, Papua Tengah – Gubernur Papua Tengah mendorong media massa tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kemampuan literasi dan jurnalistik pelajar.
Dorongan tersebut disampaikan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan media partner yang berlangsung di ruang pertemuan Gubernur Papua Tengah, Rabu (19/8/2026).
Menurut Gubernur Meki Fritz Nawipa, kemampuan membaca dan menulis di kalangan pelajar masih perlu mendapat perhatian. Karena itu, media dinilai dapat mengambil bagian melalui kegiatan edukasi yang membantu siswa mengembangkan keterampilan menulis dan menyampaikan gagasan.

Ia mengusulkan agar kerja sama pemerintah dan media dapat dikembangkan melalui forum diskusi kelompok (FGD) maupun kegiatan bersama di sekolah.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal dunia jurnalistik sekaligus meningkatkan kemampuan literasi.
“Karena anak-anak tidak mampu menulis, kita perlu melakukan transfer pengetahuan,” ujarnya.
Gubernur menilai kemampuan menulis menjadi salah satu keterampilan penting bagi generasi muda, termasuk bagi mereka yang nantinya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Menurutnya, kemampuan akademik perlu didukung dengan kemampuan menyusun dan menyampaikan gagasan secara tertulis.
Ia juga berharap kerja sama tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda Papua Tengah agar mampu menghasilkan karya dan informasi yang lebih baik.
Selain menjalankan fungsi pemberitaan, media diharapkan dapat berkontribusi dalam proses edukasi masyarakat, khususnya melalui penguatan literasi di lingkungan sekolah.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, media, dan sekolah, gubernur berharap kemampuan membaca dan menulis pelajar di Papua Tengah dapat terus berkembang serta membuka ruang bagi generasi muda untuk lebih aktif dalam menghasilkan karya. (*)
-
Berita Nabire7 hari agoGPMI-I Menolak Keras Kunker Gubernur Meki dan Rombongan Ke Intan Jaya, Jozan Sani: “Hentikan Kegiatan Seremonial dan Segera Bentuk Pansus”
-
Berita Nabire7 hari agoKarhutla di Nabire Barat Lahap 67 Hektare Lahan Sawit: Terbakar atau Dibakar?
-
Berita Nabire2 hari agoDisdikbud Papua Tengah Perkuat Kapasitas Guru Mapega di Daerah 3T, Nurhaidah: “Hak Belajar Anak Wajib Terlayani”
-
Berita Nabire6 hari agoLantik 5 Pejabat Papua Tengah, Gubernur MEPA Tegaskan Kemajuan Birokrasi Ada di Tangan Pemimpin yang Amanah
-
Berita Nabire7 hari agoSentuhan Kasih Bhayangkari Papua Tengah Salurkan Logistik Korban Kebakaran Kompas Paniai
-
Berita Daerah4 hari agoTurnamen Catur PERCASI Papua Tengah Digelar Peringati Hari Perdamaian Dunia, Panitia Tekankan Semangat “Untuk Menguatkan Persatuan Dan Perdamaian”
-
Berita Jayapura2 hari agoTabroni M Cahya Resmi Jadi Advokat, LAWINDO Papua Tengah Kini di Bawah Kepemimpinannya
-
Berita Nabire4 hari agoJadwal KM Gunung Dempo Jayapura-Nabire Mundur 3 Jam, Ini Penjelasan Pelni Nabire












































