JAYAPURA, Papua | News.papuatengah.info – Tabroni M. Cahya, S.H., resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai advokat dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura. Usai pengambilan sumpah, Tabroni langsung dipercaya memimpin Lawyer Indonesia (LAWINDO) DPD Papua Tengah, Jumat (18/9/2026).

Advertisements

Pengambilan sumpah advokat digelar dalam sidang terbuka di Aula Pengadilan Tinggi Jayapura, Dok IX, Kota Jayapura. Prosesi pelantikan dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Moh. Muchlis, S.H., M.H.

Advertisements

Dalam prosesi tersebut, Buyung Dwikora, S.H., M.H., dan Sutrisno, S.H., M.H., bertindak sebagai saksi.

Nama Tabroni tercantum dalam daftar pengambilan sumpah advokat LAWINDO bersama dua advokat lainnya. Keduanya yakni Saverius Kegie, S.H., serta Rahman Dani Wibowo, S.H., M.H.

Pengangkatan tersebut mengacu pada SK Nomor 242/SK-ADV/LAWINDO/IX/2025 tentang Pengangkatan Advokat Angkatan IV Tahun 2025 Lawyer Indonesia (LAWINDO).

Setelah resmi menyandang status advokat, Tabroni menyatakan akan mengarahkan kiprahnya pada pendampingan hukum bagi masyarakat kecil dan kelompok yang selama ini kesulitan mendapatkan akses bantuan hukum.

“Saya akan fokus pada masyarakat kecil, masyarakat yang terpinggirkan dan membutuhkan pendampingan hukum. Yang membutuhkan bantuan kita bantu, apalagi masyarakat yang terpinggirkan,” ungkapnya.

Baginya, kerja advokat tidak semata-mata berbicara mengenai perkara dan materi. Ia menekankan pentingnya pertimbangan kemanusiaan ketika memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Tabroni yang juga dikenal sebagai Ketua Paguyuban Pasundan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, ia pernah maju dalam Pilkada Kabupaten Nabire 2019 bersama Frans Mote, yang kini menjabat Bupati Waropen periode 2024–2029.

Dengan posisi barunya di LAWINDO DPD Papua Tengah, Tabroni mengatakan dirinya ingin memperluas akses masyarakat terhadap pendampingan hukum, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang terbatas. (*)

JAYAPURA, Papua | News.papuatengah.info – Sekitar 500 kepala keluarga (KK) terdampak kebakaran di Dok V, Kota Jayapura. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jayapura kini menyiapkan jaringan listrik untuk hunian sementara (huntara) yang disiapkan Pemerintah Provinsi Papua bagi warga terdampak.

Advertisements

Manager PLN UP3 Jayapura F.X. Eka Wijayanto mengatakan, pemulihan jaringan listrik di kawasan terdampak sudah mulai dilakukan. Sambungan listrik ke setiap huntara akan dipasang setelah bangunan siap digunakan.

“Kalau jaringan sebenarnya kami sudah mulai pemulihan. Untuk nantinya ke rumah-rumah, kami berkolaborasi dengan Dinas PU. Ketika rumahnya selesai, baru ditarik,” kata Eka di Gedung Negara Dok V Jayapura, Selasa (15/9/2026).

Huntara korban kebakaran saat ini disiapkan di kawasan Stadion Mandala, Kota Jayapura. PLN akan berkoordinasi dengan Dinas PU dan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan listrik di lokasi tersebut terpenuhi.

Tak hanya menyiapkan jaringan, PLN juga akan memberikan edukasi kepada warga tentang penggunaan listrik yang aman. Langkah itu penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi akibat instalasi atau penggunaan listrik yang tidak sesuai.

Advertisements

“Yang pertama tentunya menggunakan listrik secara baik, menggunakan kabel-kabel yang sesuai, jangan menarik kabel sembarangan dan jangan melakukan sambungan ilegal,” ujarnya.

Dari sekitar 500 KK yang terdampak, hasil pengecekan PLN menunjukkan baru sekitar 150 KK yang tercatat menggunakan meteran listrik PLN.

Data tersebut menjadi perhatian PLN. Warga terdampak nantinya didorong menggunakan sambungan listrik resmi sehingga instalasi lebih aman dan mudah diawasi.

Selain Dok V, PLN juga melakukan mitigasi di kawasan Dok IX yang turut terdampak kebakaran. Penanganan kelistrikan akan dilakukan bersama Pemprov Papua, Dinas PU, dan sejumlah dinas terkait.

“Untuk Dok IX juga tentunya kita lakukan mitigasi. Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan yang sementara di hotel, disiapkan juga nanti untuk perbaikannya. Tentu kami kolaborasi bersama Dinas PU dan dinas-dinas terkait,” katanya. (*)

JAYAPURA, Papua | News.papuatengah.info – Masa tanggap darurat kebakaran di Kelurahan Mandala, Dok V, Kota Jayapura, tinggal menyisakan sekitar enam hari. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura pun mulai menyiapkan langkah lanjutan untuk memastikan warga terdampak tidak terlantar setelah masa darurat berakhir.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF) mengatakan, penanganan korban kebakaran harus terus berjalan hingga tahap pemulihan dan pembangunan kembali kawasan.

Pemprov Papua, Menurut Gubernur , siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang akan diambil Pemerintah Kota Jayapura sebagai pemerintah daerah yang langsung menangani wilayah dan masyarakat terdampak.

“Dari pihak provinsi sudah pasti kami akan mendukung penuh langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah kota,” katanya.Selasa, (8/9/2026).

Masa tanggap darurat sendiri ditetapkan selama 14 hari. Saat ini, penanganan kebakaran telah memasuki hari kedelapan.

Advertisements

Waktu yang tersisa itu, tegas MDF, harus dimanfaatkan untuk menyiapkan tahapan pascabencana. Mulai dari tempat tinggal sementara bagi warga hingga rencana pembangunan kembali kawasan yang terbakar.

“Ini penting sekali untuk kita berkolaborasi dan berkoordinasi tentang langkah-langkah persiapan pascapenanganan tanggap bencana,” ujarnya.

Salah satu persoalan utama yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah hunian sementara. Warga yang kehilangan rumah membutuhkan tempat tinggal yang layak sambil menunggu proses rekonstruksi.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai membicarakan bagaimana kawasan Mandala akan dibangun kembali.

MDF menegaskan, rekonstruksi tidak boleh sekadar membangun rumah yang terbakar. Penataan kawasan harus dilakukan lebih baik agar lingkungan tersebut tidak kembali menjadi permukiman kumuh dan tetap memperhatikan risiko bencana.

Pemprov Papua juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari dukungan dalam proses pemulihan warga terdampak.

Bantuan dari pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat penanganan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat korban kebakaran.

Soal lokasi pembangunan kembali, MDF meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial dan mata pencaharian warga.

Advertisements

Menurutnya, sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut merupakan nelayan yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas di laut.

“Kalau masyarakat nelayan dipindahkan ke tengah-tengah gunung, tentu akan sulit. Mereka terbiasa dengan mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari di laut,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan relokasi tanpa mempertimbangkan kehidupan warga yang selama ini tumbuh di kawasan pesisir.

MDF memastikan Pemprov Papua siap mendukung rekonstruksi kawasan Mandala. Namun, pembahasan teknis penataan dan langkah lanjutan akan terus dikoordinasikan bersama Pemerintah Kota Jayapura.

“Untuk teknis penataan dan langkah selanjutnya, kami serahkan koordinasinya kepada Pemerintah Kota Jayapura. Pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh,” pungkasnya. (*)

SENGGI,Papua | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) menegaskan program cetak sawah rakyat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, tidak akan mengambil alih tanah milik masyarakat adat.

Penegasan itu disampaikan MDF saat melakukan penanaman padi perdana di lahan cetak sawah rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).

MDF memastikan pembukaan lahan pertanian oleh pemerintah tidak akan mengubah status kepemilikan tanah adat.

Advertisements

“Tanah tetap milik masyarakat adat. Tidak akan pernah tanah itu menjadi milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun distrik,” tegas MDF di hadapan masyarakat.

Ia meminta jajaran Dinas Pertanian, pemerintah distrik hingga pemerintah kampung menyampaikan informasi tersebut secara terbuka kepada warga.

Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam program cetak sawah bertujuan membantu masyarakat membuka lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah, kata dia, bukan datang untuk mengambil hak masyarakat atas tanah.

Karena itu, MDF meminta warga tidak ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan persoalan terkait batas maupun kepemilikan lahan.

“Saya sebagai Gubernur Papua pasang badan untuk memastikan hak kepemilikan masyarakat. Tidak akan hilang satu jengkal tanah pun,” ujarnya.

MDF juga meminta persoalan irisan atau tumpang tindih pemetaan lahan yang sempat muncul diselesaikan dengan baik bersama masyarakat adat.

Menurutnya, persoalan tanah harus diselesaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Advertisements

Kepastian status kepemilikan tanah itu diharapkan membuat masyarakat semakin yakin untuk mengelola sawah yang telah dibuka melalui program pemerintah.

MDF menegaskan, pemerintah hanya membantu membuka akses dan menyiapkan lahan pertanian agar bisa produktif. Sementara tanah dan manfaat ekonomi dari sawah tersebut tetap menjadi milik masyarakat adat.

Program cetak sawah rakyat di Senggi pun diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka sumber ekonomi baru bagi warga setempat. (*)

JAYAPURA, Papua | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Matius D Fakhiri ( MDF) melantik Komisaris Utama dan jajaran Direksi PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua untuk memperkuat peran perusahaan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian di Provinsi Papua.

Dalam pelantikan tersebut, Jongki Latupeirissa dipercaya sebagai Komisaris Utama. Sementara Hironimus Hilapok menjabat Direktur Utama, Fransisko sebagai Direktur Keuangan, dan Nazaruddin sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Papua, Senin (7/9/2026)

MDF mengatakan, Jamkrida Papua memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Papua, khususnya melalui penguatan perekonomian daerah dan perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Menurutnya, salah satu perhatian utama perusahaan ke depan adalah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya meminta lima hal wajib dikerjakan,” ujar MDF saat memberikan arahan kepada jajaran Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Papua.

Advertisements

Lima hal tersebut meliputi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, menjadikan Rencana Kerja dan Budget (RKB) 2026 sebagai kontrak kerja, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

MDF juga menekankan agar Jamkrida Papua berorientasi pada pengembangan UMKM dengan memperluas akses pembiayaan.

Advertisements

Selain itu, perusahaan diminta menerapkan manajemen modern dan memanfaatkan sistem digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

MDF berharap jajaran Komisaris dan Direksi yang baru dilantik mampu menjalankan amanah tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.

“Jamkrida Papua diharapkan semakin kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan penguatan ekonomi guna terwujudnya visi misi Papua Cerah,” ujarnya. (*)