Kapolda Alfred: Baru 1 Tahun Berdiri, Polda Papua Tengah Mampu Laksanakan 7 Operasi Kewilayahan
Nabire, Papua Tengah – enagoNews –Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah yang baru berusia sekitar satu tahun sejak terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah, masih menghadapi keterbatasan serius baik dari sisi personel maupun sarana prasarana. Meski demikian, Polda Papua Tengah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi dengan mampu melaksanakan berbagai operasi kepolisian sepanjang tahun 2025. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare, S.I.K, dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar bersama awak media di Nabire beberapa hari di Mapolda Papua Tengah.
Kapolda mengungkapkan, meskipun sebagai Polda baru dengan sumber daya terbatas, Polda Papua Tengah berhasil menggelar 7 operasi kewilayahan di luar operasi terpusat. “Kita Polda baru, baru berumur satu tahun, tetapi mampu melaksanakan tujuh operasi kewilayahan. Ini merupakan sebuah capaian yang patut disyukuri,” ujar Kapolda. Polda) Papua Tengah meski baru berusia satu tahun, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui berbagai operasi kepolisian sepanjang tahun 2025. Salah satu operasi terpusat yang masih berlangsung adalah Operasi Lili Noken, yang digelar selama 14 hari, mulai 20 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Operasi ini menjadi bagian dari upaya pengamanan Natal dan Tahun Baru di wilayah Papua Tengah. Selain operasi terpusat, Polda Papua Tengah juga berhasil melaksanakan 7 operasi kewilayahan sepanjang tahun 2025. Operasi tersebut meliputi: Operasi Keselamatan 2025, dilaksanakan pada 10–23 Februari 2025 Operasi Patuh Noken, berlangsung selama 14 hari pada 14–27 Juli 2025 Operasi Jaran, digelar 17 September–16 Oktober 2025 Operasi Cinta Damai, dilaksanakan 23 Oktober–11 November 2025 Operasi Zebra Noken, berlangsung 17–30 November 2025 Operasi Bina Wibawa, digelar 3–16 Desember 2025 Operasi Amole Noken I 2025, merupakan operasi kewilayahan jangka panjang selama 183 hari, mulai 15 November 2025 hingga 14 Mei 2026 Operasi Amole Noken I 2025 dilaksanakan di wilayah Papua Tengah dengan cakupan area sekitar 61.072,91 kilometer persegi, melibatkan 3.913 personel Polda Papua Tengah dan jajaran, dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Polri. Dalam rangka pengembangan profesionalisme personel, sepanjang tahun 2025 Polda Papua Tengah juga mengikutsertakan 98 personel dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, terdiri dari 2 perwira pertama (PAMA) dan 96 bintara, melalui pendidikan pengembangan spesialisasi dan pelatihan fungsi teknis kepolisian. Sebagai bentuk apresiasi, Polda Papua Tengah juga memberikan penghargaan (reward) kepada 7 personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi melebihi tugas dan tanggung jawabnya.
Pengawasan dan Penegakan Disiplin Personel Di bidang pengawasan, Itwasda Polda Papua Tengah menerima 8 pengaduan masyarakat (Dumas) sepanjang tahun 2025, seluruhnya telah diverifikasi dan ditindaklanjuti. Dari jumlah tersebut, 1 pengaduan masuk dalam pengawasan, sementara 7 lainnya tidak termasuk dalam kategori pengawasan khusus. Melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), Polda Papua Tengah juga menindak tegas pelanggaran yang dilakukan personel. Sepanjang 2025 tercatat: 59 kasus pelanggaran kode etik, dengan 37 kasus telah disidangkan dan 22 kasus masih dalam proses 66 kasus pelanggaran disiplin, dengan 52 kasus telah diselesaikan dan 14 kasus masih dalam proses Sanksi yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari hukuman disiplin, kode etik, pidana, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dan berlaku bagi personel di Polda maupun di delapan Polres jajaran. Penanganan Kasus KKB dan Gangguan Keamanan Polda Papua Tengah juga menangani sejumlah kasus menonjol terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB), di antaranya pembakaran bangunan warga di Kampung Kelemame, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, yang dilakukan oleh kelompok KKB pimpinan Tenius Kulua dan Halenak Murib. Selain itu, terjadi penembakan terhadap personel Polres Puncak Jaya Bripol Ronald Enoch yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan pelaku dari kelompok KKB pimpinan Bumiwalo Enumbi. Kasus lainnya adalah penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri di Puncak Jaya, serta penyerangan terhadap dua personel Brimob yang juga menyebabkan korban jiwa.
Pengamanan Natal dan Tahun Baru Dalam rangka pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polda Papua Tengah melaksanakan operasi kepolisian terpusat yang bersifat terbuka, dengan fokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Operasi ini mengedepankan kegiatan pencegahan, didukung deteksi dini dan penegakan hukum, serta pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Tujuan utama operasi tersebut adalah menciptakan rasa aman bagi masyarakat sebelum, saat, dan sesudah perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga seluruh rangkaian ibadah dan perayaan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Gambaran Umum Polda Papua Tengah: Wilayah Luas, Personel Terbatas, Tantangan Keamanan Terus Dihadapi Nabire – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah memaparkan gambaran umum kondisi organisasi, personel, anggaran, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sepanjang tahun 2025. Meski baru berusia sekitar satu tahun, Polda Papua Tengah terus berupaya menjalankan tugas secara optimal di tengah berbagai keterbatasan. Secara kewilayahan, Polda Papua Tengah membawahi delapan kabupaten, yakni Kabupaten Nabire sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Mimika, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, dan Intan Jaya. Wilayah hukum yang luas dengan karakter geografis yang berat menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam struktur kewilayahan, Polda Papua Tengah memiliki 8 Polres, yang didukung oleh 2 Polsek perkotaan, 9 Polsek rural, 19 Polsek pra-rural, dan 11 Polsek sektor yang tersebar di seluruh wilayah.
Keterbatasan Personel Pada tahun 2025, jumlah personel Polda Papua Tengah dan jajaran tercatat sebanyak 3.913 personel, sementara Daftar Susunan Personel (DSP) ideal mencapai 9.907 personel. Dengan demikian, Polda Papua Tengah masih mengalami kekurangan personel sebanyak 5.989 anggota. Adapun komposisi personel terdiri dari 1 Pejabat Tinggi (Kapolda), 43 Perwira Menengah (Pamen), 372 Perwira Pertama (Pama), 3.361 Bintara, dan 136 Tamtama. Kesenjangan antara kebutuhan ideal dan kondisi riil ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Papua Tengah.
Dukungan Anggaran Di bidang anggaran, pada tahun 2025 Polda Papua Tengah mengelola anggaran belanja barang dan belanja modal sebesar Rp.66,17 miliar. Hingga 23 Desember 2025, realisasi anggaran mencapai sekitar Rp.64 miliar, atau 97,49 persen, menunjukkan tingkat serapan anggaran yang tinggi. Sementara itu, pada tahun anggaran 2026, Polda Papua Tengah dan jajaran akan menerima dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar lebih dari Rp.599 miliar, yang akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
Pelaksanaan Fungsi Operasional Dalam aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), Direktorat Samapta menjadi unsur pelaksana tugas di bawah Kapolda Papua Tengah. Direktorat ini bertugas menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (turjawali), Dalmas, serta fungsi SAR. Sementara itu, pada fungsi pembinaan masyarakat (Binmas), sesuai DIPA 2025, jumlah personel Binmas tercatat 215 personel, dengan rincian 185 personel definitif dan 30 personel yang tergelar di delapan Polres jajaran. Jumlah tersebut dinilai masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, kegiatan Binmas yang dilaksanakan meliputi sambang kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, penyuluhan dan pembinaan kamtibmas, revitalisasi pos keamanan lingkungan (poskamling), pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling), penyerahan bantuan sarana kontak dan alat olahraga bagi warga Muslim, janda, remaja, dan pemuda, serta kegiatan Jumat Curhat, Minggu Kasih, dan cooling system di lingkungan pendidikan.
Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas Di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), sepanjang tahun 2025 tercatat 340 kasus kecelakaan lalu lintas, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 269 kasus, atau naik 71 kasus. Namun demikian, jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan. Pada tahun 2025 tercatat 63 korban meninggal dunia, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 71 orang, atau turun 8 korban. Korban luka berat pada tahun 2025 tercatat 277 orang, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebanyak 205 orang. Sementara korban luka ringan berjumlah 183 orang, naik dari 164 orang pada tahun sebelumnya. Kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1 miliar, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp1,2 miliar, atau turun sekitar Rp116 juta. Untuk pelanggaran lalu lintas, sepanjang 2025 tercatat 3.110 kasus, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3.376 kasus, atau berkurang 266 kasus. Dari jumlah tersebut, pelanggaran berupa tilang pada tahun 2025 tercatat 1.298 kasus, turun dari 1.500 kasus pada tahun 2024.
Komitmen Pelayanan dan Keamanan Polda Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meski dihadapkan pada keterbatasan personel dan tantangan geografis. Upaya peningkatan profesionalisme, optimalisasi anggaran, serta pendekatan humanis kepada masyarakat akan terus menjadi prioritas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Humanis
Refleksi Akhir Tahun 2025, Polda Papua Tengah Tegaskan Komitmen Presisi dan Pelayanan Humanis
Ditegaskan Kapolda Alfred, bahwa refleksi akhir tahun bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Papua Tengah. “Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan dan dinamika kamtibmas, mulai dari persoalan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, hingga pengawalan agenda nasional dan daerah,” disampaikan dalam sambutan tersebut. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Polda Papua Tengah menilai situasi kamtibmas sepanjang tahun 2025 secara umum dapat terjaga dengan kondusif. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Polda Papua Tengah telah melaksanakan berbagai upaya preventif, pre-emtif, dan represif secara profesional dan humanis dengan tetap mengedepankan prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Pendekatan komunikasi yang mengutamakan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasa. Kegiatan yang dilaksanakan akhir tahun 2025 di Mapolda Papua Tengah diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama. (RED)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)