​ILAGA, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan dana hibah senilai Rp2 miliar serta alat kesehatan (alkes) untuk RSUD Ilaga, Kabupaten Puncak. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah dr. Agus dalam kunjungan kerja ke-4 ke Kabupaten Puncak pada Sabtu (26/9/2026).

Penyaluran bantuan yang bersumber dari Kementerian Kesehatan RI melalui Pemprov Papua Tengah ini merupakan bagian dari “Ko Harus Sehat”, salah satu program prioritas di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley. Adapun alokasi dana operasional medis tersebut terbagi dalam dua tahap, yakni Rp1,5 miliar untuk tahun anggaran 2025 dan Rp500 juta untuk tahun anggaran 2026.

Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menegaskan bahwa pemenuhan layanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat, terutama bagi warga di wilayah pedalaman dan pegunungan.

“Program ‘Ko Harus Sehat’ ini kami hadirkan agar tidak ada lagi masyarakat Orang Asli Papua di pedalaman yang terkendala biaya atau fasilitas saat membutuhkan pertolongan medis darurat. Bantuan ini adalah wujud kehadiran negara dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Puncak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan cepat,” ujar Meki Nawipa.

Sementara itu, Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD Ilaga, Sepina Telenggen, menyambut baik dan mengapresiasi perhatian besar Pemprov Papua Tengah terhadap fasilitas medis setempat. Ia menerangkan selain bantuan dana penanganan emergensi dan rujukan Orang Asli Papua (OAP) kurang mampu, RSUD Ilaga juga menerima alkes serta renovasi gedung radiologi dan ruang rawat inap.

“Kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Meki Nawipa atas bantuan Rp1,5 miliar untuk 2025 dan Rp500 juta untuk 2026 yang difokuskan membiayai transportasi rujukan pasien emergensi keluar Puncak. Terima kasih juga atas bantuan alkes serta renovasi fasilitas radiologi dan rawat inap. Kami berharap dukungan alkes dan sarana kesehatan dari Pemprov Papua Tengah maupun Kemenkes ini dapat terus berlanjut ke depannya demi meningkatkan kualitas serta kemandirian layanan medis masyarakat di Kabupaten Puncak,” pungkas Sepina. (*)

​INTAN JAYA, Papua Tengah | News.papuatengah.info Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan alat kesehatan (alkes) serta dana pendukung program “Ko Harus Sehat” senilai Rp 500 juta untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Intan Jaya dan sejumlah puskesmas di wilayah tersebut.

Penyerahan bantuan dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) ketiga Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Rabu (16/9/2026). Penyerahan alkes mencakup berbagai peralatan medis vital, seperti USG, incubator, phototherapy unit, infant bubble CPAP system, ECG, hingga Reagen Puskesmas.

Dalam sambutan Gubernur Meki Nawipa menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan dasar masyarakat pedalaman. Ia berharap bantuan fasilitas medis ini dapat langsung dimaksimalkan oleh para tenaga medis agar pelayanan masyarakat di daerah pedalaman semakin baik dan cepat terlayani, Jumat (18/9/2026).

“Fasilitas medis wajib memadai agar masyarakat pedalaman tidak lagi terkendala saat membutuhkan perawatan darurat. Saya berharap RSUD Intan Jaya memanfaatkannya secara maksimal untuk menyelamatkan banyak nyawa,” ujar Meki Nawipa.

Pihak rumah sakit pun menyambut positif penyerahan dukungan sarana medis tersebut.

“Kami RSUD Intan Jaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua Tengah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah atas bantuan alat-alat kesehatan untuk RSUD Intan Jaya,” tutur perwakilan tenaga kesehatan RSUD Intan Jaya di Sugapa.

Pemkab Intan Jaya dan jajaran tenaga medis setempat berharap Pemprov Papua Tengah terus menempatkan fasilitas kesehatan di wilayah pedalaman terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) sebagai prioritas utama, sejalan dengan pembangunan sektor pendidikan, demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Papua. (*)

​INTAN JAYA, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa menyerahkan bantuan alat kesehatan (alkes) ke Puskesmas Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, saat melakukan kunjungan kerja pada Rabu (16/9/2026).

Penyerahan bantuan ini menjadi langkah konkret Pemprov Papua Tengah dalam memperkuat dan meningkatkan mutu pelayanan medis dasar di wilayah pedalaman, Jumat (18/9/2026).

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Papua Tengah atas bantuan alat kesehatan ini. Bantuan ini sangat penting untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan medis bagi masyarakat di Intan Jaya dan sekitarnya,” ujar perwakilan tenaga kesehatan Puskesmas Bilogai saat menerima bantuan tersebut.

Penyaluran alkes ini diharapkan mampu menekan ketimpangan fasilitas medis di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan terus menempatkan pemenuhan fasilitas kesehatan di wilayah pedalaman sebagai prioritas utama.

Selain sektor pendidikan, ketersediaan alkes yang memadai serta penyiapan tenaga medis merupakan kebutuhan mendesak demi menjamin hak dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Besar harapan kami, alat kesehatan ini bisa kami gunakan secara optimal. Salam sehat dari Puskesmas Bilogai, Intan Jaya Sehat,” tutur para tenaga medis setempat. (*)

Dogiyai, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menggelar On the Job Training (OJT)bagi Penanggung Jawab Program di Puskesmas se-Kabupaten Dogiyai pada 16–17 September 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mendukung visi dan misi Gubernur Papua Tengah di bidang kesehatan, khususnya melalui penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, Rabu (16/9/2026).

OJT tersebut mencakup sejumlah program penyakit menular, yakni HIV/AIDS, Tuberkulosis (TB), Malaria, Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Para Penanggung Jawab Program dari Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat mendapatkan penguatan pengetahuan sekaligus praktik teknis melalui pendekatan on the job training. Materi yang diberikan diarahkan agar dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan program di wilayah kerja masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan mendapat arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, serta melibatkan Isak Waine, S.KM., M.Kes., selaku Kepala Seksi P2M Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut juga didampingi Yanuarius Goo, S.Kep., Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai, serta Oktopianus Kedeikoto, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular.

Pelaksanaan OJT diarahkan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam penemuan kasus, pencatatan dan pelaporan, penanganan serta tindak lanjut pasien, pemantauan program, serta pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari keikutsertaan peserta, tetapi juga dari penerapan hasil pelatihan di tempat kerja. Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain 100 persen petugas yang ditetapkan mengikuti OJT, peningkatan nilai post-test dibandingkan pre-test, serta minimal 80 persen peserta mencapai nilai kompetensi yang ditetapkan.

Selain itu, minimal 90 persen pencatatan dan pelaporan program ditargetkan dilakukan secara lengkap dan tepat waktu. Kasus yang ditemukan juga diharapkan dapat dicatat, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Setiap Puskesmas peserta juga memiliki rencana tindak lanjut pasca-OJT serta dilakukan monitoring untuk melihat penerapan kompetensi petugas di lapangan.

Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah berharap kualitas pelaksanaan program penyakit menular di Kabupaten Dogiyai semakin meningkat. Kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai, dan Puskesmas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin kuat, terintegrasi, dan mampu menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Dogiyai. (*)

​Nabire, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Menuju Papua Tengah yang Ramah, Setara, dan Berkelanjutan” di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nabire, mulai pukul 08.00 WIT-Selesai, Rabu (16/9/2026).

Langkah ini diambil untuk merumuskan tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) serta membangun sistem rujukan penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang terintegrasi di wilayah tersebut.

Forum yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah ini melibatkan lintas sektor, mulai dari dinas kesehatan, dinas sosial, tenaga medis, psikolog, guru pendamping khusus, hingga orang tua.

Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Setda Papua Tengah sekaligus Asisten III, Viktor Fun, hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa untuk membacakan sambutan resmi dan membuka acara secara resmi. Menyampaikan amanat Gubernur, Viktor menegaskan pentingnya pemenuhan hak belajar bagi seluruh anak tanpa diskriminasi.

“Pendidikan adalah hak setiap anak. Setiap anak di Papua Tengah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena kondisi fisik, intelektual, maupun kebutuhan khusus yang dimilikinya,” ujar Viktor Fun.

​Lebih lanjut, Gubernur Meki mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah untuk mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas.

“Jangan hanya melihat keterbatasannya. Setiap anak mempunyai potensi, kemampuan, dan masa depan. Tugas pemerintah adalah memastikan mereka mendapatkan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan potensi tersebut,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap forum FGD ini menghasilkan skema penanganan ABK yang sederhana, tidak rumit, dan dapat segera diterapkan sesuai dengan kondisi riil di Papua Tengah agar pelayanan inklusif dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)