JAYAPURA, Papua | News.papuatengah.info – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRPPT) melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) bagi peserta seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dokumen sekaligus menjamin hak OAP dalam proses seleksi.

Verifikasi dipimpin Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, S.E., pada Kamis (8/10/2026), di Gedung Laboratorium Terpadu Eksakta II Universitas Cenderawasih, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Yulius mengatakan, dari 120 peserta yang diverifikasi, sebanyak 102 orang memenuhi kriteria OAP, sedangkan 18 lainnya dinyatakan non-OAP.

“Kami hadir ingin memastikan bahwa kuota untuk delapan kabupaten dan provinsi tahun ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak asli Papua, serta surat keterangan mereka benar dikeluarkan MRP Papua Tengah,” kata Yulius, Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, verifikasi mengacu pada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2026 sebagai landasan hukum pengakuan dan perlindungan hak OAP. MRP Papua Tengah juga telah menyediakan layanan pengurusan Surat Keterangan OAP secara digital melalui aplikasi SIMPEL-MRP yang dilengkapi barcode atau QR Code untuk memudahkan pemeriksaan keabsahan dokumen.

Yulius turut meminta pemerintah provinsi dan kabupaten berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menambah kuota IPDN pada tahun mendatang. Ia juga berharap jadwal seleksi dimajukan agar peserta yang tidak lolos masih memiliki kesempatan mengikuti seleksi perguruan tinggi lainnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keadilan dalam seleksi, terutama bagi peserta dari keluarga kurang mampu dan anak yatim piatu yang memiliki kemampuan akademik baik.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, mengapresiasi langkah MRP dalam memverifikasi dokumen OAP. Ia menyatakan BKPSDM siap mengawal proses seleksi agar berjalan baik dan memperhatikan keterwakilan anak asli Papua dari setiap kabupaten.

Berdasarkan data panitia, sebanyak 228 peserta asal Papua Tengah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 22–29 September 2026. Sebanyak 106 peserta dinyatakan lolos ke tahap Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) yang berlangsung pada 9–10 Oktober 2026. Pengumuman hasil verifikasi administrasi tahap I dan TKBI dijadwalkan pada 15 Oktober 2026. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, S.H., menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan pengangguran di Tanah Papua membutuhkan langkah nyata yang didukung data akurat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan serta pelepasan peserta pelatihan ketenagakerjaan bagi Orang Asli Papua (OAP) di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (9/10/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah menyoroti pentingnya memastikan berbagai program pemerintah tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama keterbatasan lapangan kerja dan kemiskinan.

“Kita masih menghadapi persoalan kemiskinan di Papua yang membutuhkan langkah nyata,” ujarnya.

Menurutnya, upaya mengatasi persoalan tersebut perlu dimulai dengan memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh. Data yang akurat mengenai jumlah pengangguran, khususnya di kalangan masyarakat asli Papua, dinilai penting agar pemerintah dapat menentukan kebijakan dan program yang tepat sasaran.

Ia menekankan bahwa ketersediaan data bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan dasar untuk memetakan persoalan dan merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program pelatihan ketenagakerjaan diharapkan menjadi bagian dari upaya yang lebih terarah untuk membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan OAP.

“Sesungguhnya, apabila kita mengetahui secara pasti jumlah pengangguran di Tanah Papua, persoalan ini dapat dipetakan dengan lebih baik. Dengan data yang jelas, kita bisa menyusun langkah-langkah yang tepat, terukur, dan terarah untuk mengurangi pengangguran serta menangani kemiskinan,” tegasnya.

Penandatanganan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Sementara itu, pelepasan peserta pelatihan ketenagakerjaan diharapkan membuka peluang bagi OAP untuk meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

Melalui kedua agenda tersebut, Ia berharap program pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja dapat berjalan berkelanjutan, sehingga masyarakat Papua Tengah memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja, meningkatkan pendapatan, dan membangun kemandirian ekonomi. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Suku besar Kepulauan Moora menggelar kegiatan bertajuk “Kesaktian Pancasila dan Kilas Balik Sejarah Papua” di Aula LPP RRI Nabire, Papua Tengah, Jumat (9/10/2026).

Dihadiri 200 peserta termasuk Danlanal Nabire, perwakilan Kodim 1705/Nabire, serta akademisi Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim) Nabire, Johanes Ramandey, forum ini membedah nilai-nilai Pancasila melalui refleksi historis demi merawat kerukunan dan perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kepala Suku Besar Kepulauan Moora, Donatus Sembor, memimpin pembacaan pernyataan sikap yang diawali seruan “NKRI” tiga kali dan dijawab “Harga mati” oleh seluruh hadirin. secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan pemerintah pusat sekaligus menolak segala bentuk hoaks yang memecah belah.

“Kami juga menolak isu-isu dan berita bohong yang berupaya mengajak atau memengaruhi masyarakat ke arah yang tidak sesuai dengan komitmen kami,” ujar Donatus Sembor.

Menanggapi hal tersebut, narasumber Johanes Ramandey menilai penguatan sejarah lokal dan nilai Pancasila merupakan fondasi penting dalam meredam potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Senada dengan hal itu, perwakilan aparat keamanan yang hadir mengapresiasi langkah proaktif para tokoh adat dalam menjaga stabilitas daerah.

Melalui momentum ini, Suku Moora berharap sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah dapat terus terjalin erat demi mewujudkan percepatan kesejahteraan serta keamanan yang mantap di Provinsi Papua Tengah. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Tumpukan sampah yang berserakan di pinggiran jalan kawasan BMW Nabire dan mulai mengganggu masyarakat sekitar akhirnya dibersihkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire.

Kegiatan pembersihan tersebut berlangsung sekitar pukul 10.15 WIT, Penanganan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai kondisi lingkungan yang semakin dipenuhi sampah, Kamis (8/10/2026).

Tabroni M. Cahya, S.H., salah satu warga yang menyampaikan laporan terkait persoalan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada DLH Kabupaten Nabire yang telah merespons dan turun langsung melakukan pembersihan di lokasi.

“Saya bersyukur hari ini pihak terkait datang dan melakukan pembersihan. Saya sangat mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Nabire,” kata Tabroni.

Ia mengatakan, persoalan sampah di lokasi tersebut telah menjadi perhatian karena sampah yang menumpuk di pinggir jalan tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut.

Tabroni sebelumnya menyampaikan kondisi itu kepada DLH Kabupaten Nabire agar dapat segera ditangani. Dari hasil penjelasan yang diterimanya, lokasi tersebut bukan merupakan tempat pembuangan sampah (TPS) resmi yang disediakan pemerintah.

“Dari penjelasan yang saya terima, ini bukan TPS resmi pemerintah. Berarti lokasi ini merupakan tempat pembuangan sampah ilegal yang dibuat dan digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pembersihan kemudian dilakukan oleh DLH Kabupaten Nabire dengan didampingi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nabire.

Penanganan tersebut diharapkan dapat mencegah lokasi kembali digunakan sebagai tempat pembuangan sampah secara sembarangan.

Kepala DLH Kabupaten Nabire, Arfan Natan Palumpun, S.T., M.T., mengatakan persoalan sampah membutuhkan kesadaran masyarakat sekaligus pengawasan di lapangan.

Karena itu, pihaknya bersama Satpol PP terus melakukan sosialisasi mengenai aturan dan ketentuan terkait lingkungan hidup.

“Kami telah melakukan sosialisasi bersama Satpol PP terkait aturan dan ketentuan mengenai lingkungan hidup, termasuk persoalan sampah. Sosialisasi ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan terus dilaksanakan secara bertahap,” jelas Kadis DLH Kab Nabire.

Menurutnya, sosialisasi penting agar masyarakat memahami aturan sehingga tidak lagi beralasan tidak mengetahui ketentuan ketika melakukan pelanggaran.

Ia menegaskan, sosialisasi harus disertai tindakan nyata. Dengan demikian, persoalan sampah tidak hanya ditangani ketika sudah menumpuk, tetapi juga dicegah agar tidak kembali terjadi.

Sementara itu, Tabroni berharap masyarakat ikut menjaga kawasan yang telah dibersihkan. Ia juga mendorong agar setiap pihak bersama-sama mengawasi lokasi tersebut sehingga tidak kembali menjadi tempat pembuangan sampah ilegal.

“Kami sebagai pihak lingkungan juga akan ikut melakukan pengawasan. Apabila ditemukan masyarakat yang kembali membuang sampah secara ilegal, kami akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (*)

NABIRE – Kolektif Lapak Baca dan Diskusi Kota Nabire menggelar diskusi publik bertajuk “Krisis Demokrasi, Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya Kontemporer: Kepentingan Borjuis dalam Sistem Kapitalis” di Halaman Kantor MRP Wonerojo (BMW), Kamis (8/10/2026).

Acara yang menghadirkan pemateri Rohan Kobepa alias Eko Vincent ini menyoroti berbagai persoalan struktural yang dihadapi masyarakat akar rumput di tengah dinamika pembangunan daerah. Diskusi tersebut mengupas bagaimana sistem ekonomi politik kontemporer mempersempit ruang hidup rakyat kecil di Papua Tengah.

Menurut Rohan Kobepa alias Eko Vincent, evaluasi dari kegiatan tersebut menunjukkan adanya penyempitan ruang demokrasi akibat minimnya fasilitasi lembaga independen bagi masyarakat serta krisis ekonomi yang kian menghimpit kaum buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin kota. Ia menilai narasi pembangunan infrastruktur yang digaungkan selama ini kerap kontradiktif dengan realitas di lapangan yang dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP.

“Ruang demokrasi kian tertutup karena tidak ada fasilitasi dari pihak lembaga yang berindependensi kepada masyarakat setempat,” ujar Eko Vincent.

​Ia menambahkan, ketimpangan tersebut berdampak langsung pada tergerusnya hak-hak dasar warga seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak di tengah dominasi kepentingan elite. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun kesadaran kritis dalam membaca struktur kekuasaan dan realitas sosial.

“Realita lapangan menunjukkan tidak ada kehadiran demokratis sesuai hak hidup, hak sekolah, hak kesehatan, dan hak tempat tinggal yang bebas, karena kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir pihak untuk kepentingan tertentu,” tegas Eko Vincent, seraya berharap langkah kolektif ini mampu menumbuhkan gerakan solidaritas yang kokoh demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga. (*)