NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Tumpukan sampah yang berserakan di pinggiran jalan kawasan BMW Nabire dan mulai mengganggu masyarakat sekitar akhirnya dibersihkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire.

Kegiatan pembersihan tersebut berlangsung sekitar pukul 10.15 WIT, Penanganan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai kondisi lingkungan yang semakin dipenuhi sampah, Kamis (8/10/2026).

Tabroni M. Cahya, S.H., salah satu warga yang menyampaikan laporan terkait persoalan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada DLH Kabupaten Nabire yang telah merespons dan turun langsung melakukan pembersihan di lokasi.

“Saya bersyukur hari ini pihak terkait datang dan melakukan pembersihan. Saya sangat mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Nabire,” kata Tabroni.

Ia mengatakan, persoalan sampah di lokasi tersebut telah menjadi perhatian karena sampah yang menumpuk di pinggir jalan tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut.

Tabroni sebelumnya menyampaikan kondisi itu kepada DLH Kabupaten Nabire agar dapat segera ditangani. Dari hasil penjelasan yang diterimanya, lokasi tersebut bukan merupakan tempat pembuangan sampah (TPS) resmi yang disediakan pemerintah.

“Dari penjelasan yang saya terima, ini bukan TPS resmi pemerintah. Berarti lokasi ini merupakan tempat pembuangan sampah ilegal yang dibuat dan digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pembersihan kemudian dilakukan oleh DLH Kabupaten Nabire dengan didampingi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nabire.

Penanganan tersebut diharapkan dapat mencegah lokasi kembali digunakan sebagai tempat pembuangan sampah secara sembarangan.

Kepala DLH Kabupaten Nabire, Arfan Natan Palumpun, S.T., M.T., mengatakan persoalan sampah membutuhkan kesadaran masyarakat sekaligus pengawasan di lapangan.

Karena itu, pihaknya bersama Satpol PP terus melakukan sosialisasi mengenai aturan dan ketentuan terkait lingkungan hidup.

“Kami telah melakukan sosialisasi bersama Satpol PP terkait aturan dan ketentuan mengenai lingkungan hidup, termasuk persoalan sampah. Sosialisasi ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan terus dilaksanakan secara bertahap,” jelas Kadis DLH Kab Nabire.

Menurutnya, sosialisasi penting agar masyarakat memahami aturan sehingga tidak lagi beralasan tidak mengetahui ketentuan ketika melakukan pelanggaran.

Ia menegaskan, sosialisasi harus disertai tindakan nyata. Dengan demikian, persoalan sampah tidak hanya ditangani ketika sudah menumpuk, tetapi juga dicegah agar tidak kembali terjadi.

Sementara itu, Tabroni berharap masyarakat ikut menjaga kawasan yang telah dibersihkan. Ia juga mendorong agar setiap pihak bersama-sama mengawasi lokasi tersebut sehingga tidak kembali menjadi tempat pembuangan sampah ilegal.

“Kami sebagai pihak lingkungan juga akan ikut melakukan pengawasan. Apabila ditemukan masyarakat yang kembali membuang sampah secara ilegal, kami akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (*)

NABIRE – Kolektif Lapak Baca dan Diskusi Kota Nabire menggelar diskusi publik bertajuk “Krisis Demokrasi, Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya Kontemporer: Kepentingan Borjuis dalam Sistem Kapitalis” di Halaman Kantor MRP Wonerojo (BMW), Kamis (8/10/2026).

Acara yang menghadirkan pemateri Rohan Kobepa alias Eko Vincent ini menyoroti berbagai persoalan struktural yang dihadapi masyarakat akar rumput di tengah dinamika pembangunan daerah. Diskusi tersebut mengupas bagaimana sistem ekonomi politik kontemporer mempersempit ruang hidup rakyat kecil di Papua Tengah.

Menurut Rohan Kobepa alias Eko Vincent, evaluasi dari kegiatan tersebut menunjukkan adanya penyempitan ruang demokrasi akibat minimnya fasilitasi lembaga independen bagi masyarakat serta krisis ekonomi yang kian menghimpit kaum buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin kota. Ia menilai narasi pembangunan infrastruktur yang digaungkan selama ini kerap kontradiktif dengan realitas di lapangan yang dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP.

“Ruang demokrasi kian tertutup karena tidak ada fasilitasi dari pihak lembaga yang berindependensi kepada masyarakat setempat,” ujar Eko Vincent.

​Ia menambahkan, ketimpangan tersebut berdampak langsung pada tergerusnya hak-hak dasar warga seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak di tengah dominasi kepentingan elite. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun kesadaran kritis dalam membaca struktur kekuasaan dan realitas sosial.

“Realita lapangan menunjukkan tidak ada kehadiran demokratis sesuai hak hidup, hak sekolah, hak kesehatan, dan hak tempat tinggal yang bebas, karena kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir pihak untuk kepentingan tertentu,” tegas Eko Vincent, seraya berharap langkah kolektif ini mampu menumbuhkan gerakan solidaritas yang kokoh demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Oyehe terus berupaya memperkuat sinergi dengan petani, peternak, dan nelayan lokal guna memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur SPPG dari hasil produksi masyarakat Kabupaten Nabire. Langkah strategis ini menjangkau 2.153 penerima manfaat dari 11 sekolah di Kota Nabire melalui pasokan Dapur SPPG 001 Kalisusu, Kamis (8/10/2026).

Namun, upaya pemberdayaan produsen lokal ini kini menghadapi ujian berat di lapangan. Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melahirkan musim panas berkepanjangan membuat para petani dan peternak lokal sangat terdampak. Komoditas penting seperti sayur-mayur, buah-buahan, hingga telur lokal menjadi sangat langka. Akibat kekeringan ekstrem ini, buah seperti semangka dan melon menjadi sangat susah didapatkan.

Dampaknya, pihak Dapur SPPG terpaksa harus memesan pasokan tambahan dari luar Nabire untuk menutupi kekurangan. Kendati demikian, Dapur SPPG Kalisusu 001 tetap berkomitmen menyesuaikan menu harian agar seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan hak gizi mereka tanpa kompromi. Tidak ada pilihan lain selain membeli dari para penjual lokal meskipun harga yang dipatok melambung tinggi demi menjaga kelangsungan pasokan.

Menariknya, di tengah keterbatasan tersebut, para pengelola mencatat bahwa peminat telur lokal jauh lebih tinggi dibandingkan telur yang didatangkan dari Surabaya, sehingga pemberdayaan peternak lokal sebenarnya memiliki potensi pasar yang sangat besar jika dikelola dengan baik.

Selain faktor cuaca, kendala pengorganisasian juga masih menjadi batu sandungan karena sebagian besar petani dan peternak lokal masih bergerak secara mandiri atau individu, sehingga proses pencarian dan pengadaan bahan baku dalam skala besar menjadi tidak mudah.

Koordinator SPPG Kecamatan Oyehe, Yameth Pahabol, S.IP., mengungkapkan bahwa pihaknya kerap harus mendatangi produsen satu persatu untuk mencukupi kebutuhan komoditas harian.

​“Kalau kami membutuhkan sayur, pengadaannya masih satu per satu. Ada yang hanya memiliki lima atau sepuluh ikat, sementara kebutuhan kami bisa lebih banyak,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Persoalan ini diperparah dengan ketiadaan wadah atau kelompok yang solid untuk menjembatani hasil kebun dengan pasar institusional. Menanggapi tantangan tersebut, SPPG Oyehe secara aktif mendorong pembentukan kelompok tani, peternak, dan nelayan agar kapasitas dan lokasi produksi lebih mudah dikoordinasikan. Gagasan ini sebelumnya juga telah disuarakan dalam pertemuan dengan pihak DPRD Kabupaten agar segera mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan.

​“Kami sudah pernah menyuarakan supaya para petani ini dibuat dalam bentuk kelompok. Kelompok-kelompok tani, kelompok peternak, atau mungkin kelompok nelayan. Supaya ketika kami turun, kami tidak perlu jalan mencari satu-satu lagi,” tegasnya.

​Peran aktif Pemerintah Kabupaten Nabire kini sangat dinantikan dan krusial. Sinergi antara kebijakan pemerintah dengan program Dapur SPPG atau Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan menyukseskan penyediaan gizi anak sekolah semata, melainkan menjadi roda penggerak utama perputaran ekonomi UMKM lokal agar tetap berjalan sebagaimana mestinya di Kabupaten Nabire. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire.

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Papua Tengah Victor Fun yang mewakili Gubernur Meki Fritz Nawipa, guna merumuskan langkah konkret dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di wilayah tersebut, Rabu (7/10/2026).

Dalam arahan tertulisnya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa instrumen Tim Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP4ED) yang mencakup sembilan langkah strategis seperti percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, hingga ketersediaan pangan murah harus dieksekusi secara nyata.

Ia mengingatkan seluruh Perangkat Daerah agar pengelolaan anggaran dan pendataan tidak berhenti sebagai formalitas di atas kertas, melainkan menjadi pijakan utama kebijakan yang tervalidasi serta berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

​”APBD harus hadir dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya meminta seluruh perangkat daerah untuk tidak menjadikan penyerapan anggaran hanya sebagai ukuran administratif, tetapi memastikan setiap belanja pemerintah memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah,” kata Meki Nawipa.

Gubernur Meki Nawipa juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat adat dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi seperti keterbatasan akses infrastruktur dan kepastian hukum ulayat.

Melalui evaluasi berkala dan penyederhanaan perizinan berbasis OSS-RBA, kegiatan ini diharapkan dapat membuahkan kebijakan konkret yang siap dieksekusi hingga akhir tahun 2026, sekaligus menjadi fondasi utama perencanaan pembangunan ekonomi Papua Tengah pada 2027. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Polda Papua Tengah mengungkap sembilan kasus peredaran narkotika dengan 13 tersangka dalam Operasi Antik Noken 2026. Hasil operasi tersebut disampaikan Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Dr. Gustav Robby Urbinas dalam konferensi pers kepada awak media di Mapolda Papua Tengah, Rabu (7/10/2026).

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Tengah Kombes Pol. Joan Verdianto, Karoops Kombes Pol. Adnan Ratmoro, Kabid Humas Kompol Henry J. Manurung, serta jajaran Polres Mimika.

Dalam pemaparan hasil operasi, Wakapolda menyampaikan barang bukti narkotika yang berhasil diamankan berupa sabu sebanyak 46,5925 gram dan ganja sebanyak 100,9603 gram.

Selain narkotika, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 187,8 liter dan Bobo sebanyak 170 liter.

Wakapolda menjelaskan, dari pengungkapan tersebut ditemukan sejumlah modus yang digunakan pelaku untuk mengedarkan narkotika di wilayah hukum Polda Papua Tengah. Salah satunya dengan memanfaatkan jasa pengiriman sebagai sarana untuk mengirimkan narkotika.

Modus lainnya menggunakan sepeda listrik sebagai sarana operasional. Dalam salah satu pengungkapan, narkotika disembunyikan di bagian bawah baterai sepeda listrik yang digunakan untuk mendukung aktivitas pengedaran.

“Modus operandinya adalah mengedarkan narkotika jenis sabu dan ganja untuk mendapatkan upah atau keuntungan di wilayah hukum Polda Papua Tengah,” kata Wakapolda saat membacakan hasil Operasi Antik Noken 2026.

Selain mengungkap peredaran narkotika, operasi tersebut juga menemukan aktivitas produksi minuman keras rumahan. Polisi mengamankan Bobo, hasil olahan sulingan, serta peralatan yang digunakan untuk memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus.

Barang bukti peralatan tersebut berupa kompor dan alat penyulingan rakitan. Bobo kemudian diolah melalui proses penyulingan hingga menghasilkan minuman keras jenis Cap Tikus.

Operasi Antik Noken 2026 dilaksanakan Polda Papua Tengah melalui Direktorat Reserse Narkoba bersama jajaran kewilayahan. Operasi berlangsung selama kurang lebih 20 hari, mulai 15 September hingga 4 Oktober 2026, dengan melibatkan 120 personel.

Dalam pemaparannya, Wakapolda menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan kepolisian seorang diri. Karena itu, Polri terus mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui edukasi kepada masyarakat, penyuluhan, pemetaan wilayah rawan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

“Pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri. Diperlukan sinergi dan partisipasi aktif seluruh masyarakat untuk mencegah generasi muda terjerumus lebih jauh dalam penyalahgunaan narkotika,” demikian Wakapolda saat membacakan keterangan dalam konferensi pers.

Ia juga mengajak masyarakat Papua Tengah untuk bersama-sama memerangi narkoba serta melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

Operasi Antik Noken 2026 menjadi bagian dari komitmen Polda Papua Tengah dalam menekan peredaran narkotika sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah. (*)