NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Sebanyak 30.942 tenaga kerja di Provinsi Papua Tengah masih belum terakomodasi dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Provinsi Papua Tengah, Frets James Borai, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Papua Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus pelepasan peserta pelatihan ketenagakerjaan bagi Orang Asli Papua (OAP), di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (9/10/2026).

“Berdasarkan data kementerian, sebanyak 55.632 tenaga kerja yang harus kita lindungi. Namun, yang sudah terakomodasi baru 24.691 orang, sehingga masih ada kekurangan sekitar 30.942 orang,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam laporannya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,24 miliar untuk program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program tersebut mencakup perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian serta manfaat jaminan sosial lainnya.

Selain perlindungan pekerja, pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan OAP untuk menjawab persoalan pengangguran. Sebanyak 74 peserta dilepas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja, meliputi servis telepon seluler, menjahit, barista, perbaikan motor tempel, dan bidang lainnya.

“Program ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi khusus bagi Orang Asli Papua, sehingga mampu memasuki dunia kerja maupun menciptakan usaha mandiri,” katanya.

Ia menyebutkan, total pembiayaan program pelatihan mencapai Rp6,35 miliar, terdiri atas anggaran pelatihan sebesar Rp4,85 miliar dan dana hibah Rp1,5 miliar.

Melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pelaksanaan pelatihan tersebut, Pemprov Papua Tengah berupaya memperluas perlindungan pekerja sekaligus membuka peluang bagi OAP untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian ekonomi. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Suku besar Kepulauan Moora menggelar kegiatan bertajuk “Kesaktian Pancasila dan Kilas Balik Sejarah Papua” di Aula LPP RRI Nabire, Papua Tengah, Jumat (9/10/2026).

Dihadiri 200 peserta termasuk Danlanal Nabire, perwakilan Kodim 1705/Nabire, serta akademisi Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim) Nabire, Johanes Ramandey, forum ini membedah nilai-nilai Pancasila melalui refleksi historis demi merawat kerukunan dan perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kepala Suku Besar Kepulauan Moora, Donatus Sembor, memimpin pembacaan pernyataan sikap yang diawali seruan “NKRI” tiga kali dan dijawab “Harga mati” oleh seluruh hadirin. secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan pemerintah pusat sekaligus menolak segala bentuk hoaks yang memecah belah.

“Kami juga menolak isu-isu dan berita bohong yang berupaya mengajak atau memengaruhi masyarakat ke arah yang tidak sesuai dengan komitmen kami,” ujar Donatus Sembor.

Menanggapi hal tersebut, narasumber Johanes Ramandey menilai penguatan sejarah lokal dan nilai Pancasila merupakan fondasi penting dalam meredam potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Senada dengan hal itu, perwakilan aparat keamanan yang hadir mengapresiasi langkah proaktif para tokoh adat dalam menjaga stabilitas daerah.

Melalui momentum ini, Suku Moora berharap sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah dapat terus terjalin erat demi mewujudkan percepatan kesejahteraan serta keamanan yang mantap di Provinsi Papua Tengah. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Tumpukan sampah yang berserakan di pinggiran jalan kawasan BMW Nabire dan mulai mengganggu masyarakat sekitar akhirnya dibersihkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire.

Kegiatan pembersihan tersebut berlangsung sekitar pukul 10.15 WIT, Penanganan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai kondisi lingkungan yang semakin dipenuhi sampah, Kamis (8/10/2026).

Tabroni M. Cahya, S.H., salah satu warga yang menyampaikan laporan terkait persoalan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada DLH Kabupaten Nabire yang telah merespons dan turun langsung melakukan pembersihan di lokasi.

“Saya bersyukur hari ini pihak terkait datang dan melakukan pembersihan. Saya sangat mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Nabire,” kata Tabroni.

Ia mengatakan, persoalan sampah di lokasi tersebut telah menjadi perhatian karena sampah yang menumpuk di pinggir jalan tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut.

Tabroni sebelumnya menyampaikan kondisi itu kepada DLH Kabupaten Nabire agar dapat segera ditangani. Dari hasil penjelasan yang diterimanya, lokasi tersebut bukan merupakan tempat pembuangan sampah (TPS) resmi yang disediakan pemerintah.

“Dari penjelasan yang saya terima, ini bukan TPS resmi pemerintah. Berarti lokasi ini merupakan tempat pembuangan sampah ilegal yang dibuat dan digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pembersihan kemudian dilakukan oleh DLH Kabupaten Nabire dengan didampingi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nabire.

Penanganan tersebut diharapkan dapat mencegah lokasi kembali digunakan sebagai tempat pembuangan sampah secara sembarangan.

Kepala DLH Kabupaten Nabire, Arfan Natan Palumpun, S.T., M.T., mengatakan persoalan sampah membutuhkan kesadaran masyarakat sekaligus pengawasan di lapangan.

Karena itu, pihaknya bersama Satpol PP terus melakukan sosialisasi mengenai aturan dan ketentuan terkait lingkungan hidup.

“Kami telah melakukan sosialisasi bersama Satpol PP terkait aturan dan ketentuan mengenai lingkungan hidup, termasuk persoalan sampah. Sosialisasi ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan terus dilaksanakan secara bertahap,” jelas Kadis DLH Kab Nabire.

Menurutnya, sosialisasi penting agar masyarakat memahami aturan sehingga tidak lagi beralasan tidak mengetahui ketentuan ketika melakukan pelanggaran.

Ia menegaskan, sosialisasi harus disertai tindakan nyata. Dengan demikian, persoalan sampah tidak hanya ditangani ketika sudah menumpuk, tetapi juga dicegah agar tidak kembali terjadi.

Sementara itu, Tabroni berharap masyarakat ikut menjaga kawasan yang telah dibersihkan. Ia juga mendorong agar setiap pihak bersama-sama mengawasi lokasi tersebut sehingga tidak kembali menjadi tempat pembuangan sampah ilegal.

“Kami sebagai pihak lingkungan juga akan ikut melakukan pengawasan. Apabila ditemukan masyarakat yang kembali membuang sampah secara ilegal, kami akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (*)

NABIRE – Kolektif Lapak Baca dan Diskusi Kota Nabire menggelar diskusi publik bertajuk “Krisis Demokrasi, Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya Kontemporer: Kepentingan Borjuis dalam Sistem Kapitalis” di Halaman Kantor MRP Wonerojo (BMW), Kamis (8/10/2026).

Acara yang menghadirkan pemateri Rohan Kobepa alias Eko Vincent ini menyoroti berbagai persoalan struktural yang dihadapi masyarakat akar rumput di tengah dinamika pembangunan daerah. Diskusi tersebut mengupas bagaimana sistem ekonomi politik kontemporer mempersempit ruang hidup rakyat kecil di Papua Tengah.

Menurut Rohan Kobepa alias Eko Vincent, evaluasi dari kegiatan tersebut menunjukkan adanya penyempitan ruang demokrasi akibat minimnya fasilitasi lembaga independen bagi masyarakat serta krisis ekonomi yang kian menghimpit kaum buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin kota. Ia menilai narasi pembangunan infrastruktur yang digaungkan selama ini kerap kontradiktif dengan realitas di lapangan yang dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP.

“Ruang demokrasi kian tertutup karena tidak ada fasilitasi dari pihak lembaga yang berindependensi kepada masyarakat setempat,” ujar Eko Vincent.

​Ia menambahkan, ketimpangan tersebut berdampak langsung pada tergerusnya hak-hak dasar warga seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak di tengah dominasi kepentingan elite. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun kesadaran kritis dalam membaca struktur kekuasaan dan realitas sosial.

“Realita lapangan menunjukkan tidak ada kehadiran demokratis sesuai hak hidup, hak sekolah, hak kesehatan, dan hak tempat tinggal yang bebas, karena kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir pihak untuk kepentingan tertentu,” tegas Eko Vincent, seraya berharap langkah kolektif ini mampu menumbuhkan gerakan solidaritas yang kokoh demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Oyehe terus berupaya memperkuat sinergi dengan petani, peternak, dan nelayan lokal guna memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur SPPG dari hasil produksi masyarakat Kabupaten Nabire. Langkah strategis ini menjangkau 2.153 penerima manfaat dari 11 sekolah di Kota Nabire melalui pasokan Dapur SPPG 001 Kalisusu, Kamis (8/10/2026).

Namun, upaya pemberdayaan produsen lokal ini kini menghadapi ujian berat di lapangan. Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melahirkan musim panas berkepanjangan membuat para petani dan peternak lokal sangat terdampak. Komoditas penting seperti sayur-mayur, buah-buahan, hingga telur lokal menjadi sangat langka. Akibat kekeringan ekstrem ini, buah seperti semangka dan melon menjadi sangat susah didapatkan.

Dampaknya, pihak Dapur SPPG terpaksa harus memesan pasokan tambahan dari luar Nabire untuk menutupi kekurangan. Kendati demikian, Dapur SPPG Kalisusu 001 tetap berkomitmen menyesuaikan menu harian agar seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan hak gizi mereka tanpa kompromi. Tidak ada pilihan lain selain membeli dari para penjual lokal meskipun harga yang dipatok melambung tinggi demi menjaga kelangsungan pasokan.

Menariknya, di tengah keterbatasan tersebut, para pengelola mencatat bahwa peminat telur lokal jauh lebih tinggi dibandingkan telur yang didatangkan dari Surabaya, sehingga pemberdayaan peternak lokal sebenarnya memiliki potensi pasar yang sangat besar jika dikelola dengan baik.

Selain faktor cuaca, kendala pengorganisasian juga masih menjadi batu sandungan karena sebagian besar petani dan peternak lokal masih bergerak secara mandiri atau individu, sehingga proses pencarian dan pengadaan bahan baku dalam skala besar menjadi tidak mudah.

Koordinator SPPG Kecamatan Oyehe, Yameth Pahabol, S.IP., mengungkapkan bahwa pihaknya kerap harus mendatangi produsen satu persatu untuk mencukupi kebutuhan komoditas harian.

​“Kalau kami membutuhkan sayur, pengadaannya masih satu per satu. Ada yang hanya memiliki lima atau sepuluh ikat, sementara kebutuhan kami bisa lebih banyak,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Persoalan ini diperparah dengan ketiadaan wadah atau kelompok yang solid untuk menjembatani hasil kebun dengan pasar institusional. Menanggapi tantangan tersebut, SPPG Oyehe secara aktif mendorong pembentukan kelompok tani, peternak, dan nelayan agar kapasitas dan lokasi produksi lebih mudah dikoordinasikan. Gagasan ini sebelumnya juga telah disuarakan dalam pertemuan dengan pihak DPRD Kabupaten agar segera mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan.

​“Kami sudah pernah menyuarakan supaya para petani ini dibuat dalam bentuk kelompok. Kelompok-kelompok tani, kelompok peternak, atau mungkin kelompok nelayan. Supaya ketika kami turun, kami tidak perlu jalan mencari satu-satu lagi,” tegasnya.

​Peran aktif Pemerintah Kabupaten Nabire kini sangat dinantikan dan krusial. Sinergi antara kebijakan pemerintah dengan program Dapur SPPG atau Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan menyukseskan penyediaan gizi anak sekolah semata, melainkan menjadi roda penggerak utama perputaran ekonomi UMKM lokal agar tetap berjalan sebagaimana mestinya di Kabupaten Nabire. (*)