NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – ​Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di halaman Aula Makodim 1705/Nabire, Senin (5/10/2026).

Perayaan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh ratusan prajurit, tokoh masyarakat, serta pejabat daerah setempat. Momentum tahunan ini menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua.

​Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan pengabdian para prajurit dalam menjaga kedaulatan serta mengayomi warga. Meki mengibaratkan tingginya penghormatan publik terhadap prajurit sebagaimana apresiasi terhadap aparat di negara-negara maju.

“Sebagai warga masyarakat, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada TNI atas pengabdian tanpa pamrih dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Thank you for your service, Tuhan memberkati TNI ke depan,” ujar Meki Nawipa.

​Mengakhiri sambutannya, Gubernur Meki menaruh harapan besar agar TNI terus menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga keamanan masyarakat di Papua Tengah.

Ia menegaskan bahwa seluruh pengorbanan prajurit hari ini merupakan investasi kesejahteraan bagi generasi mendatang.

“Seluruh jerih payah dan pengabdian Bapak-Ibu akan dinikmati oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Selamat ulang tahun ke-81 TNI, tetap jaya ke depan dalam membangun, menolong, dan mengayomi masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah mendorong peningkatan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui bimbingan teknis (Bimtek) penggunaan Microsoft Office. Kegiatan ini ditujukan bagi pengelola kepegawaian dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua Tengah.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari, 5–6 Oktober 2026, digelar di Aula BKPSDM Papua Tengah, Bandara Lama, Nabire. Materi difokuskan pada penguasaan Microsoft Word dan Microsoft Excel sebagai keterampilan dasar yang dibutuhkan ASN dalam menjalankan pekerjaan administrasi pemerintahan, Senin (5/10/2026).

Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, S.IP., M.M., mengatakan kemampuan mengoperasikan komputer menjadi kebutuhan penting di tengah penerapan digitalisasi pemerintahan. ASN tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pekerjaan.

“Microsoft Office, baik Word maupun Excel, adalah pilar dasar dari aktivitas administrasi dan pelaporan kedinasan sehari-hari. Suka tidak suka, harus kita kuasai,” ujar Kepala BKPSDM Papua Tengah.

Menurutnya, penguasaan teknologi juga menjadi bagian dari kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Karena itu, ASN diharapkan memiliki kemauan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan, meskipun memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda.

Ketua Panitia Bimtek, Ferdinand Somnaikubun, S.Sos., M.M., menjelaskan pelatihan dirancang agar peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga langsung mempraktikkannya.

“Hari pertama peserta mendapatkan materi Microsoft Word, sedangkan hari kedua Microsoft Excel. Peserta kami dorong untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan mempraktikkan langsung materi yang diberikan,” jelasnya.

Bimtek tersebut diharapkan memperkuat kemampuan ASN dalam mengelola dokumen, laporan, surat kedinasan, serta kebutuhan administrasi lainnya secara lebih efektif dan sesuai tuntutan tata kelola pemerintahan berbasis digital. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kepolisian bersama masyarakat bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan milik warga di depan Sekolah Menara Ilmu, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 13.00 WIT.

Kebakaran terjadi di dekat kawasan sekolah dan permukiman warga. Kobaran api sempat menimbulkan kepulan asap tebal dan berpotensi meluas karena kondisi cuaca panas, kering, serta hembusan angin.

Plt. Kabid Humas Polda Papua Tengah, Kompol Henry J. Manurung, mengatakan personel Polres Nabire dan Polsek Nabire Barat bersama masyarakat langsung melakukan pemadaman setelah menerima laporan kebakaran.

“Personel bersama masyarakat bergerak cepat melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke kawasan sekolah dan permukiman warga,” katanya.

Tim Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Tengah turut dikerahkan dengan satu unit mobil pemadam, sementara Polres Nabire mengerahkan satu unit mobil pemadam. Personel kepolisian dan warga juga menggunakan peralatan manual untuk mengendalikan api.

Setelah sekitar dua jam, kobaran berhasil dipadamkan. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai satu hektare. Tidak ada korban jiwa maupun bangunan yang terbakar, namun lahan milik warga mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Kompol Henry menyebut kondisi panas, kering, dan angin kencang dapat mempercepat perambatan api. Polisi juga tidak menutup kemungkinan aktivitas manusia menjadi pemicu, termasuk pembakaran lahan, kelalaian penggunaan sumber api, maupun pembuangan benda yang masih memiliki bara.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat agar dapat ditangani secepat mungkin sebelum meluas,” ujarnya.

Polda Papua Tengah bersama jajaran akan meningkatkan patroli, pemantauan, dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama selama kondisi cuaca panas dan kering. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Tengah menegaskan keabsahan kepemimpinan Yustinus Tebai, S.E. sebagai ketua definitif di wilayah otonom baru tersebut. Klarifikasi ini dikeluarkan di Nabire, Sabtu (3/10/2026).

Guna meredam potensi dualisme organisasi sekaligus menyatukan barisan pemuda di delapan kabupaten.

​Yustinus Tebai meminta seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) agar tidak mudah terpecah belah oleh dinamika politik lokal yang mengatasnamakan mandat kepengurusan ganda. Menurutnya, kepengurusan yang sah saat ini tetap berada dalam garis komando induk di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan.

​“Saya mengajak seluruh rekan-rekan pemuda, pimpinan OKP, dan seluruh potensi pemuda di Papua Tengah untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu perpecahan. Kita harus pertegas bahwa KNPI Papua Tengah hanya ada satu, yaitu di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan,” ujar Yustinus melalui keterangan resminya.

​Dukungan serupa mengalir deras dari sejumlah pengurus tingkat kabupaten, termasuk DPD II KNPI Paniai, Mimika, dan Puncak yang kompak menolak kepengurusan tanpa mandat resmi. Konsolidasi internal ini dinilai krusial agar energi pemuda tidak terkuras oleh konflik horizontal, melainkan terarah pada kontribusi nyata pembangunan daerah.

​Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan mampu mengembalikan fokus pemuda Papua Tengah pada agenda pembangunan sosial dan ekonomi yang damai. Dialog terbuka kini menjadi opsi utama yang didorong para pimpinan wilayah untuk menyelesaikan segala sengketa administratif di tubuh organisasi kepemudaan.

​“Mari kita satukan hati dan pikiran demi masa depan generasi muda,” pungkas Yustinus menutup konsolidasi barisan pemuda di wilayah adat Meepago dan sekitarnya. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan kebijakan dan regulasi daerah dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nabire.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat mewakili Gubernur Papua Tengah dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan/Regulasi Daerah terkait Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Kabupaten Nabire Tahun 2026, Kamis (2/10/2026).

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Victor Fun, pemerintah daerah menilai pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

“Pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan satu sektor, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Menurutnya, Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki posisi strategis untuk menjadi teladan dalam penerapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif.

Karena itu, penyusunan regulasi daerah dinilai penting agar pelaksanaan PHA memiliki payung hukum yang kuat dan dapat diterapkan di tingkat operasional. Pemerintah provinsi juga berharap FGD dapat memperkuat sinkronisasi lintas sektor sekaligus menghimpun berbagai masukan dalam penyusunan regulasi tersebut.

FGD yang berlangsung 1–3 Oktober 2026 juga diarahkan untuk mengidentifikasi isu strategis, permasalahan, serta data terkini terkait anak di Kabupaten Nabire.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap hasil forum tidak berhenti pada dokumen, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang berpihak pada pemenuhan hak anak. (*)