Nabire, Papua Tengah – enagoNews –Aroma kopi panas, tawa ringan, dan dialog tanpa jarak mengisi sebuah ruang pertemuan sederhana di Nabire, Selasa (30/12/2025). Siang itu, suasana terasa berbeda. Tidak ada sekat formal yang kaku, tidak pula pidato panjang penuh angka semata. Yang hadir adalah percakapan—tentang tantangan, keterbatasan, harapan, dan kepercayaan. Dalam balutan tema “Komunikasi untuk Kenyamanan”, Polda Papua Tengah mengundang insan pers dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025. Sebanyak 28 jurnalis dari berbagai media duduk berdampingan dengan pimpinan kepolisian, tokoh adat, dan pejabat daerah. Sebuah simbol bahwa keamanan dan pelayanan publik tidak dibangun sendirian, melainkan melalui komunikasi dan keterbukaan.
Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare, S.I.K., hadir langsung bersama Wakapolda Kombes Pol Muhajir, S.I.K., M.H., Irwasda Kombes Gatot Suprasetia, Pejabat Utama Polda, Dansat Brimob Kombes Pol Tahir, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., Wakapolres Kompol Piter Kendek, Kepala Suku Besar Wate yang juga Kepala Satpol PP Pemprov Papua Tengah Otis Monei, S.Sos., M.Si serta perwakilan tokoh adat dan masyarakat. “Silakan pesan kopi dulu, supaya nyaman,” ujar Kapolda sambil tersenyum, mencairkan suasana. Sebuah gestur kecil yang menegaskan pesan besar : Polri ingin hadir dengan pendekatan humanis, mendengar sebelum bertindak.
Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol.Alfred Papare, S.I.K
Papua Tengah : Luas Wilayah, Terbatas Personel Di balik keakraban itu, refleksi yang disampaikan menyentuh realitas yang tidak mudah. Papua Tengah, provinsi baru dengan tantangan geografis ekstrem, masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia kepolisian. “Idealnya Polda Papua Tengah memiliki 9.907 personel. Namun saat ini kami baru memiliki 3.913 personel. Ini masih sangat jauh dari ideal,” ungkap Kapolda secara terbuka. Wilayah hukum Polda Papua Tengah membawahi delapan kabupaten—Nabire sebagai ibu kota provinsi, Mimika, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, dan Intan Jaya—dengan medan berat, jarak antarkampung yang jauh, serta akses transportasi yang terbatas. Kondisi ini, menurut Kapolda, menuntut personel Polri untuk bekerja lebih dari sekadar menjalankan tugas rutin. Dibutuhkan dedikasi, empati, dan kemampuan beradaptasi dengan kearifan lokal. Meski demikian, optimisme tetap disuarakan. Melalui rekrutmen berkelanjutan dan dukungan pemerintah daerah, Kapolda menargetkan dalam lima tahun ke depan kebutuhan personel dapat terpenuhi hingga minimal 85 persen.
Keamanan Bukan Hanya Soal Senjata, Tapi Kepercayaan.
Sepanjang tahun 2025, Polda Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan kamtibmas, mulai dari konflik sosial, perang antarkelompok, hingga gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di sejumlah wilayah rawan. Namun Kapolda menegaskan, pendekatan keamanan di Papua Tengah tidak semata-mata mengandalkan kekuatan bersenjata. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan media sangat menentukan,” tegasnya. Ia menyinggung konflik antarkelompok di wilayah Mimika yang kerap berujung pada korban jiwa dan kerugian materi. Dalam banyak kasus, aparat dihadapkan pada dilema antara hukum positif dan penyelesaian adat. “Ketika aparat turun menegakkan hukum, seringkali diminta dikembalikan ke adat. Padahal pada akhirnya, negara juga yang harus menanggung dampak dan kerugian,” ujarnya dengan nada reflektif. Karena itu, Polda Papua Tengah terus mendorong dialog lintas budaya, membedakan konflik adat murni dengan konflik yang ditunggangi kepentingan tertentu.
Tujuh Operasi, Satu Tujuan: Rasa Aman Meski baru berusia satu tahun sebagai Polda definitif, Polda Papua Tengah mencatat capaian signifikan. Sepanjang 2025, tujuh operasi kewilayahan berhasil digelar, di antaranya: Operasi Keselamatan Operasi Patuh Noken Operasi Zebra Noken Operasi Bina Waspada Operasi Cinta Damai Operasi Amole Noken I 2025 (berlangsung hingga Mei 2026) Operasi-operasi tersebut difokuskan pada wilayah rawan seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mimika, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai, dengan dukungan penuh Satuan Brimob. Kapolda memastikan bahwa pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan prinsip Presisi—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan—serta mengutamakan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Media sebagai Mitra, Bukan Penonton Dalam forum refleksi itu, Kapolda secara khusus menekankan peran strategis media. Bagi Polda Papua Tengah, jurnalis bukan sekadar peliput peristiwa, melainkan mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial. “Kami membuka diri terhadap kritik dan saran. Media adalah jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat,” katanya. Refleksi akhir tahun ini, menurut Kapolda, adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional Polri kepada publik, sekaligus ruang evaluasi untuk memperbaiki diri di tahun mendatang. Menatap 2026 dengan Harapan dan Komitmen Menutup refleksi, Kapolda Papua Tengah menyampaikan komitmen kuat untuk terus berbenah di tahun 2026—mulai dari peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, hingga penegakan hukum yang adil dan transparan. “Kepercayaan publik adalah modal utama Polri. Tanpa itu, kami tidak bisa bekerja maksimal,” ujarnya. Di tengah segala keterbatasan, Polda Papua Tengah memilih untuk melangkah dengan komunikasi, kolaborasi, dan pendekatan kemanusiaan. Sebab di tanah Papua, rasa aman bukan hanya soal kehadiran aparat, tetapi juga soal kehadiran hati. (RED)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)