Komunikasi untuk Pelayanan : Refleksi Akhir Tahun 2025 Polda Papua Tengah Bersama Jurnalis

Nabire, Papua Tengah – enagoNews –Aroma kopi panas, tawa ringan, dan dialog tanpa jarak mengisi sebuah ruang pertemuan sederhana di Nabire, Selasa (30/12/2025). Siang itu, suasana terasa berbeda. Tidak ada sekat formal yang kaku, tidak pula pidato panjang penuh angka semata. Yang hadir adalah percakapan—tentang tantangan, keterbatasan, harapan, dan kepercayaan.
Dalam balutan tema “Komunikasi untuk Kenyamanan”, Polda Papua Tengah mengundang insan pers dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025. Sebanyak 28 jurnalis dari berbagai media duduk berdampingan dengan pimpinan kepolisian, tokoh adat, dan pejabat daerah. Sebuah simbol bahwa keamanan dan pelayanan publik tidak dibangun sendirian, melainkan melalui komunikasi dan keterbukaan.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare, S.I.K., hadir langsung bersama Wakapolda Kombes Pol Muhajir, S.I.K., M.H., Irwasda Kombes Gatot Suprasetia, Pejabat Utama Polda, Dansat Brimob Kombes Pol Tahir, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., Wakapolres Kompol Piter Kendek, Kepala Suku Besar Wate yang juga Kepala Satpol PP Pemprov Papua Tengah Otis Monei, S.Sos., M.Si serta perwakilan tokoh adat dan masyarakat.
“Silakan pesan kopi dulu, supaya nyaman,” ujar Kapolda sambil tersenyum, mencairkan suasana. Sebuah gestur kecil yang menegaskan pesan besar : Polri ingin hadir dengan pendekatan humanis, mendengar sebelum bertindak.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol.Alfred Papare, S.I.K

Papua Tengah : Luas Wilayah, Terbatas Personel
Di balik keakraban itu, refleksi yang disampaikan menyentuh realitas yang tidak mudah. Papua Tengah, provinsi baru dengan tantangan geografis ekstrem, masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia kepolisian.
“Idealnya Polda Papua Tengah memiliki 9.907 personel. Namun saat ini kami baru memiliki 3.913 personel. Ini masih sangat jauh dari ideal,” ungkap Kapolda secara terbuka.
Wilayah hukum Polda Papua Tengah membawahi delapan kabupaten—Nabire sebagai ibu kota provinsi, Mimika, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, dan Intan Jaya—dengan medan berat, jarak antarkampung yang jauh, serta akses transportasi yang terbatas.
Kondisi ini, menurut Kapolda, menuntut personel Polri untuk bekerja lebih dari sekadar menjalankan tugas rutin. Dibutuhkan dedikasi, empati, dan kemampuan beradaptasi dengan kearifan lokal.
Meski demikian, optimisme tetap disuarakan. Melalui rekrutmen berkelanjutan dan dukungan pemerintah daerah, Kapolda menargetkan dalam lima tahun ke depan kebutuhan personel dapat terpenuhi hingga minimal 85 persen.

Keamanan Bukan Hanya Soal Senjata, Tapi Kepercayaan.

Sepanjang tahun 2025, Polda Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan kamtibmas, mulai dari konflik sosial, perang antarkelompok, hingga gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di sejumlah wilayah rawan.
Namun Kapolda menegaskan, pendekatan keamanan di Papua Tengah tidak semata-mata mengandalkan kekuatan bersenjata.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan media sangat menentukan,” tegasnya.
Ia menyinggung konflik antarkelompok di wilayah Mimika yang kerap berujung pada korban jiwa dan kerugian materi. Dalam banyak kasus, aparat dihadapkan pada dilema antara hukum positif dan penyelesaian adat.
“Ketika aparat turun menegakkan hukum, seringkali diminta dikembalikan ke adat. Padahal pada akhirnya, negara juga yang harus menanggung dampak dan kerugian,” ujarnya dengan nada reflektif.
Karena itu, Polda Papua Tengah terus mendorong dialog lintas budaya, membedakan konflik adat murni dengan konflik yang ditunggangi kepentingan tertentu.

Tujuh Operasi, Satu Tujuan: Rasa Aman
Meski baru berusia satu tahun sebagai Polda definitif, Polda Papua Tengah mencatat capaian signifikan. Sepanjang 2025, tujuh operasi kewilayahan berhasil digelar, di antaranya:
Operasi Keselamatan
Operasi Patuh Noken
Operasi Zebra Noken
Operasi Bina Waspada
Operasi Cinta Damai
Operasi Amole Noken I 2025 (berlangsung hingga Mei 2026)
Operasi-operasi tersebut difokuskan pada wilayah rawan seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mimika, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai, dengan dukungan penuh Satuan Brimob.
Kapolda memastikan bahwa pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan prinsip Presisi—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan—serta mengutamakan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Media sebagai Mitra, Bukan Penonton
Dalam forum refleksi itu, Kapolda secara khusus menekankan peran strategis media. Bagi Polda Papua Tengah, jurnalis bukan sekadar peliput peristiwa, melainkan mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial.
“Kami membuka diri terhadap kritik dan saran. Media adalah jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat,” katanya.
Refleksi akhir tahun ini, menurut Kapolda, adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional Polri kepada publik, sekaligus ruang evaluasi untuk memperbaiki diri di tahun mendatang.
Menatap 2026 dengan Harapan dan Komitmen
Menutup refleksi, Kapolda Papua Tengah menyampaikan komitmen kuat untuk terus berbenah di tahun 2026—mulai dari peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, hingga penegakan hukum yang adil dan transparan.
“Kepercayaan publik adalah modal utama Polri. Tanpa itu, kami tidak bisa bekerja maksimal,” ujarnya.
Di tengah segala keterbatasan, Polda Papua Tengah memilih untuk melangkah dengan komunikasi, kolaborasi, dan pendekatan kemanusiaan. Sebab di tanah Papua, rasa aman bukan hanya soal kehadiran aparat, tetapi juga soal kehadiran hati. (RED)