Connect with us

Berita Daerah

Fondasi Provinsi Baru: John N. R. Gobai Dorong Perda Berbasis Budaya, Pemberdayaan, dan Pengawasan Publik

Published

on



PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah, John N. R. Gobai, tampil sebagai narasumber utama dalam kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus), Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi), serta Raperdasi atas inisiatif DPR Provinsi Papua Tengah Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula RRI Nabire, Selasa sore, 30 Desember 2025.
Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Kehadiran lintas unsur ini mencerminkan semangat partisipasi publik dalam mengawal arah pembentukan regulasi di Provinsi Papua Tengah yang masih terbilang baru.
Dalam pemaparannya, John Gobai menekankan pentingnya tiga rancangan peraturan daerah yang dinilai krusial sebagai fondasi pembangunan daerah, yakni perlindungan bahasa daerah sebagai identitas budaya, pengaturan pertambangan rakyat untuk pemberdayaan masyarakat adat, serta pengawasan sosial oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.


Menurut John, sebagai provinsi baru, Papua Tengah membutuhkan pijakan hukum yang kuat dan berpihak pada rakyat. Ia menyebut, visi Gubernur Papua Tengah adalah meletakkan fondasi pemerintahan yang baik, bersih, dan benar, yang harus diwujudkan melalui pelaksanaan peraturan daerah secara konsisten.
“Kita ini provinsi baru. Pak Gubernur punya visi meletakkan fondasi pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dan benar itu harus dijalankan melalui peraturan daerah. Pemerintah wajib melaksanakan perda yang sudah ditetapkan,” tegas John.
Ia juga menegaskan peran DPR sebagai lembaga pengawas. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan atau perangkat pemerintahan yang tidak menjalankan peraturan daerah sebagaimana mestinya, DPR memiliki kewajiban untuk mengingatkan kepala daerah dan jajaran eksekutif.


“Kalau anak buahnya Bapak Gubernur tidak melaksanakan, DPR pasti akan mengingatkan kepada Bapak Gubernur. Tapi rakyat juga punya hak yang sama untuk mengingatkan pemerintah,” ujarnya.
Lebih jauh, John menekankan bahwa perlindungan bahasa daerah bukan sekadar menjaga alat komunikasi, tetapi juga menjaga jati diri dan martabat orang Papua. Sementara itu, regulasi pertambangan rakyat diharapkan mampu memberi ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Adapun pengawasan sosial menjadi instrumen penting untuk memperkuat demokrasi partisipatif dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Diskusi berjalan dinamis, dengan berbagai tanggapan dan masukan dari tokoh adat, mahasiswa, serta masyarakat yang hadir. Mereka menyatakan dukungan terhadap ketiga rancangan perda tersebut dan sepakat bahwa regulasi ini sangat penting untuk melestarikan budaya, memperkuat ekonomi masyarakat adat, serta memastikan pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.


DPR Provinsi Papua Tengah pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal proses pembahasan hingga penetapan dan publikasi peraturan daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci agar perda yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Rencananya, ketiga rancangan peraturan daerah ini akan ditetapkan dan mulai berlaku pada tahun 2026 mendatang, sebagai bagian dari upaya membangun Papua Tengah yang berdaya, berbudaya, dan berkeadilan sejak awal berdirinya provinsi ini. (Red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

DinKes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Layanan Harus Sesuai Standar

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Trending