NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kepolisian bersama masyarakat bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan milik warga di depan Sekolah Menara Ilmu, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 13.00 WIT.

Kebakaran terjadi di dekat kawasan sekolah dan permukiman warga. Kobaran api sempat menimbulkan kepulan asap tebal dan berpotensi meluas karena kondisi cuaca panas, kering, serta hembusan angin.

Plt. Kabid Humas Polda Papua Tengah, Kompol Henry J. Manurung, mengatakan personel Polres Nabire dan Polsek Nabire Barat bersama masyarakat langsung melakukan pemadaman setelah menerima laporan kebakaran.

“Personel bersama masyarakat bergerak cepat melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke kawasan sekolah dan permukiman warga,” katanya.

Tim Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Tengah turut dikerahkan dengan satu unit mobil pemadam, sementara Polres Nabire mengerahkan satu unit mobil pemadam. Personel kepolisian dan warga juga menggunakan peralatan manual untuk mengendalikan api.

Setelah sekitar dua jam, kobaran berhasil dipadamkan. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai satu hektare. Tidak ada korban jiwa maupun bangunan yang terbakar, namun lahan milik warga mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Kompol Henry menyebut kondisi panas, kering, dan angin kencang dapat mempercepat perambatan api. Polisi juga tidak menutup kemungkinan aktivitas manusia menjadi pemicu, termasuk pembakaran lahan, kelalaian penggunaan sumber api, maupun pembuangan benda yang masih memiliki bara.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat agar dapat ditangani secepat mungkin sebelum meluas,” ujarnya.

Polda Papua Tengah bersama jajaran akan meningkatkan patroli, pemantauan, dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama selama kondisi cuaca panas dan kering. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Tengah menegaskan keabsahan kepemimpinan Yustinus Tebai, S.E. sebagai ketua definitif di wilayah otonom baru tersebut. Klarifikasi ini dikeluarkan di Nabire, Sabtu (3/10/2026).

Guna meredam potensi dualisme organisasi sekaligus menyatukan barisan pemuda di delapan kabupaten.

​Yustinus Tebai meminta seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) agar tidak mudah terpecah belah oleh dinamika politik lokal yang mengatasnamakan mandat kepengurusan ganda. Menurutnya, kepengurusan yang sah saat ini tetap berada dalam garis komando induk di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan.

​“Saya mengajak seluruh rekan-rekan pemuda, pimpinan OKP, dan seluruh potensi pemuda di Papua Tengah untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu perpecahan. Kita harus pertegas bahwa KNPI Papua Tengah hanya ada satu, yaitu di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan,” ujar Yustinus melalui keterangan resminya.

​Dukungan serupa mengalir deras dari sejumlah pengurus tingkat kabupaten, termasuk DPD II KNPI Paniai, Mimika, dan Puncak yang kompak menolak kepengurusan tanpa mandat resmi. Konsolidasi internal ini dinilai krusial agar energi pemuda tidak terkuras oleh konflik horizontal, melainkan terarah pada kontribusi nyata pembangunan daerah.

​Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan mampu mengembalikan fokus pemuda Papua Tengah pada agenda pembangunan sosial dan ekonomi yang damai. Dialog terbuka kini menjadi opsi utama yang didorong para pimpinan wilayah untuk menyelesaikan segala sengketa administratif di tubuh organisasi kepemudaan.

​“Mari kita satukan hati dan pikiran demi masa depan generasi muda,” pungkas Yustinus menutup konsolidasi barisan pemuda di wilayah adat Meepago dan sekitarnya. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan kebijakan dan regulasi daerah dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nabire.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat mewakili Gubernur Papua Tengah dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan/Regulasi Daerah terkait Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Kabupaten Nabire Tahun 2026, Kamis (2/10/2026).

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Victor Fun, pemerintah daerah menilai pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

“Pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan satu sektor, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Menurutnya, Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki posisi strategis untuk menjadi teladan dalam penerapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif.

Karena itu, penyusunan regulasi daerah dinilai penting agar pelaksanaan PHA memiliki payung hukum yang kuat dan dapat diterapkan di tingkat operasional. Pemerintah provinsi juga berharap FGD dapat memperkuat sinkronisasi lintas sektor sekaligus menghimpun berbagai masukan dalam penyusunan regulasi tersebut.

FGD yang berlangsung 1–3 Oktober 2026 juga diarahkan untuk mengidentifikasi isu strategis, permasalahan, serta data terkini terkait anak di Kabupaten Nabire.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap hasil forum tidak berhenti pada dokumen, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang berpihak pada pemenuhan hak anak. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun fondasi tata kelola pemerintahan sejak awal, khususnya dalam perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (1/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) serta Risk Based Surveillance (RBS).

Rakor tersebut melibatkan pemerintah dari delapan kabupaten di Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pengawasan pemerintah. Dari KPK, hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung.

Ia mengatakan kolaborasi lintas lembaga tersebut penting untuk memastikan proses perbaikan tata kelola berjalan sejak tahap awal.

“Kami bersyukur kegiatan kolaborasi hari ini dapat berlangsung dengan hadirnya APIP Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas pemerintah, BPKP Perwakilan selaku pembina APIP, serta gubernur dan jajaran, DPRP dan jajaran. Ini memang merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi yang penting,” ujarnya.

Menurutnya, pembenahan tata kelola di Papua Tengah masih berada pada tahap awal sehingga fondasi pemerintahan perlu dibangun secara serius, cermat, dan sesuai regulasi.

“Karena ini masih menjadi prioritas awal, kami menekankan bagaimana fondasi tata kelola dibangun sebaik mungkin, seserius mungkin, dan secermat mungkin,” katanya.

Ia menjelaskan, dari sejumlah area dalam MCSP, KPK memberi perhatian terhadap bidang yang memiliki dampak signifikan terhadap pelayanan masyarakat. Perencanaan, penganggaran, dan PBJ menjadi bagian penting yang harus dipahami secara baik oleh pemerintah daerah dan DPRP.

“Kami fokus pada beberapa area yang dampaknya signifikan terhadap pelayanan masyarakat, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Gubernur dan jajaran serta DPRP harus betul-betul cermat membaca dan memahami regulasi agar tidak salah melangkah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemahaman terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut agar setiap tahapan perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan secara tepat serta mendukung pelayanan kepada masyarakat. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah. Fokus pembahasan mencakup pokok-pokok pikiran (Pokir), hibah, bantuan sosial (bansos), serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (1/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) serta Risk Based Surveillance (RBS).

Rakor tersebut melibatkan pemerintah dari delapan kabupaten di Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari KPK, kegiatan tersebut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung.

Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat secara terbuka berbagai kekurangan dalam tata kelola pemerintahan sekaligus menentukan langkah perbaikan.

“Kita diberikan kesempatan untuk melihat dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang masih kita miliki, serta memahami hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki ke depan,” kata Gubernur Papua Tengah.

Menurutnya, kehadiran KPK melalui pendampingan dan pemberian arahan menjadi bagian penting untuk mencegah potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak awal.

Ia berharap koordinasi dan pengawasan yang dilakukan secara bersama dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Papua Tengah.

“Saya percaya, dengan upaya dan pendampingan seperti ini, pemerintahan Provinsi Papua Tengah akan terus maju dan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang memiliki integritas,” ujarnya. (*)