Nabire, Papua Tengah – enagoNews– Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Sisingamangaraja, Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Rabu (17/12/2025). Apel ini diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua Tengah sebagai bagian dari penguatan kedisiplinan dan evaluasi kinerja menjelang akhir tahun.
Sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas, S.Sos., M.KP, menegaskan bahwa apel gabungan bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, soliditas, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Dalam arahannya, Ukkas menekankan bahwa disiplin merupakan kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh ASN diminta untuk terus menjaga konsistensi disiplin, baik dalam kehadiran, kinerja, maupun etika birokrasi, terlebih di penghujung tahun anggaran.
“Akhir tahun bukan alasan untuk menurunkan semangat dan kualitas pelayanan. Justru di fase ini dibutuhkan tanggung jawab yang lebih besar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Papua Tengah hanya dapat dicapai apabila seluruh OPD mampu meninggalkan ego sektoral dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Terkait evaluasi kinerja tahun 2025, Ukkas menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan berjalan cukup baik sesuai perencanaan. Berbagai capaian tersebut, kata dia, merupakan hasil kerja sama dan sinergi seluruh OPD. Atas hal itu, ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran perangkat daerah yang telah bekerja tepat waktu, berkomitmen, serta menjaga akuntabilitas.
Memasuki akhir tahun anggaran, seluruh pimpinan OPD dan jajaran diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi, termasuk penyusunan SPJ, LKPJ, dan dokumen lainnya secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan agar tidak ada kelalaian yang dapat memengaruhi penilaian kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, Ukkas mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, aparatur pemerintah hadir untuk memberikan manfaat nyata dan solusi bagi masyarakat.
Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025, ia juga mengimbau seluruh ASN dan elemen masyarakat Papua Tengah untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketenteraman, dan kedamaian. Toleransi antarumat beragama diharapkan terus terjaga agar perayaan Natal dapat berlangsung dengan aman, damai, dan penuh sukacita. (red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi meluncurkan Program Bangkit Papua Tengah (Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh) sebagai salah satu program prioritas daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial masyarakat. Peluncuran berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (21/7/2026).
Program ini diluncurkan langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley, Sekretaris Daerah dr. Silwanus Sumule, pimpinan OPD, Forkopimda, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Tengah, serta perwakilan empat pemerintah kabupaten yang menjadi lokasi awal pelaksanaan program. Peluncuran Ditandai Penandatanganan Komitmen Bersama
Peluncuran Program Bangkit Papua Tengah ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan empat pemerintah kabupaten yang menjadi pilot project, yaitu: Kabupaten Paniai Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Dogiyai Kabupaten Puncak Jaya Sebagai simbol dimulainya implementasi program, Gubernur Meki Nawipa juga menyerahkan bantuan kepada empat perwakilan masyarakat dari kabupaten tersebut.
Program Bangkit merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, yang dirancang sebagai gerakan pembangunan terpadu dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, penanganan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting. Kepala Bapperida: Bangkit Menjadi Gerakan Pembangunan Terpadu
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP., M.Si, menjelaskan bahwa peluncuran Program Bangkit merupakan momentum dimulainya implementasi resmi program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua Tengah. Menurutnya, Program Bangkit hadir sebagai gerakan pembangunan terpadu yang mengintegrasikan berbagai sektor, khususnya dalam bidang perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Ia menyampaikan bahwa terdapat beberapa tujuan utama dari pelaksanaan program tersebut, di antaranya: Memperkenalkan Program Bangkit Papua Tengah kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Menyampaikan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam bidang perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Menyerahkan dan memanfaatkan data terpadu sebagai dasar penyaluran manfaat program agar tepat sasaran. Eliezer menegaskan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama keberhasilan Program Bangkit. “Kami berharap melalui pelaksanaan launching Program Bangkit Papua Tengah ini akan semakin memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program, termasuk Pemerintah Australia sebagai salah satu mitra pembangunan. Gubernur : Bangkit Hadir Menjawab Tantangan Kemiskinan dan Stunting
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengatakan Program Bangkit lahir sebagai jawaban atas berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Papua Tengah, terutama tingginya angka stunting dan kemiskinan. Menurutnya, berdasarkan data yang tersedia saat ini, angka stunting di Papua Tengah mencapai sekitar 32,5 persen, sementara angka kemiskinan berada di kisaran 28,9 persen. Meski demikian, ia menilai pemerintah masih membutuhkan data yang lebih akurat sehingga seluruh kebijakan benar-benar tepat sasaran. “Dengan Program Bangkit ini saya berharap kita semua membantu menghadirkan data yang benar. Kita harus tahu angka kemiskinan, angka stunting, angka kematian, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat.” Data Akurat Menjadi Kunci Pembangunan
Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus mengetahui secara pasti kondisi masyarakat, mulai dari tingkat kesejahteraan keluarga, pendapatan masyarakat hingga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan kemiskinan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kalau pemerintah ingin berhasil, maka harus tahu angkanya. Dari situ kita bisa mengukur apakah daerah ini maju atau belum.” Program Strategis Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa Program Bangkit telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga keberlanjutannya telah dipersiapkan sejak awal. Ia menyebut Bangkit sebagai Program Strategis Gubernur Papua Tengah, yang akan terus dijalankan selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur. Program tersebut juga merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan berbagai mitra pembangunan, termasuk Pemerintah Australia. Dimulai di Empat Kabupaten, Bertambah Menjadi Delapan Tahun Depan
Pada tahap awal, Program Bangkit akan dilaksanakan di empat kabupaten, yaitu: Paniai Dogiyai Intan Jaya Puncak Jaya Keempat daerah tersebut dipilih sebagai lokasi percontohan (pilot project). Gubernur menargetkan pada tahun berikutnya program akan diperluas ke empat kabupaten lainnya sehingga seluruh wilayah Papua Tengah secara bertahap memperoleh manfaat Program Bangkit. Anak Usia 0–4 Tahun Menjadi Prioritas
Salah satu fokus utama Program Bangkit adalah perlindungan bagi anak usia dini. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen membiayai berbagai kebutuhan pelayanan bagi anak sejak lahir hingga usia empat tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi Papua Tengah sejak dini. Namun demikian, Gubernur menegaskan keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten. Ia meminta seluruh bupati menyiapkan dukungan operasional di daerah masing-masing sehingga implementasi program dapat berjalan secara optimal. Bantuan Tunai Meningkat Menjadi Rp350 Ribu per Bulan Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan bahwa bantuan yang sebelumnya diterima masyarakat sebesar Rp200 ribu per bulan kini ditingkatkan menjadi Rp350 ribu per bulan. Peningkatan tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat. Komitmen Besar pada Pendidikan Selain Program Bangkit, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga terus memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program beasiswa. Gubernur mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah membiayai: 550 mahasiswa Papua Tengah melalui program beasiswa pemerintah provinsi. 58.920 siswa SMP dan SMA melalui program pendidikan daerah. Selain itu, melalui Program Indonesia Pintar (PIP), sebanyak 2.444 pelajar di lima kabupaten juga menerima bantuan pendidikan, dengan rincian: Kabupaten Nabire : 1.010 siswa Kabupaten Mimika : 700 siswa Kabupaten Paniai : 448 siswa Kabupaten Puncak Jaya : 171 siswa Kabupaten Dogiyai : 151 siswa Menurut Gubernur, komitmen tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di akhir sambutannya, Gubernur kembali mengingatkan pentingnya pendataan yang valid. Ia menilai masih terdapat data yang belum akurat sehingga berpotensi menghambat penyaluran berbagai bantuan pemerintah. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan aparat kampung untuk bersama-sama memperbaiki sistem pendataan agar seluruh program benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. “Kalau datanya benar, maka semua program pemerintah bisa tepat sasaran. Kita punya anggaran, kita punya niat membantu masyarakat, tetapi semua harus didukung dengan data yang valid,” tegasnya. Bangkit Menjadi Tonggak Baru Pembangunan Papua Tengah
Peluncuran Program Bangkit Papua Tengah menjadi langkah awal Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, serta masyarakat, program ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mewujudkan generasi Papua Tengah yang sehat, tangguh, inklusif, dan sejahtera. (Red)