Connect with us

Berita Daerah

Dari Arena Sidang Paripurna DPRPT : DPR Papua Tengah Desak Negara Hadir : Konflik Kemanusiaan dan Blok Wabu Jadi Sorotan Paripurna

Published

on



Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) menegaskan sikap politik dan kemanusiaannya melalui Rapat Paripurna di Gedung DPRPT, Nabire, Senin (15/12/2025). Dalam forum resmi tersebut, DPRPT membeberkan laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan serta tim advokasi penolakan investasi dan eksplorasi Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya.

Paripurna ini menjadi respons tegas DPRPT terhadap eskalasi konflik bersenjata, persoalan pengungsian, serta kekhawatiran masyarakat atas rencana eksploitasi sumber daya alam yang dinilai berpotensi memperparah krisis kemanusiaan di Papua Tengah.

Ketua DPRPT, Delius Tabuni, yang memimpin rapat, menjelaskan bahwa Pansus Kemanusiaan dibentuk pada 19 Agustus 2025 dengan keanggotaan 15 orang dan masa kerja 120 hari. Pada hari yang sama, DPRPT juga membentuk tim advokasi beranggotakan 16 orang sebagai tindak lanjut langsung atas aspirasi masyarakat dan gelombang aksi mahasiswa yang menolak eksplorasi Blok Wabu.

“Ini bukan sekadar isu investasi, tetapi menyangkut keselamatan manusia, hak hidup, dan masa depan masyarakat adat,” tegas Delius dalam rapat.



Pansus dan tim advokasi memusatkan perhatian pada dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, serta dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). DPRPT menekankan bahwa negara tidak boleh abai. Kehadiran negara wajib dirasakan nyata melalui jaminan keamanan, perlindungan HAM, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Intan Jaya tanpa diskriminasi.

Dalam laporannya, tim advokasi mengungkap telah menempuh berbagai langkah strategis, mulai dari menyerap aspirasi mahasiswa hingga melakukan koordinasi langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2 Oktober 2025. Langkah ini dipandang sebagai wujud tanggung jawab konstitusional DPRPT dalam menyuarakan kepentingan daerah ke pemerintah pusat.

Tak hanya bekerja di balik meja, tim juga turun langsung ke lapangan, menjumpai masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Dogiyai. Dari hasil penelusuran tersebut, DPRPT menyimpulkan bahwa pendekatan keamanan di Papua Tengah selama ini perlu dievaluasi secara serius. Dialog yang setara dan penghormatan terhadap HAM harus menjadi fondasi utama penyelesaian konflik.

Masalah pengungsi juga menjadi alarm keras. DPRPT menilai penanganan pengungsi akibat konflik bersenjata sebagai agenda mendesak, dengan kewajiban negara menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan manusiawi.

Pansus Kemanusiaan Menyerahkan Dokumen Aspirasi kepada Pimpinan DPD RI

Menutup rapat paripurna, Delius Tabuni mendesak agar rekomendasi Pansus dan tim advokasi tidak berhenti sebagai dokumen formal. Ia meminta pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta aparat TNI dan Polri segera menindaklanjuti hasil laporan tersebut.

“Kami berharap laporan ini menjadi pijakan kebijakan yang adil, beradab, dan berpihak pada kemanusiaan, demi menjaga stabilitas dan martabat rakyat Papua,” ujarnya, seraya menyampaikan apresiasi atas kerja Pansus yang berlangsung di tengah situasi penuh risiko dan tekanan. (Red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

DinKes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Layanan Harus Sesuai Standar

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Trending