NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kepolisian Resor (Polres) Nabire memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3,2981 gram hasil pengungkapan kasus di wilayah hukum Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Pemusnahan yang berlangsung di halaman parkir Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam memutus rantai peredaran gelap narkoba, Selasa (29/9/2026).

Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang pria berinisial CR (37) di Jalan Jenderal Sudirman, Bukit Meriam, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 09.45 WIT. Tersangka yang bekerja sebagai wirausahawan tersebut menyamarkan sabu di dalam paket pengiriman berisi makanan ringan.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menjelaskan, pengungkapan berawal dari laporan masyarakat yang diterima personel Satresnarkoba pada Selasa pagi sekitar pukul 08.30 WIT terkait rencana pengiriman paket mencurigakan dari luar daerah.

​”Menindaklanjuti informasi tersebut, Kepala Satuan Reserse Narkoba langsung mengumpulkan personel untuk melakukan pemetaan dan pemantauan di lapangan. Pada pukul 09.38 WIT, tim mengidentifikasi target di lokasi kejadian dan bergerak cepat mengamankannya beserta seluruh barang bukti,” ujar AKBP Samuel.

Dalam penggeledahan, petugas menyita satu paket bungkus sedang berisi kristal bening diduga sabu yang kemudian dipastikan melalui pengujian Laboratorium Forensik Polri Jayapura memiliki berat bersih 3,2981 gram. Narkotika tersebut disembunyikan di antara empat bungkus cokelat Dairy Milk, empat bungkus mie lidi, serta satu bungkus makanan krispi (Sponge) di dalam tote bag. Petugas juga menyita satu unit ponsel merek Vivo, jaket denim, serta 11 lembar plastik klip kecil.

Menurut Samuel, modus operandi yang digunakan tersangka adalah memesan sabu dari luar Kabupaten Nabire menggunakan jasa pengiriman barang dengan mengelabui petugas melalui kemasan makanan ringan.

“Penyidik masih mendalami apakah barang haram ini dikonsumsi pribadi atau bagian dari jaringan peredaran yang lebih luas,” tuturnya.

​Atas perbuatannya, tersangka CR dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. ​Pasal Primer: Pasal 114 ayat (1)
   Mengatur sanksi bagi setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Tersangka diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

2. ​Pasal Subsider: Pasal 112 ayat (1)
   Mengatur sanksi bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Prosesi pemusnahan barang bukti turut disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemerintah Kabupaten Nabire, Kasi Humas Polres Nabire, Kasatresnarkoba Polres Nabire, serta Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nabire .

AKBP Samuel menegaskan, pihak kepolisian tidak memberikan toleransi bagi pengedar maupun pihak-pihak yang berupaya merusak tatanan sosial masyarakat Papua Tengah.

​”Tidak ada kompromi bagi pengedar maupun pihak yang mencoba merusak daerah ini. Kami mengimbau para pemuda di Nabire untuk membentengi diri dan tidak terjerumus ke dalam lingkaran narkoba,” kata Kapolres Tatiratu.

Ia menambahkan, keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari peran aktif dan keterbukaan informasi warga. Kepolisian mengapresiasi dukungan masyarakat serta sinergi dengan Kejaksaan Negeri Nabire dalam menjaga Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) agar situasi di Nabire tetap aman, kondusif, dan bebas dari bahaya narkotika. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Ratusan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang tergabung dalam aksi “Dogiyai Berdarah” menggelar unjuk rasa dengan bergerak dari Asrama Dogiyai menuju Kantor DPR Provinsi Papua Tengah di Nabire.

Aksi ini digelar guna mendesak pengungkapan fakta serta proses hukum yang transparan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa Dogiyai Berdarah yang menewaskan lima warga sipil pada 30 Maret hingga 2 April 2026 lalu, sekaligus mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus), Senin (28/9/2026).

Guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif, Kepolisian Resor Nabire mengerahkan sekitar 300 personel pengamanan di sepanjang rute massa.

“Seluruh aparat yang bertugas di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis serta mematuhi prosedur operasional standar (SOP),” tegas Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu saat mengawal jalannya pengamanan.

​Di hadapan anggota DPRP Papua Tengah, Marius Petege (Tipex) selaku penanggung jawab aksi menyampaikan 11 poin pernyataan sikap massa, yaitu:

(1) menolak segala bentuk pendekatan keamanan bersenjata serta menjadikan rakyat sebagai pihak yang harus dilindungi.
(2) mengecek sejauh mana aspirasi masyarakat, pelajar, dan mahasiswa Dogiyai telah ditindaklanjuti.
(3) menagih kesepakatan dengan Polda Papua Tengah terkait pengungkapan kasus penembakan lima warga sipil dan Bripda Juventus Edowai.
(4) meminta Komnas HAM Perwakilan Papua segera memublikasikan data hasil investigasi.
(5) meminta kejelasan dan transparansi proses tindak lanjut aspirasi.
(6) menuntut transparansi dari DPRP, Pemprov, dan Polda Papua Tengah.
(7) mempertanyakan hasil nyata dari aspirasi yang sebelumnya telah dijanjikan.
(8) mendorong kepastian hukum dan tindak lanjut aspirasi yang belum diselesaikan.
(9) menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.
(10) meminta ruang dialog terbuka antara mahasiswa, masyarakat, dan pihak terkait,serta
(11) menolak keras pengabaian terhadap aspirasi masyarakat tanpa adanya penjelasan dan informasi yang jelas mengenai proses penanganannya.

“Aspirasi pelajar dan mahasiswa bersama rakyat Dogiyai yang pernah disampaikan, sudah sampai di mana? Kami meminta kejelasan mengenai proses, tindak lanjut, dan hasilnya,” tegas Marius Petege saat membacakan tuntutan tersebut.

​Aksi unjuk rasa ini diharapkan dapat menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan aparat penegak hukum untuk membuka ruang komunikasi yang jujur serta berkeadilan.

Publik berharap transparansi proses hukum serta penuntasan janji pembentukan Pansus oleh DPRP Papua Tengah dapat segera direalisasikan demi memberikan kepastian hukum bagi para korban dan memulihkan rasa aman masyarakat di Kabupaten Dogiyai. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Ratusan personel gabungan TNI-Polri, Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC), dan Satpol PP disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi damai yang digelar Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Kota Studi Nabire.

Aksi bertajuk “Dogiyai Berdarah” yang bermula dari Asrama Dogiyai tersebut mengusung sejumlah tuntutan, di antaranya desakan pengungkapan fakta dan proses hukum transparan atas dugaan pelanggaran HAM terkait peristiwa Dogiyai Berdarah, dengan titik puncak aksi diarahkan ke Kantor DPRP Papua Tengah, Senin (28/9/2026).

Guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif, pihak kepolisian mengerahkan sekitar 300 personel untuk memperketat pengamanan di area strategis dan sepanjang rute pergerakan massa.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menegaskan bahwa seluruh aparat yang bertugas di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis serta mematuhi prosedur operasional standar (SOP).

“Pada saat pengamanan utamakan sikap 3S, senyum, sapa, salam. Kemudian, cara bertindak kita di lapangan tetap humanis, sesuaikan dengan protap dan hierarki dalam pelaporan,” ujar AKBP Samuel saat memimpin apel pengamanan di Mapolres Nabire.

Langkah preventif ini diambil guna menjamin kelancaran penyerahan aspirasi ke pihak legislatif sekaligus menjaga ketertiban umum di wilayah Kota Nabire selama kegiatan berlangsung.

​Di samping pengerahan pasukan pengamanan, Kapolres Nabire mengimbau seluruh lapisan masyarakat Kota Nabire agar tetap tenang dan melangsungkan kegiatan harian seperti biasa tanpa terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kota Nabire untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan menghindari segala bentuk provokasi dari pihak mana pun. Mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) di Kota Nabire agar situasi senantiasa aman, nyaman, dan kondusif,” imbaunya. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, mengundang Solidaritas Peduli Wilayah Papua (SPWP) Wilayah Nabire beserta kelompok pelajar untuk berdialog terbuka terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu (26/9/2026)

Inisiatif yang diumumkan di Nabire, Papua Tengah, pada pertengahan September 2026 ini digulirkan guna merespons aksi penolakan MBG yang digelar SPWP dan kalangan pelajar di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah pada 15 September 2026 lalu.

Forum dua arah tersebut dirancang sebagai wadah pertukaran informasi transparan mengenai mekanisme pemenuhan standar gizi, pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga distribusi makanan di lapangan.

​Langkah diplomatis ini diambil BGN untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di tengah massa penolak, khususnya terkait isu pemotongan alokasi dana pendidikan.

Melalui ruang komunikasi terbuka tersebut, BGN bermaksud menjelaskan secara mendalam aspek teknis pelaksanaan MBG, pengawasan kualitas makanan, hingga dampak strategisnya terhadap peningkatan gizi anak-anak di Papua Tengah.

Di sisi lain, dialog ini memberi kesempatan bagi masyarakat sipil dan organisasi pemuda untuk menyampaikan aspirasi serta kritik konstruktif guna memantau transparansi pelaksanaan program prioritas presiden ini.
​Pihak BGN menegaskan bahwa anggaran gizi berdiri sendiri dan tidak bersinggungan dengan pos keuangan sekolah.

“Program MBG dan anggaran pendidikan itu dialokasikan dari pos yang berbeda, sehingga pelaksanaan program gizi tidak akan memotong atau mengganggu anggaran pendidikan. Kami ingin berdiskusi agar kawan-kawan pelajar dan SPWP paham secara mutlak mekanismenya,” ujar Marsel Asyerem.

Menanggapi Undangan Dialog tersebut, Perwakilan Koordinator Lapangan SPWP Nabire, menyambut terbuka rencana diskusi publik ini guna menyampaikan suara masyarakat daerah secara langsung.

“Kami siap membawa poin-poin aspirasi dan kekhawatiran kawan-kawan pelajar dalam dialog terbuka nanti agar pemerintah mendengar langsung kondisi objektif di lapangan,” tegas perwakilan SPWP wilayah nabire. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kepolisian Resor Intan Jaya bersama Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Kejaksaan Negeri Nabire resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Jumat (25/9/2026).

Langkah strategis yang dihadiri langsung oleh Bupati Intan Jaya Aner Maeseni, Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian C.A. Samakori, serta Kepala Kejaksaan Negeri Nabire M. Yuris Rawando ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme verifikasi awal, pembagian kewenangan, dan transparansi dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat maupun pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

​Melalui kerja sama ini, setiap aduan akan diverifikasi secara teliti guna memisahkan antara pelanggaran administratif dan ranah tindak pidana korupsi secara objektif. Kapolres Intan Jaya, Kompol Sofian C.A. Samakori, menekankan pentingnya menjaga integritas seluruh personel selama proses koordinasi berlangsung.

“Kami mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas, kerahasiaan informasi, dan tidak menyalahgunakan data yang diperoleh dalam proses penanganan laporan. Semua harus bekerja secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kompol Sofian.

Melalui penguatan koordinasi inter-lembaga ini, pihak Kepolisian bersama APH dan APIP berharap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya dapat berjalan semakin akuntabel dan transparan.

“Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah tata kelola pemerintahan yang semakin baik, pengawasan yang berjalan efektif, serta penegakan hukum yang dilakukan secara tepat dan berkeadilan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Kapolres. (*)