“Tim Pemekaran Kabupaten Moni Konsisten Berjuang Seperempat Abad Wujudkan DOB”
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Upaya pemekaran wilayah untuk membentuk Kabupaten Moni telah memasuki usia perjuangan yang tidak singkat. Selama kurang lebih 25 tahun, Tim Pemekaran Kabupaten Moni secara konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat demi terwujudnya daerah otonomi baru yang dinilai mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Sejak awal digagas, perjuangan ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang lebih dekat, pemerataan pembangunan, serta pengelolaan potensi daerah yang lebih optimal. Wilayah Moni yang memiliki karakteristik geografis tersendiri dinilai membutuhkan perhatian khusus melalui pembentukan kabupaten baru agar pembangunan tidak terpusat dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh tim pemekaran, mulai dari penyusunan dokumen administratif, pemenuhan persyaratan teknis, hingga melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, provinsi, serta pemerintah pusat. Selain itu, dukungan masyarakat adat, tokoh agama, dan pemuda terus menjadi kekuatan utama dalam menjaga semangat perjuangan ini tetap hidup. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Aten Kobogau, menegaskan bahwa pemekaran Kabupaten Moni merupakan aspirasi murni masyarakat adat yang telah diperjuangkan sejak lama. Ia menyatakan bahwa masyarakat adat sangat mendukung penuh upaya ini karena diyakini akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. “Perjuangan ini sudah berjalan puluhan tahun dan merupakan suara hati masyarakat adat. Kami ingin pelayanan pemerintahan lebih dekat, pembangunan merata, dan generasi kami memiliki masa depan yang lebih baik di tanah sendiri,” ujar Aten Kobogau. Senada dengan itu, tokoh pemuda Ferdinand Zonggonau juga menyampaikan dukungan kuat dari kalangan generasi muda. Ia menilai bahwa pemekaran Kabupaten Moni menjadi langkah strategis untuk membuka peluang bagi anak-anak muda dalam mengakses pendidikan, lapangan kerja, serta ruang partisipasi dalam pembangunan daerah. “Pemuda Moni melihat pemekaran ini sebagai harapan besar. Dengan adanya kabupaten baru, kami bisa lebih terlibat dalam pembangunan, menciptakan inovasi, dan membangun daerah kami sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pusat,” ungkap Ferdinand. Selama dua dekade lebih, perjalanan pemekaran Kabupaten Moni tidak lepas dari berbagai tantangan. Dinamika kebijakan pemerintah terkait moratorium pemekaran daerah serta perubahan regulasi menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi. Meski demikian, Tim Pemekaran Kabupaten Moni tetap menunjukkan komitmen kuat dengan terus memperbarui data, memperkuat argumentasi, dan menjaga soliditas dukungan masyarakat. Perwakilan tim menyampaikan bahwa perjuangan ini bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat di wilayah Moni. Mereka meyakini bahwa dengan status sebagai daerah otonomi baru, pelayanan pemerintahan akan lebih efektif, akses infrastruktur meningkat, serta peluang ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih luas. Harapan besar kini tertuju pada pemerintah pusat agar dapat membuka kembali ruang evaluasi terhadap usulan pemekaran daerah, khususnya bagi wilayah yang telah lama berjuang dan memenuhi berbagai persyaratan. Tim pemekaran juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu, menjaga keamanan, serta terus mendukung proses ini secara damai dan konstitusional. Dengan perjalanan panjang selama 25 tahun, perjuangan pemekaran Kabupaten Moni menjadi cerminan keteguhan dan konsistensi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Kini, harapan itu tetap menyala, menanti momentum yang tepat agar cita-cita menghadirkan Kabupaten Moni sebagai daerah otonomi baru dapat segera terwujud.
Seperti diketahui, Penggagas dan Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Moni, Isaias Zonggonau, menyampaikan bahwa upaya pembentukan DOB ini berangkat dari kondisi wilayah Moni yang masih terisolasi dan minim pembangunan. Ia menilai pemekaran menjadi solusi strategis untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, berbagai tahapan telah dilalui, mulai dari penyusunan dokumen, kajian akademik, hingga audiensi dengan pemerintah daerah dan pusat. Namun, proses tersebut sempat terhenti akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah beberapa tahun lalu. “Sekarang kami sudah melakukan pembaruan dokumen dan kembali mengajukannya ke pemerintah pusat. Ini adalah perjuangan panjang yang kami lanjutkan demi masa depan masyarakat,” ujarnya. Pemekaran Kabupaten Moni direncanakan mencakup lima distrik, yakni Dumadama, Dogomo, Bibida, Bogobaida, dan Wegee Muka. Masyarakat dari wilayah tersebut telah menyatakan komitmen bersama untuk mendukung pembentukan DOB. Dari sisi kesiapan, Isaias menyebutkan bahwa sumber daya manusia dinilai cukup memadai, dengan ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang siap mendukung jalannya pemerintahan jika kabupaten ini terbentuk.
Kepala Suku Moni, Agus Zonggonau, juga menegaskan bahwa pemekaran merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang selama ini merasa kurang mendapatkan perhatian pembangunan. Ia mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk melihat persoalan ini secara objektif dan berpikir jangka panjang. “Pemekaran ini untuk kepentingan bersama, agar masyarakat bisa hidup lebih baik dan sejajar dengan daerah lain,” katanya.
Sementara itu, tokoh intelektual Moni, Melkianus Zonggonau, menekankan bahwa Kabupaten Moni nantinya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut, baik suku Moni maupun Mee. Ia menyebut aspirasi ini lahir dari kebutuhan nyata akan pembangunan. Dengan dukungan masyarakat yang terus menguat serta adanya sinyal positif dari pemerintah daerah, harapan terbentuknya Kabupaten Moni sebagai DOB kini kembali terbuka. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)