‎Perjuangan 25 Tahun, LMA dan Pemuda Moni Siap Kawal Pembentukan Kabupaten Moni

“Tim Pemekaran Kabupaten Moni Konsisten Berjuang Seperempat Abad Wujudkan DOB”

‎PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Upaya pemekaran wilayah untuk membentuk Kabupaten Moni telah memasuki usia perjuangan yang tidak singkat. Selama kurang lebih 25 tahun, Tim Pemekaran Kabupaten Moni secara konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat demi terwujudnya daerah otonomi baru yang dinilai mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
‎Sejak awal digagas, perjuangan ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang lebih dekat, pemerataan pembangunan, serta pengelolaan potensi daerah yang lebih optimal. Wilayah Moni yang memiliki karakteristik geografis tersendiri dinilai membutuhkan perhatian khusus melalui pembentukan kabupaten baru agar pembangunan tidak terpusat dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
‎Berbagai upaya telah dilakukan oleh tim pemekaran, mulai dari penyusunan dokumen administratif, pemenuhan persyaratan teknis, hingga melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, provinsi, serta pemerintah pusat. Selain itu, dukungan masyarakat adat, tokoh agama, dan pemuda terus menjadi kekuatan utama dalam menjaga semangat perjuangan ini tetap hidup.
‎Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Aten Kobogau, menegaskan bahwa pemekaran Kabupaten Moni merupakan aspirasi murni masyarakat adat yang telah diperjuangkan sejak lama. Ia menyatakan bahwa masyarakat adat sangat mendukung penuh upaya ini karena diyakini akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
‎“Perjuangan ini sudah berjalan puluhan tahun dan merupakan suara hati masyarakat adat. Kami ingin pelayanan pemerintahan lebih dekat, pembangunan merata, dan generasi kami memiliki masa depan yang lebih baik di tanah sendiri,” ujar Aten Kobogau.
‎Senada dengan itu, tokoh pemuda Ferdinand Zonggonau juga menyampaikan dukungan kuat dari kalangan generasi muda. Ia menilai bahwa pemekaran Kabupaten Moni menjadi langkah strategis untuk membuka peluang bagi anak-anak muda dalam mengakses pendidikan, lapangan kerja, serta ruang partisipasi dalam pembangunan daerah.
‎“Pemuda Moni melihat pemekaran ini sebagai harapan besar. Dengan adanya kabupaten baru, kami bisa lebih terlibat dalam pembangunan, menciptakan inovasi, dan membangun daerah kami sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pusat,” ungkap Ferdinand.
‎Selama dua dekade lebih, perjalanan pemekaran Kabupaten Moni tidak lepas dari berbagai tantangan. Dinamika kebijakan pemerintah terkait moratorium pemekaran daerah serta perubahan regulasi menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi. Meski demikian, Tim Pemekaran Kabupaten Moni tetap menunjukkan komitmen kuat dengan terus memperbarui data, memperkuat argumentasi, dan menjaga soliditas dukungan masyarakat.
‎Perwakilan tim menyampaikan bahwa perjuangan ini bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat di wilayah Moni. Mereka meyakini bahwa dengan status sebagai daerah otonomi baru, pelayanan pemerintahan akan lebih efektif, akses infrastruktur meningkat, serta peluang ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih luas.
‎Harapan besar kini tertuju pada pemerintah pusat agar dapat membuka kembali ruang evaluasi terhadap usulan pemekaran daerah, khususnya bagi wilayah yang telah lama berjuang dan memenuhi berbagai persyaratan. Tim pemekaran juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu, menjaga keamanan, serta terus mendukung proses ini secara damai dan konstitusional.
‎Dengan perjalanan panjang selama 25 tahun, perjuangan pemekaran Kabupaten Moni menjadi cerminan keteguhan dan konsistensi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Kini, harapan itu tetap menyala, menanti momentum yang tepat agar cita-cita menghadirkan Kabupaten Moni sebagai daerah otonomi baru dapat segera terwujud.

‎Seperti diketahui, Penggagas dan Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Moni, Isaias Zonggonau, menyampaikan bahwa upaya pembentukan DOB ini berangkat dari kondisi wilayah Moni yang masih terisolasi dan minim pembangunan. Ia menilai pemekaran menjadi solusi strategis untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.
‎Menurutnya, berbagai tahapan telah dilalui, mulai dari penyusunan dokumen, kajian akademik, hingga audiensi dengan pemerintah daerah dan pusat. Namun, proses tersebut sempat terhenti akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah beberapa tahun lalu.
‎“Sekarang kami sudah melakukan pembaruan dokumen dan kembali mengajukannya ke pemerintah pusat. Ini adalah perjuangan panjang yang kami lanjutkan demi masa depan masyarakat,” ujarnya.
‎Pemekaran Kabupaten Moni direncanakan mencakup lima distrik, yakni Dumadama, Dogomo, Bibida, Bogobaida, dan Wegee Muka. Masyarakat dari wilayah tersebut telah menyatakan komitmen bersama untuk mendukung pembentukan DOB.
‎Dari sisi kesiapan, Isaias menyebutkan bahwa sumber daya manusia dinilai cukup memadai,
dengan ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang siap mendukung jalannya pemerintahan jika kabupaten ini terbentuk.

‎Kepala Suku Moni, Agus Zonggonau, juga menegaskan bahwa pemekaran merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang selama ini merasa kurang mendapatkan perhatian pembangunan. Ia mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk melihat persoalan ini secara objektif dan berpikir jangka panjang.
‎“Pemekaran ini untuk kepentingan bersama, agar masyarakat bisa hidup lebih baik dan sejajar dengan daerah lain,” katanya.

‎Sementara itu, tokoh intelektual Moni, Melkianus Zonggonau, menekankan bahwa Kabupaten Moni nantinya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut, baik suku Moni maupun Mee. Ia menyebut aspirasi ini lahir dari kebutuhan nyata akan pembangunan.
‎Dengan dukungan masyarakat yang terus menguat serta adanya sinyal positif dari pemerintah daerah, harapan terbentuknya Kabupaten Moni sebagai DOB kini kembali terbuka. (Red)