Ratusan Warga Moni Gelorakan Realisasi Kabupaten Moni

“25 Tahun Berjuang, Kabupaten Moni Menuju Titik Terang“

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –Aspirasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) kembali menguat di Papua Tengah. Ratusan masyarakat dari Suku Moni menggelar aksi dukungan terhadap pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Moni, Sabtu (2/5/2026) di Nabire.
Aksi ini menjadi simbol kebangkitan kembali perjuangan panjang yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Masyarakat berharap pemekaran tersebut dapat menjadi jalan keluar dari keterisolasian wilayah serta meningkatkan kesejahteraan dan martabat masyarakat Moni.

Perjuangan 25 Tahun Terus Bergelora
Penggagas sekaligus Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Moni, Isaias Zonggonau, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan DOB ini telah dimulai sejak sekitar 25 tahun lalu.
Ia menjelaskan, upaya awal sudah dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Nabire pada tahun 2005. Saat itu, rencana pemekaran dilakukan bersama wilayah Deiyai dan Intan Jaya, namun belum memenuhi syarat administratif karena keterbatasan wilayah distrik.
Menurutnya, faktor utama yang mendorong pemekaran adalah kondisi geografis yang sulit serta keterisolasian masyarakat di wilayah Moni.
“Wilayah kami sangat terisolir. Bahkan ada masyarakat yang tidak mengenal sistem pemerintahan secara baik. Ini menjadi alasan kuat kami untuk memperjuangkan pemekaran,” ungkapnya.
Sejak saat itu, berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari penyusunan dokumen aspirasi, kajian akademik, hingga audiensi dengan pemerintah daerah, DPR Papua, hingga lembaga pusat di Jakarta.
Dukungan Pemerintah dan Perjalanan ke Tingkat Nasional
Isaias menyebutkan bahwa proposal pemekaran Kabupaten Moni telah mendapatkan berbagai rekomendasi dari pemerintah daerah, DPR Papua, hingga DPR RI. Bahkan, tim pemekaran sempat melakukan audiensi di tingkat nasional bersama sejumlah calon DOB lainnya.
Namun, proses tersebut sempat terhenti akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pandemi COVID-19 dan prioritas pembangunan nasional.
Kini, dengan dibukanya kembali peluang pembahasan DOB, tim pemekaran telah memperbarui seluruh dokumen, termasuk kajian ibu kota dan kajian akademik yang melibatkan Universitas Cenderawasih.
“Dokumen kami sudah diperbarui dan telah diserahkan kembali ke DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri. Saat ini masuk dalam daftar usulan nasional,” jelasnya.
Komitmen Lima Distrik dan Kesiapan Wilayah
Pemekaran Kabupaten Moni direncanakan mencakup lima distrik, yakni:
Dumadama
Dogomo
Bibida
Bogobaida
Wegee Muka
Kelima distrik tersebut telah menyatakan komitmen bersama untuk mendukung pembentukan DOB.
Selain itu, masyarakat juga mengklaim telah menyiapkan berbagai aspek penting, termasuk lokasi ibu kota serta kesiapan sosial masyarakat.
Kesiapan SDM dan Infrastruktur Awal
Dari sisi sumber daya manusia, Isaias menegaskan bahwa Kabupaten Moni telah memiliki kesiapan yang cukup.
“Sekitar 600 Aparatur Sipil Negara (ASN) siap mendukung jalannya pemerintahan jika kabupaten ini terbentuk,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan pendanaan awal, termasuk hibah dari pemerintah daerah, telah dimanfaatkan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi.
Harapan Lepas dari Kemiskinan dan Ketertinggalan
Pemekaran Kabupaten Moni diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat di wilayah pedalaman.
Menurut Isaias, tujuan utama dari pemekaran bukan sekadar administratif, tetapi untuk:
Mempercepat pembangunan
Mengurangi kemiskinan ekstrem
Membuka akses layanan publik
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
“Kami ingin memutus rantai kemiskinan dan keterisolasian. Ini untuk generasi 100 tahun ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Suku Moni, Agus Zonggonau, turut menyuarakan dukungan penuh terhadap pemekaran Kabupaten Moni. Ia menilai, aspirasi ini merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan.
Ia juga menanggapi aksi penolakan dari sebagian mahasiswa, dengan menekankan pentingnya melihat persoalan secara objektif dan jangka panjang.
“Pemekaran ini bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk kebaikan bersama. Kami ingin hidup layak seperti masyarakat lainnya,” ujarnya.

Sedangkan Tokoh intelektual Moni, Melkianus Zonggonau, menegaskan bahwa Kabupaten Moni bukan hanya untuk satu kelompok etnis, melainkan untuk seluruh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut, termasuk suku Moni dan Mee.
Ia menjelaskan bahwa komposisi wilayah terdiri dari:
Tiga distrik mayoritas suku Mee
Dua distrik mayoritas suku Moni
“Kabupaten ini untuk semua, bukan hanya Moni. Ini adalah kebutuhan bersama karena masyarakat sangat haus pembangunan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perjuangan panjang selama lebih dari 25 tahun tidak bisa dihentikan oleh penolakan dari pihak manapun.
Momentum Baru Pemekaran di Papua Tengah
Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, termasuk Gubernur Papua Tengah dan Bupati Paniai, masyarakat Moni melihat adanya peluang baru untuk realisasi pemekaran.
Semangat kolektif masyarakat yang kembali menguat menjadi sinyal bahwa aspirasi ini masih hidup dan terus diperjuangkan.

Pemekaran Kabupaten Moni kini memasuki babak baru setelah melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan. Dengan dukungan masyarakat, kesiapan administrasi, serta komitmen pemerintah daerah, harapan terbentuknya DOB ini semakin terbuka.
Bagi masyarakat Moni, pemekaran bukan sekadar pembentukan wilayah administratif, melainkan simbol perjuangan untuk keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik. (Red)