Connect with us

Berita Daerah

Pemda Papua Tengah Diminta Perkuat Masyarakat Adat dan Living Law

Published

on

Sjamsul Hadi, S.H., M.H

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan, Sjamsul Hadi, SH, MM, menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam memperkuat keberadaan dan perlindungan masyarakat adat di Papua Tengah.

Hal tersebut disampaikan Sjamsul Hadi dalam Hearing Pimpinan DPR Papua Tengah (DPRPT) dan Seminar bertajuk “Memposisikan Living Law dalam Peradilan Adat”, yang merupakan kerja sama DPRPT dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika, bertempat di Timika, Kamis (12/12).

Menurut Hadi, Pemerintah Daerah di Papua Tengah perlu mengambil langkah-langkah konkret dan sistematis dalam penguatan masyarakat adat. Langkah tersebut antara lain meliputi pemetaan dan inventarisasi hukum adat secara partisipatif di wilayah adat, penetapan Masyarakat Hukum Adat, serta pemetaan wilayah adat secara jelas dan terukur.

Selain itu, Pemda juga didorong untuk melakukan penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) atau Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang secara khusus mengatur keberadaan dan penerapan hukum adat. Tidak kalah penting, kata Hadi, adalah pembangunan pusat dokumentasi hukum adat, serta penguatan kapasitas aparat daerah dan lembaga adat, khususnya dalam penerapan living law melalui teknik mediasi adat dan putusan-putusan adat.

“Penguatan ini penting agar hukum adat tidak hanya diakui secara simbolik, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara adil, terukur, dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan,” ujar Hadi.



Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa tidak semua norma adat dapat dijadikan dasar pemidanaan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar norma adat dapat diakui sebagai dasar hukum pidana. Pertama, norma tersebut harus benar-benar hidup (living law) dan dipatuhi secara konsisten oleh masyarakat adat. Kedua, norma adat harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan sosial, bukan sekadar tradisi historis yang sudah tidak lagi dijalankan.

Selain itu, norma adat tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip-prinsip hukum nasional. Norma adat juga tidak boleh bersifat diskriminatif, tidak mengandung kekerasan ekstrem, serta tidak melanggar hak-hak dasar warga.

“Norma adat harus ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Daerah. Pemidanaan tidak boleh hanya berdasarkan ‘katanya adat’, karena hal itu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan,” tegasnya.

Mengakhiri pemaparannya, Hadi menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mewajibkan adanya Peraturan Daerah sebagai dasar penerapan hukum adat. Peraturan Daerah tersebut harus mengatur secara rinci bentuk norma adat, jenis larangan adat, sanksi dan kewajiban adat, wilayah hukum adat, serta tata cara penyelesaian perkara adat.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, Hadi berharap peradilan adat dapat berjalan selaras dengan sistem hukum nasional, sekaligus tetap menghormati nilai-nilai kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat di Papua Tengah. (Red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

DinKes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Layanan Harus Sesuai Standar

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Trending