Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Pelantikan Kepala Suku Besar Wate di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, sepenuhnya menjadi kewenangan adat Wate. Pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, hanya berperan dalam aspek administratif dan koordinatif.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Para Kepala Suku yang digelar di Caffee Hotel Getz Nabire, Kamis (6/11/2025). Musyawarah dihadiri sejumlah tokoh adat serta Staf Ahli Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Beny Karet, dan anggota DPRK Nabire Ellon Raiki berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan dan mufakat.
Dalam musyawarah tersebut, Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, menegaskan pentingnya menjaga legitimasi adat dalam proses pelantikan.
“Para kepala suku memang diangkat oleh Kepala Suku Besar Wate , sehingga bila mereka yang melantik, nilai keabsahannya secara adat menjadi kurang kuat. Pelantikan harus dilakukan oleh para tua-tua adat,” ujar Otis Monei.
Sebagaimana diketahui, di lingkungan Suku Wate terdapat 10 kepala Suku yang memiliki hak melantik Kepala Suku Besar. Namun, seluruh peserta musyawarah sepakat bahwa proses pelantikan harus mengikuti tatanan adat yang berlaku, guna mencegah tumpang tindih kewenangan serta menjaga keutuhan adat di tengah dinamika sosial dan pemerintahan, termasuk isu pemekaran wilayah.
Untuk memperkuat kelembagaan adat, para kepala suku juga mengusulkan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang bersifat mengikat seluruh wilayah tempat Suku Wate berada, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Di manapun Suku Wate berada, Kepala Suku Besar tetap satu,” tegas salah satu peserta musyawarah.
Panitia Siapkan Waktu Pelantikan Selain membahas tata cara pelantikan, musyawarah juga menyoroti penetapan waktu pelantikan Kepala Suku yang baru terpilih Berdasarkan hasil pembahasan, waktu pelantikan akan diputuskan dalam rapat suku adat yang dijadwalkan berlangsung di kediaman Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, sebagai Kepala Suku Terpilih .pada Sabtu, 8 November 2025.
Advertisement
Pelantikan dinilai penting untuk segera dilakukan, mengingat peran strategis Kepala Suku Besar Wate dalam menjaga stabilitas serta menyelesaikan berbagai persoalan adat yang dapat muncul sewaktu-waktu.
Musyawarah juga menyepakati agar setiap pelantikan adat ke depan dilengkapi pemberitahuan tertulis kepada pemerintah daerah, guna memperkuat koordinasi dan komunikasi antara lembaga adat dan pemerintah.
Oleh sebab itu, masyarakat adat berharap pelantikan Kepala Suku Besar Wate dapat segera digelar untuk memulihkan stabilitas adat dan memperkuat posisi hukum dalam menyelesaikan sengketa.
Rencananya, pelantikan Kepala Suku Besar Wate akan dilaksanakan pada 20 November 2025, namun kepastian jadwal masih menunggu hasil rapat adat yang akan digelar pada Sabtu, 8 November 2025 di kediaman Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei.
Pelantikan Kepala Suku Besar Wate Direncanakan 20 November, Digelar dengan Prosesi Adat
Prosesi Pelantikan Kepala Suku Besar Wate Digelar pada 20 November 2025
Sementara itu prosesi pelantikan Kepala Suku Besar Wate akan dilakukan melalui upacara adat penuh makna yang melibatkan para tua-tua adat dari 10 kampung di wilayah hukum adat Suku Wate.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Panitia Pelaksana Musyawarah Adat Daud Monei usai rapat koordinasi di Nabire, Kamis (6/11/2025). Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa pelantikan Kepala Suku Besar Wate akan dilaksanakan sepenuhnya secara adat, sesuai dengan tatanan dan ritual Suku Wate yang diwariskan secara turun-temurun.
Advertisement
“Tanggal 20 November nanti kita akan melaksanakan pelantikan secara adat. Prosesi adat ini akan dipimpin langsung oleh para tua-tua adat dari 10 kampung hukum adat Suku Wate,” ujar salah satu panitia.
“Tapi pelantikan secara adat akan dilakukan lebih dulu,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, panitia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas dukungan penuh terhadap pelestarian adat dan tradisi lokal.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan ini,” ujar panitia.
Pelantikan Kepala Suku Besar Wate rencananya akan dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten, MRP Papua Tengah, DPRD, TNI–Polri, serta para kepala suku terdekat dari wilayah pesisir dan pegunungan.
Untuk lokasi pelantikan, panitia menyebutkan bahwa tempat upacara adat masih akan ditentukan melalui rapat teknis yang dijadwalkan pada Sabtu, 8 November 2025, dengan mempertimbangkan jarak, kesiapan lokasi, dan jumlah undangan yang hadir.
“Tempat pelantikan akan kami tetapkan pada Sabtu nanti setelah perhitungan teknis. Hasilnya akan segera kami umumkan,” pungkas Daud Monei.(Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
Gubernur Meki : “SSH, Tingkatkan Mutu Pendidikan Papua Tengah “
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, diwakili Sekda dr.Silwanus Sumule secara resmi membuka Seminar Pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) tingkat Provinsi Papua Tengah yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Senin (20/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi program SSH sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk generasi Papua Tengah yang cerdas, berkarakter, disiplin, serta berintegritas. Seminar dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah Nurhalida, para kepala sekolah, tenaga pendidik, serta pemangku kepentingan di bidang pendidikan dari berbagai kabupaten di Papua Tengah. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa Sekolah Sepanjang Hari tidak boleh dipahami hanya sebagai penambahan jam belajar bagi peserta didik. Menurutnya, pelaksanaan SSH harus menjadi sarana untuk memperkuat kualitas proses pembelajaran, pembinaan karakter, pengembangan minat dan bakat, serta memberikan pendampingan yang lebih terarah kepada siswa. “SSH harus menjadi instrumen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang menerapkan program ini harus menjadi contoh dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menghadirkan pembelajaran yang inovatif, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta menghasilkan lulusan yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing,” tegas Gubernur.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan SSH sejalan dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Karena itu, implementasinya harus dilakukan secara terencana dengan melibatkan seluruh unsur pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua, hingga peserta didik melalui sistem evaluasi yang berkelanjutan. Selain membahas peningkatan mutu pembelajaran, Gubernur juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi sektor pendidikan. Ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mematuhi ketentuan dalam Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT mengenai pengalokasian minimal 30 persen Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan mulai Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut harus benar-benar digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sekaligus mendukung operasional Program Sekolah Sepanjang Hari di seluruh wilayah Papua Tengah. “Saya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk menaati ketentuan tersebut dalam penyusunan APBD. Dinas Pendidikan di setiap kabupaten juga harus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan efektif di setiap sekolah,” ujarnya. Gubernur Meki juga menegaskan bahwa keberhasilan Program SSH membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia meminta Dinas PUPR mendukung pembangunan dan renovasi gedung sekolah, penyediaan sanitasi yang layak, akses air bersih, hingga perlindungan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pesisir. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika diminta memastikan tersedianya akses internet yang andal sebagai penunjang proses pembelajaran digital, sedangkan PT PLN diharapkan memprioritaskan penyediaan listrik dan penerangan bagi sekolah-sekolah di seluruh Papua Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan layanan pendidikan, khususnya di Kabupaten Nabire. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi harus diperluas secara bertahap hingga menjangkau wilayah Topo, Siriwo, dan daerah-daerah pedalaman lainnya. “Pemerataan mutu pendidikan adalah komitmen kita bersama. Setiap anak Papua Tengah, di mana pun berada, harus mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan belajar yang sama,” katanya. Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan Dinas Pendidikan bersama BKPSDM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk segera melakukan pemetaan dan redistribusi tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi sekolah yang mengalami kelebihan guru, sementara sekolah di wilayah pedalaman masih mengalami kekurangan tenaga pengajar. Selain itu, para kepala sekolah dan guru diminta mampu mengelola kegiatan akademik secara seimbang dengan pembinaan karakter, olahraga, seni, budaya, serta kegiatan keagamaan tanpa mengabaikan kesehatan dan kenyamanan peserta didik.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Meki Nawipa mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan transformasi pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, investasi terbaik bagi masa depan Papua Tengah adalah menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda. Ia berharap Seminar Pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari dapat menghasilkan langkah-langkah operasional yang konkret, sistem evaluasi yang efektif, serta memperkuat sinergi seluruh pihak agar program SSH benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi seluruh anak-anak Papua Tengah. (red)
DEIYAI, enagoNews – Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, menyerahkan penghargaan kehormatan kepada personel Polres Deiyai, Brigadir Yulianus Douw, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Deiyai, Rabu (1/7/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, disiplin, loyalitas, dan pengabdian Brigadir Yulianus Douw dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.
Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan wujud pengakuan atas profesionalisme anggota Polri yang senantiasa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas profesionalisme sebagai anggota Polri yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Melkianus.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan pesan Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, kepada seluruh personel Polda Papua Tengah dan jajaran agar terus menjaga kehormatan institusi, meningkatkan disiplin, loyalitas, dan profesionalisme, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Jadilah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman serta menjadi teladan di tengah kehidupan bermasyarakat,” katanya.
Advertisement
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, meningkatnya citra positif Polri berdasarkan berbagai survei harus menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus menjaga integritas dan menghindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.
Selain itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, TNI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, media massa, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Tengah.
Ia menegaskan, sinergi yang telah terjalin akan terus diperkuat guna mendukung berbagai program pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.
“Polri siap mengawal setiap program pembangunan agar berjalan aman, tertib, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” tutupnya. (Red)