Evaluasi IKU dan IKK, Pemprov Papua Tengah Bidik Kesenjangan Target Pembangunan

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengevaluasi target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur capaian pembangunan serta mengidentifikasi target yang belum terpenuhi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Pembahasan tersebut berlangsung melalui lokakarya di Guest House, Jalan Merdeka, Nabire, Kamis (15/10/2026).

Dalam kegiatan ini, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa diwakili oleh Marthen Ukago, Staf Ahli III Gubernur Papua Tengah. Lokakarya melibatkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), narasumber, tenaga ahli, dan peserta terkait untuk membahas pencapaian indikator pembangunan serta merumuskan langkah perbaikan.

Fokus utama kegiatan adalah memastikan kesesuaian antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan realisasi pelaksanaannya di setiap perangkat daerah. Evaluasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi kendala, memeriksa keakuratan data, serta menentukan tindak lanjut terhadap indikator yang belum mencapai sasaran.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pelaksanaan program atau penyerapan anggaran, tetapi harus dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat,” demikian penegasan dalam sambutan Gubernur.

Evaluasi tersebut mencakup sasaran pembangunan, antara lain peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, perluasan akses infrastruktur di wilayah terpencil, serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Kepala OPD diharapkan menyampaikan data target dan realisasi IKU serta IKK secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Bapperida Provinsi Papua Tengah memiliki peran koordinatif dalam menyelaraskan definisi indikator, sumber data, metode penghitungan, dan mekanisme pelaporan kinerja ant perangkat daerah.

Hasil lokakarya diharapkan menghasilkan pemetaan kesenjangan capaian serta rekomendasi perbaikan yang konkret, termasuk penetapan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian.

Dengan demikian, evaluasi RPJMD dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja pembangunan Papua Tengah agar lebih terukur dan tepat sasaran.