Nabire, Papua Tengah-enagoNews – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak seluruh gereja untuk berkolaborasi dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di tengah masyarakat. Gereja dinilai memiliki peran strategis dalam membangun moral, persatuan, serta kehidupan rohani masyarakat Papua Tengah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, melalui sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos, M.Si saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas), Senin (18/5/2026), di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Karang Mulia, Nabire.
Dalam sambutannya, Deinas mengatakan Papua Tengah merupakan daerah yang diberkati dengan kekayaan sumber daya alam, budaya, dan nilai kekeluargaan. Namun demikian, Papua Tengah juga masih menghadapi berbagai tantangan serius.
“Dewasa ini kita masih melihat adanya konflik sosial, perpecahan di tengah masyarakat, kemiskinan, penyalahgunaan minuman keras, narkoba, kekerasan, kerusakan moral generasi muda, putus sekolah, pengangguran, serta berbagai persoalan keluarga dan kehidupan rohani umat,” ujar Deinas membacakan sambutan gubernur.
Menurutnya, dalam situasi tersebut gereja tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus hadir membawa pengharapan dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial di Papua Tengah.
“Gereja harus hadir menjadi terang dan garam bagi masyarakat. Gereja harus hadir membawa pengharapan, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi bagian dari solusi bagi persoalan-persoalan sosial di Papua Tengah,” katanya.
Ia menilai Bamagnas memiliki peran penting sebagai wadah persatuan tubuh Kristus dalam menyatukan visi pelayanan dan langkah bersama demi kemajuan rohani masyarakat Papua Tengah. Deinas juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan antar gereja dan tidak terpecah karena perbedaan denominasi maupun organisasi pelayanan.
Advertisement
“Saya ingin menyampaikan pesan penting kepada seluruh gereja di Papua Tengah, mari kita menjaga kesatuan tubuh Kristus. Jangan sampai terpecah karena perbedaan denominasi, organisasi, ataupun cara pelayanan,” ucapnya. Menurutnya, Papua Tengah membutuhkan gereja-gereja yang saling menopang, saling mendoakan, dan bekerja sama untuk menghadirkan kasih Kristus bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, memandang pembangunan tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia secara rohani, moral, dan karakter.
Karena itu, pemerintah membutuhkan sinergi dengan gereja, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun Papua Tengah. Pemprov Papua Tengah berharap Bamagnas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun moral generasi muda, menjaga persatuan dan kedamaian masyarakat, memperkuat pendidikan karakter, serta membangun kehidupan rohani masyarakat Papua Tengah.
“Saya percaya, jika gereja bersatu dan berjalan bersama pemerintah serta masyarakat, maka Papua Tengah akan mengalami perubahan dan terobosan besar,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bamagnas, Dr. Hence Bulu, mengatakan Bamagnas tidak hanya berfokus pada pelayanan ibadah dan penataan rohani, tetapi juga ingin berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Saya kira dengan akses kami, kami bisa membantu pemerintah dalam mendatangkan investor untuk bisa berinvestasi di daerah ini, baik dari tingkat nasional maupun mancanegara,” kata Hence.
Ia menyebut Bamagnas memiliki relasi dengan sejumlah pengusaha nasional yang berpotensi berinvestasi di Papua Tengah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempresentasikan potensi investasi yang dimiliki, baik di sektor kelautan, pariwisata, maupun sektor lainnya.
Ke depan, Bamagnas berharap dapat terus bermitra dengan pemerintah daerah dan berkolaborasi dalam mendukung pembangunan Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru yang maju. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)