​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, mengundang Solidaritas Peduli Wilayah Papua (SPWP) Wilayah Nabire beserta kelompok pelajar untuk berdialog terbuka terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu (26/9/2026)

Inisiatif yang diumumkan di Nabire, Papua Tengah, pada pertengahan September 2026 ini digulirkan guna merespons aksi penolakan MBG yang digelar SPWP dan kalangan pelajar di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah pada 15 September 2026 lalu.

Forum dua arah tersebut dirancang sebagai wadah pertukaran informasi transparan mengenai mekanisme pemenuhan standar gizi, pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga distribusi makanan di lapangan.

​Langkah diplomatis ini diambil BGN untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di tengah massa penolak, khususnya terkait isu pemotongan alokasi dana pendidikan.

Melalui ruang komunikasi terbuka tersebut, BGN bermaksud menjelaskan secara mendalam aspek teknis pelaksanaan MBG, pengawasan kualitas makanan, hingga dampak strategisnya terhadap peningkatan gizi anak-anak di Papua Tengah.

Di sisi lain, dialog ini memberi kesempatan bagi masyarakat sipil dan organisasi pemuda untuk menyampaikan aspirasi serta kritik konstruktif guna memantau transparansi pelaksanaan program prioritas presiden ini.
​Pihak BGN menegaskan bahwa anggaran gizi berdiri sendiri dan tidak bersinggungan dengan pos keuangan sekolah.

“Program MBG dan anggaran pendidikan itu dialokasikan dari pos yang berbeda, sehingga pelaksanaan program gizi tidak akan memotong atau mengganggu anggaran pendidikan. Kami ingin berdiskusi agar kawan-kawan pelajar dan SPWP paham secara mutlak mekanismenya,” ujar Marsel Asyerem.

Menanggapi Undangan Dialog tersebut, Perwakilan Koordinator Lapangan SPWP Nabire, menyambut terbuka rencana diskusi publik ini guna menyampaikan suara masyarakat daerah secara langsung.

“Kami siap membawa poin-poin aspirasi dan kekhawatiran kawan-kawan pelajar dalam dialog terbuka nanti agar pemerintah mendengar langsung kondisi objektif di lapangan,” tegas perwakilan SPWP wilayah nabire. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kepolisian Resor Intan Jaya bersama Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Kejaksaan Negeri Nabire resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Jumat (25/9/2026).

Langkah strategis yang dihadiri langsung oleh Bupati Intan Jaya Aner Maeseni, Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian C.A. Samakori, serta Kepala Kejaksaan Negeri Nabire M. Yuris Rawando ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme verifikasi awal, pembagian kewenangan, dan transparansi dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat maupun pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

​Melalui kerja sama ini, setiap aduan akan diverifikasi secara teliti guna memisahkan antara pelanggaran administratif dan ranah tindak pidana korupsi secara objektif. Kapolres Intan Jaya, Kompol Sofian C.A. Samakori, menekankan pentingnya menjaga integritas seluruh personel selama proses koordinasi berlangsung.

“Kami mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas, kerahasiaan informasi, dan tidak menyalahgunakan data yang diperoleh dalam proses penanganan laporan. Semua harus bekerja secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kompol Sofian.

Melalui penguatan koordinasi inter-lembaga ini, pihak Kepolisian bersama APH dan APIP berharap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya dapat berjalan semakin akuntabel dan transparan.

“Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah tata kelola pemerintahan yang semakin baik, pengawasan yang berjalan efektif, serta penegakan hukum yang dilakukan secara tepat dan berkeadilan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Kapolres. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawennari menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan seiring besarnya kebutuhan listrik masyarakat untuk menunjang aktivitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, rumah tangga, hingga perekonomian di Papua Tengah.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nabire saat menghadiri Customer Gathering PLN UP3 Nabire dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional Tahun 2026, Jumat (25/9/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Bersinergi dan Berkolaborasi Menerangi Papua Tengah.”

Ia mengatakan, ketersediaan listrik harus diikuti dengan pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang tersedia, tetapi juga pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan, dan responsif ketika terjadi kendala.

“Hari Pelanggan Nasional bukan hanya sebuah peringatan seremonial, tetapi menjadi momentum yang sangat penting untuk terus memperkuat hubungan antara penyedia pelayanan dengan masyarakat sebagai pelanggan,” katanya.

Ia menilai komunikasi antara PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus dibangun melalui ruang-ruang dialog seperti Customer Gathering. Masukan dari pelanggan dinilai penting untuk menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Selain pelayanan kelistrikan, Ia juga mengapresiasi program kemitraan dan pemberdayaan PLN yang melibatkan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan. Program tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kemandirian, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Ia berharap sinergi PLN dengan Pemerintah Kabupaten Nabire, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya semakin kuat. Dengan kolaborasi tersebut, pelayanan kelistrikan di Nabire dan Papua Tengah diharapkan semakin andal, aman, berkualitas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menghadiri Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) II Kadin Papua Tengah 2026 di Nabire, untuk mendorong para pelaku usaha lokal membangun bisnis mandiri yang berkelanjutan berbasis potensi daerah.

Forum strategis ini digelar guna memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam memetakan serta mengatasi hambatan ekonomi, mulai dari tingginya biaya logistik, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), tantangan upah minimum Rp4 juta, hingga persoalan pemasaran produk lokal ke luar daerah seperti Pulau Jawa, Kamis (24/9/2026).

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiap dukungan infrastruktur kunci yang meliputi penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Nelayan Nabire, pembangunan cold storage, optimalisasi Pelabuhan Pomako di Mimika, pembangunan kandang ayam pedaging close house serta bertelur di Nabire dan Timika, pengembangan komoditas kopi lokal (Paniai, Nabire, Intan Jaya), hingga persiapan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Di tengah dinamika pasar dan pentingnya kesiapan tenaga kerja lokal, Gubernur Meki menekankan bahwa keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh karakter dan pola kolaborasi antar-pengusaha, termasuk dalam mengedukasi masyarakat adat terkait skema investasi sewa tanah maupun kepemilikan saham.

“Bisnis tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang kerja keras, orang jujur, dan orang disiplin,” tegas Meki Nawipa saat menyoroti kebutuhan SDM di Papua Tengah.

Beliau juga mengingatkan pentingnya konsolidasi di tubuh Kadin agar mampu bersaing secara sehat serta tidak berjalan secara individualistis dalam menghadapi iklim persaingan bisnis yang ketat.

“Kalau mau maju, harus grup. Kalau sendiri, orang bunuh kita,” ujar Meki seraya meminta Kadin segera menyusun program kerja sama prioritas untuk tahun 2027.

Melalui pelaksanaan Rapimprov II Kadin Papua Tengah ini, kemitraan antara pemerintah provinsi, para pelaku usaha, dan masyarakat adat diharapkan dapat terjalin lebih erat serta menghasilkan program kerja yang realistis dan berdampak langsung.

Sinergi yang kokoh ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang mandiri, membuka lapangan kerja baru, memangkas biaya logistik daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Tengah yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama DPRPT, Kamis (24/9/2026).

Penandatanganan ini menjadi tahapan krusial untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap responsif terhadap perkembangan kondisi ekonomi, hasil evaluasi APBD Semester I, hingga penyesuaian dana transfer pusat. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pendapatan daerah disesuaikan naik dari Rp2,43 triliun menjadi Rp2,75 triliun (bertambah Rp321,09 miliar), sementara belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Rp2,90 triliun menjadi Rp4,18 triliun (naik Rp1,27 triliun) yang didukung oleh penerimaan SiLPA sebesar Rp1,42 triliun.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menekankan bahwa Perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan instrumen kebijakan publik yang harus berpihak pada kebutuhan rakyat.

“Penandatanganan KUPA dan PPAS Perubahan 2026 ini merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan program prioritas dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Tidak boleh ada program dan kegiatan yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran tanpa manfaat yang jelas,” ujar Meki Nawipa.

Beliau mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah agar menggunakan sisa waktu pelaksanaan anggaran secara cermat dan bertanggung jawab demi pelayanan dasar, infrastruktur, serta ekonomi warga.

“Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara hukum, dan terutama secara moral kepada masyarakat Papua Tengah,” tegasnya.

Melalui penandatanganan kesepakatan ini, seluruh Perangkat Daerah diharapkan segera menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) secara tertib agar penetapan Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai aturan hukum.

Sinergi yang solid antara DPRPT dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan mampu menjadikan KUPA-PPAS Perubahan ini sebagai jembatan lahirnya Perubahan APBD yang adaptif dan akuntabel, serta membawa dampak nyata bagi akselerasi pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Papua Tengah. (*)