NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawennari menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan seiring besarnya kebutuhan listrik masyarakat untuk menunjang aktivitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, rumah tangga, hingga perekonomian di Papua Tengah.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nabire saat menghadiri Customer Gathering PLN UP3 Nabire dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional Tahun 2026, Jumat (25/9/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Bersinergi dan Berkolaborasi Menerangi Papua Tengah.”

Ia mengatakan, ketersediaan listrik harus diikuti dengan pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang tersedia, tetapi juga pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan, dan responsif ketika terjadi kendala.

“Hari Pelanggan Nasional bukan hanya sebuah peringatan seremonial, tetapi menjadi momentum yang sangat penting untuk terus memperkuat hubungan antara penyedia pelayanan dengan masyarakat sebagai pelanggan,” katanya.

Ia menilai komunikasi antara PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus dibangun melalui ruang-ruang dialog seperti Customer Gathering. Masukan dari pelanggan dinilai penting untuk menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Selain pelayanan kelistrikan, Ia juga mengapresiasi program kemitraan dan pemberdayaan PLN yang melibatkan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan. Program tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kemandirian, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Ia berharap sinergi PLN dengan Pemerintah Kabupaten Nabire, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya semakin kuat. Dengan kolaborasi tersebut, pelayanan kelistrikan di Nabire dan Papua Tengah diharapkan semakin andal, aman, berkualitas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menghadiri Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) II Kadin Papua Tengah 2026 di Nabire, untuk mendorong para pelaku usaha lokal membangun bisnis mandiri yang berkelanjutan berbasis potensi daerah.

Forum strategis ini digelar guna memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam memetakan serta mengatasi hambatan ekonomi, mulai dari tingginya biaya logistik, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), tantangan upah minimum Rp4 juta, hingga persoalan pemasaran produk lokal ke luar daerah seperti Pulau Jawa, Kamis (24/9/2026).

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiap dukungan infrastruktur kunci yang meliputi penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Nelayan Nabire, pembangunan cold storage, optimalisasi Pelabuhan Pomako di Mimika, pembangunan kandang ayam pedaging close house serta bertelur di Nabire dan Timika, pengembangan komoditas kopi lokal (Paniai, Nabire, Intan Jaya), hingga persiapan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Di tengah dinamika pasar dan pentingnya kesiapan tenaga kerja lokal, Gubernur Meki menekankan bahwa keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh karakter dan pola kolaborasi antar-pengusaha, termasuk dalam mengedukasi masyarakat adat terkait skema investasi sewa tanah maupun kepemilikan saham.

“Bisnis tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang kerja keras, orang jujur, dan orang disiplin,” tegas Meki Nawipa saat menyoroti kebutuhan SDM di Papua Tengah.

Beliau juga mengingatkan pentingnya konsolidasi di tubuh Kadin agar mampu bersaing secara sehat serta tidak berjalan secara individualistis dalam menghadapi iklim persaingan bisnis yang ketat.

“Kalau mau maju, harus grup. Kalau sendiri, orang bunuh kita,” ujar Meki seraya meminta Kadin segera menyusun program kerja sama prioritas untuk tahun 2027.

Melalui pelaksanaan Rapimprov II Kadin Papua Tengah ini, kemitraan antara pemerintah provinsi, para pelaku usaha, dan masyarakat adat diharapkan dapat terjalin lebih erat serta menghasilkan program kerja yang realistis dan berdampak langsung.

Sinergi yang kokoh ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang mandiri, membuka lapangan kerja baru, memangkas biaya logistik daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Tengah yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama DPRPT, Kamis (24/9/2026).

Penandatanganan ini menjadi tahapan krusial untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap responsif terhadap perkembangan kondisi ekonomi, hasil evaluasi APBD Semester I, hingga penyesuaian dana transfer pusat. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pendapatan daerah disesuaikan naik dari Rp2,43 triliun menjadi Rp2,75 triliun (bertambah Rp321,09 miliar), sementara belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Rp2,90 triliun menjadi Rp4,18 triliun (naik Rp1,27 triliun) yang didukung oleh penerimaan SiLPA sebesar Rp1,42 triliun.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menekankan bahwa Perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan instrumen kebijakan publik yang harus berpihak pada kebutuhan rakyat.

“Penandatanganan KUPA dan PPAS Perubahan 2026 ini merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan program prioritas dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Tidak boleh ada program dan kegiatan yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran tanpa manfaat yang jelas,” ujar Meki Nawipa.

Beliau mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah agar menggunakan sisa waktu pelaksanaan anggaran secara cermat dan bertanggung jawab demi pelayanan dasar, infrastruktur, serta ekonomi warga.

“Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara hukum, dan terutama secara moral kepada masyarakat Papua Tengah,” tegasnya.

Melalui penandatanganan kesepakatan ini, seluruh Perangkat Daerah diharapkan segera menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) secara tertib agar penetapan Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai aturan hukum.

Sinergi yang solid antara DPRPT dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan mampu menjadikan KUPA-PPAS Perubahan ini sebagai jembatan lahirnya Perubahan APBD yang adaptif dan akuntabel, serta membawa dampak nyata bagi akselerasi pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Papua Tengah. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Ribuan umat Kristiani beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri Ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Kebaktian Pembaruan Iman Nasional (KPIN) yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (22/9/2026).

Acara yang diusung oleh Stephen Tong Evangelistic Ministries International (STEMI) tersebut dimulai pukul 19.00 WIT hingga selesai dengan mengusung tema “Bertobatlah dan Hidup Suci”. Sekitar ribuan peserta tampak memadati lokasi acara untuk mengikuti ibadah dan mendengarkan penyampaian firman Tuhan.

Dalam khotbahnya, pengkhotbah senior Pdt. Dr. Stephen Tong menekankan pentingnya pemaknaan sejati atas pertobatan dan kesucian hidup di tengah dinamika zaman. Beliau mengingatkan jamaah bahwa pertobatan bukanlah sekadar perubahan sifat atau perilaku luar belaka.

“Pertobatan bukan berubah sifat, pertobatan bukan berubah kelakuan. Pertobatan adalah berubah arah hidup kepada Tuhan. Karunia dapat dipalsukan, karisma dapat dipalsukan, hanya kesucian yang tidak dapat dipalsukan. Tanda kebangunan sejati adalah kesucian!” tegas Pdt. Dr. Stephen Tong saat menyampaikan pesannya di hadapan para jamaah dan pejabat daerah yang hadir.

Ibadah KKR yang berlangsung penuh kedamaian ini ditutup dengan penyampaian doa dan harapan khusus bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Tengah. Pdt. Dr. Stephen Tong memimpin doa secara khusus untuk jajaran pemerintah daerah dan seluruh jajaran pimpinan yang mengabdi di tanah Papua.

“Kami berdoa agar Tuhan memberikan hikmat, keadilan, dan kesucian hati kepada Pemimpin dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memimpin rakyat menuju kehidupan yang penuh damai, sejahtera, dan takut akan Tuhan,” ucap Pdt. Dr. Stephen Tong memungkas rangkaian ibadah tersebut. (Red)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Nabire diwarnai dengan pelaksanaan bazar murah yang digelar di Markas Kodim (Makodim) 1705/Nabire.

Kegiatan yang menghadirkan 16 stand UMKM dan kelompok tani tersebut menyediakan aneka kebutuhan pokok seperti sembako, sayur-mayur, hingga makanan olahan dengan harga terjangkau, Selasa (22/9/2026).

Meski begitu, minimnya partisipasi pedagang Orang Asli Papua (OAP) menjadi sorotan, lantaran hanya ada satu stand OAP yang menjajakan hasil bumi berupa seledri dan tomat polibag dari Kelompok Tani Samabusa.

Kondisi tersebut mendapat perhatian langsung dari Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto yang mengharapkan keterlibatan masyarakat lokal lebih mendominasi.

“Jauh-jauh hari pengusaha UMKM sudah kami rangkul. Keterlibatan pedagang OAP sebenarnya sangat kami harapkan,” ujar Danrem di sela-sela peninjauan.

Ia menegaskan bahwa TNI terus berupaya membangun hubungan humanis dan membuka ruang pemberdayaan bagi masyarakat Papua, termasuk memanfaatkan pelatihan kewirausahaan yang telah diberikan kepada pemuda OAP di satuan Batalyon Pembekalan dan Angkutan (Yonbekang).

Sebagai satu-satunya perwakilan pedagang OAP, Mama Maria Tigi mengapresiasi kesempatan menjajakan hasil panen kelompoknya meski berharap ada langkah nyata agar pedagang lokal tidak berjalan sendiri.

“Saya berasal dari kelompok tani Samabusa, kami dibimbing menanam seledri dan tomat menggunakan polibag sebagai media tanam,” ungkap Mama Maria saat menawarkan hasil buminya seharga Rp 25.000 per polibag.

Ke depannya, ia berharap pemerintah daerah maupun para penyelenggara kegiatan dapat merangkul dan melibatkan Mama-Mama OAP secara konsisten dalam setiap event bazar, sehingga hasil pertanian lokal mendapatkan wadah pemasaran yang adil dan berkelanjutan. (*)