NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Bazar Murah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI Tahun 2026 resmi dibuka di Halaman Kodim 1705/Nabire, Papua Tengah, Selasa (22/9/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan 16 stan yang diisi oleh satuan TNI, kelompok tani, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja (PVB), Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., dalam sambutannya pada acara pembukaan mengatakan, bazar murah tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat.

“Kegiatan bazar dan pasar murah yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat, khususnya dalam membantu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Ia mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi, kebersamaan, serta kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Menurutnya, kebutuhan pokok merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, melalui kegiatan tersebut, TNI berupaya menghadirkan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

“TNI lahir dari rakyat dan bersama rakyat. Karena itu, kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan prajurit dan alutsistanya, tetapi juga pada kedekatan, kepercayaan dan kebersamaan dengan seluruh komponen masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak prajurit dan keluarga besar Korem 173/PVB untuk terus menumbuhkan semangat berbagi, peduli, dan membantu sesama.

“Jadikan setiap kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun ini sebagai momentum untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar kita,” katanya.

Bazar murah tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI yang melibatkan unsur TNI, kelompok tani, dan UMKM dalam menyediakan berbagai kebutuhan serta produk bagi masyarakat. (*)

TIMIKA, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah menggelar Training of Trainers (TOT) bagi tenaga pendamping kelompok Tanam, Petik, Olah, Jual (TPOJ) untuk memperkuat kapasitas pendamping sekaligus memperluas penerapan program hingga tingkat kampung.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Tembaga, Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (10/9/2026), dengan melibatkan peserta dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Kepala DP3AKB Provinsi Papua Tengah, Agustinus Bagau, mengatakan enam kabupaten menjadi sasaran prioritas, yakni Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai. Sementara Mimika dan Nabire turut dilibatkan dalam program tersebut.

Agustinus menjelaskan, TOT TPOJ merupakan program inovasi sekaligus salah satu program prioritas Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. Pelatihan ini bertujuan menyiapkan peserta agar tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi mampu meneruskannya kepada kelompok masyarakat di daerah masing-masing.

“Setelah peserta yang dilatih di setiap kabupaten dan kota ini, mereka akan kembali ke kabupaten untuk melatih setiap kampung atau setiap kelompok di kabupaten masing-masing. Kalau perlu, setiap desa,” ujarnya.

Menurutnya, pola pelatihan berjenjang tersebut diharapkan membuat manfaat program tidak berhenti pada peserta TOT. Pengetahuan yang diperoleh harus diterapkan dan dibagikan kepada masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kaum ibu.

Untuk tahun ini, setiap kabupaten ditargetkan mengirim sekitar 30 peserta. Agustinus berharap peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan mampu menjadi pendamping yang aktif setelah kembali ke daerah masing-masing.

“Kita harapkan pengetahuan yang mereka dapatkan bisa diteruskan kepada kelompok-kelompok di kampung, sehingga program TPOJ benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, DP3AKB Papua Tengah berharap TPOJ dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta mendukung peningkatan kemandirian dan kesejahteraan keluarga. (*)

MIMIKA, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong tenaga pendamping kelompok Tanam, Petik, Olah, Jual (TPOJ) untuk memperkuat pemanfaatan pangan lokal sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui kegiatan Training of Trainers (TOT) bagi tenaga pendamping kelompok TPOJ.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan Hotel Grand Tembaga, Kabupaten Mimika, Kamis (10/9/2026). Sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa disampaikan oleh Staf Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman Kayame.

Dalam sambutannya, Ia mengatakan TPOJ tidak sekadar berkaitan dengan kegiatan menanam, memetik, mengolah, dan menjual hasil pangan. Menurutnya, TPOJ merupakan bagian dari rangkaian pemberdayaan masyarakat yang dapat menghubungkan potensi pangan lokal dengan peningkatan pendapatan keluarga.

“Bagi saya, TPOJ bukan sekadar kegiatan menanam, memetik, mengolah lalu menjual. Di dalamnya terdapat satu rangkaian pemberdayaan yang lengkap,” ujarnya.

Ia menyebut Papua Tengah memiliki kekayaan pangan lokal yang besar, mulai dari umbi-umbian, ikan, sayuran, hasil pekarangan hingga berbagai komoditas lokal lainnya. Potensi tersebut, kata dia, perlu dikembangkan menjadi produk pangan yang sehat sekaligus memiliki nilai ekonomi.

Karena itu, para peserta TOT tidak hanya diharapkan memahami materi secara teori, tetapi mampu menjadi trainer dan pendamping yang membawa pengetahuan tersebut kepada kelompok TPOJ di wilayah masing-masing.

Dalam Sambutan yang di bacakanya menekankan pentingnya keamanan pangan dalam setiap tahapan produksi. Pendamping diharapkan mampu membantu masyarakat memahami kebersihan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan bahan baku yang bersih, hingga mengidentifikasi risiko kontaminasi.

“Jangan sampai kita ingin meningkatkan ekonomi masyarakat tetapi mengabaikan kualitas dan keamanan produknya,” tegasnya.

Ia juga menilai pengembangan TPOJ memiliki peluang untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, produk pangan lokal harus memenuhi standar higiene, sanitasi, kualitas, konsistensi, serta mekanisme pengadaan sebelum dapat masuk dalam rantai pasok tersebut.

Ia berharap peserta tidak berhenti pada sertifikat setelah mengikuti pelatihan. Sekembalinya ke daerah masing-masing, para pendamping diminta melatih kelompok, mendampingi proses produksi, memperbaiki kekurangan, serta mengukur perkembangan kelompok secara berkelanjutan.

“Ukuran keberhasilan pelatihan ini adalah ketika pengetahuan yang diperoleh turun ke lapangan dan menghasilkan perubahan nyata dalam kelompok yang didampingi,” katanya.

Melalui TOT tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap TPOJ dapat berkembang menjadi gerakan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, edukasi gizi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga di Papua Tengah. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Kabupaten Nabire memastikan penertiban dan relokasi pedagang di kawasan Pantai Nabire atau Pantai Maf merupakan bagian dari kebijakan penataan daerah. Kebijakan tersebut ditegaskan bukan atas perintah Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, melainkan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Nabire, sebagaimana disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai.

Pernyataan tersebut disampaikan Mesak Magai dalam wawancara, Rabu (9/9/2026), terkait rencana penataan kawasan Pantai Nabire yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Nabire.

Menurutnya, kawasan Pantai Nabire memiliki panorama laut yang menjadi daya tarik wisata. Karena itu, pemerintah daerah akan menata kawasan tersebut dengan merelokasi aktivitas perdagangan yang dinilai mengganggu pemandangan ke Taman Gizi.

“Pantai maf atau Pantai Nabire merupakan salah satu objek wisata yang berada di sekitar pusat Kota Nabire. Kawasan ini memiliki pemandangan laut dan panorama yang cukup baik,” katanya.

Ia menjelaskan, relokasi merupakan bagian dari upaya pemerintah menata kawasan agar pemandangan laut dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan dengan lebih baik.

“Karena itu, keberadaan aktivitas jualan atau bangunan yang mengganggu pemandangan akan kami relokasi ke Taman Gizi,” ujarnya.

Ia sekaligus membantah informasi yang menyebut penertiban pedagang di Pantai Nabire merupakan instruksi Gubernur Papua Tengah.

“Ada yang menyampaikan bahwa penertiban dan relokasi pedagang di Pantai Nabire merupakan perintah gubernur. Itu tidak benar. Kawasan tersebut merupakan wilayah Pemerintah Kabupaten Nabire,” tegasnya.

Selain relokasi, Ia menyinggung status lahan Taman Gizi yang akan menjadi salah satu lokasi relokasi pedagang. Menurutnya, Taman Gizi merupakan aset Pemerintah Kabupaten Nabire.

Pemkab Nabire, kata dia, akan mengundang tokoh masyarakat dan pelaku sejarah untuk meluruskan status kepemilikan sejumlah kawasan, termasuk Taman Gizi, bekas kantor DPR, dan Terminal Oyehe.

“Minggu depan, kami akan undang semua tokoh masyarakat dan pelaku sejarah untuk meluruskan status kepemilikan tanah di Taman Gizi, kemudian bekas kantor DPR dan Terminal Oyehe,” katanya.

Bupati Nabire menyebut pembahasan tersebut akan mengacu pada SKN 66 serta keterangan para pelaku sejarah dan keturunannya yang masih hidup.

“Anak cucu daripada pelaku sejarah Oyehe ini masih ada. Mereka nanti akan menjelaskan semua sehingga kepemilikan tanah itu akan kita jelaskan berdasarkan SKN 66,” jelasnya.

Terkait penataan Pantai Nabire setelah relokasi, Ia memastikan pemerintah akan memperbaiki kawasan tersebut agar lebih menarik.

“Setelah panggung di bagian belakang dibongkar, itu nanti view laut kita akan tata. Kemudian termasuk Pantai Nabire kita akan tata,” pungkasnya. (*)

DEIYAI, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meninjau langsung aktivitas pedagang dan petani lokal di Pasar Mama-Mama Papua, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai. Peninjauan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi sekaligus memetakan kebutuhan sarana penunjang usaha rakyat di tingkat bawah.

Selain mengunjungi area pasar, rombongan juga meninjau Meubel Perahu Rakyat dan Galeri Budaya guna mendorong integrasi antara pemberdayaan ekonomi kreatif dan pelestarian tradisi lokal, Selasa (8/9/2026).

“Pembangunan tidak berhenti pada fisik. Dukungan terhadap pendidikan, pelestarian budaya, dan penyediaan ruang usaha bagi mama-mama Papua adalah bagian penting memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Meki Nawipa.

Gubernur Meki berharap ketersediaan ruang usaha yang memadai di Deiyai mampu meningkatkan pendapatan keluarga petani dan pedagang kecil secara berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen melengkapi fasilitas pendukung pasar agar roda perekonomian berbasis kearifan lokal dapat terus berputar. (*)