Berita Daerah
Satgas PKH dan BIM Mangkir Rakor, Waket IV DPRPT Desak Pemprov Turun Tangan
Nabire, Papua Tengah || News.papuatengah.info — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) menggelar Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Nabire.
Rapat tersebut digelar guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Simapitowa (Nabire Barat) dan Kampung Nifasi (Distrik Makimi, Nabire Timur) terkait persoalan sengketa lahan.
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Suku Simapitowa, Kepala Suku Wate, dan Ketua MRP Papua Tengah.
Namun, forum resmi tersebut terpaksa ditunda lantaran pihak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta Badan Industri Mineral (BIM) tidak hadir memenuhi undangan, Kamis (3/9/2026).
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon NR Gobai, menyayangkan ketidakhadiran kedua lembaga tersebut.
Padahal, pertemuan tatap muka dinilai krusial untuk mencari titik temu atas aksi pemasangan plang klaim kawasan hutan oleh Satgas PKH di wilayah Km 95, Km 22, hingga Nifasi yang meresahkan warga lokal.
Sengketa ini dinilai makin pelik karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan hak atas tanah ulayat masyarakat setempat.
”Kami telah menerima aspirasi resmi dari masyarakat Simapitowa dan Nifasi. DPRPT berpandangan masyarakat perlu dipertemukan langsung dengan Satgas PKH dan BIM agar ada solusi konkret atas pemblokiran lahan tersebut,” ujar Jhon usai menunda rapat.
Guna memecahkan kebuntuan, DPRPT mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera turun tangan memfasilitasi dialog lintas pihak.
Jhon mengingatkan bahwa daerah telah memiliki regulasi mengenai perlindungan tambang rakyat yang diselaraskan dengan undang-undang nasional, sehingga upaya penertiban kawasan hendaknya tetap menghormati aturan daerah dan hak-hak masyarakat adat.
”Provinsi Papua Tengah ini sudah punya Perda tentang Tambang Rakyat. Kita perlu kolaborasi. Kami berharap Pemprov Papua Tengah segera memfasilitasi pertemuan ulang dengan mengundang Satgas PKH, BIM, masyarakat, serta para kepala suku untuk duduk bersama mencari jalan keluar,” tegas Jhon Gobai. (*)
