“Gubernur Papua Tengah Minta Pengelolaan Rusun ASN Dilaksanakan Secara Profesional dan Transparan”
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) dikelola secara profesional, tertib, dan berkelanjutan guna mendukung pelayanan publik di daerah otonom baru. Penegasan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, yang dibacakan Asisten III Setda Papua Tengah, Vicktor Fun, pada kegiatan Sosialisasi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Rumah Susun ASN DOB Papua Tengah, Senin (6/7/2026), di Karadiri, Kabupaten Nabire.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua I, yang telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari proses operasional rumah susun ASN. Menurutnya, pembangunan Rusun ASN merupakan salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Kehadiran fasilitas hunian tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi aparatur sipil negara, sekaligus menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Rumah susun ini bukan hanya menjadi fasilitas tempat tinggal bagi ASN, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah,” demikian isi sambutan Gubernur yang dibacakan Vicktor Fun. Gubernur menegaskan bahwa setelah proses pembangunan selesai, perhatian pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek fisik bangunan semata. Pengoperasian, pemeliharaan, pengamanan, serta pengelolaan seluruh sarana dan prasarana harus dilakukan secara optimal agar aset negara tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Karena itu, sosialisasi pengoperasian dinilai memiliki peran strategis untuk menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat, terutama para pengelola rumah susun dan perangkat daerah terkait, mengenai tata cara pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa pengelolaan Rusun ASN mengacu pada Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/132 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Rumah Susun ASN Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dengan adanya regulasi tersebut, seluruh proses pengelolaan diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib, bertanggung jawab, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Gubernur berharap seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan serius agar memahami setiap materi yang diberikan, mulai dari pengoperasian sarana dan prasarana, pemeliharaan bangunan, pengamanan aset pemerintah, hingga mekanisme pemanfaatan rumah susun. Pemahaman yang baik terhadap seluruh aspek tersebut dinilai sangat penting agar fungsi bangunan tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh ASN yang akan menempati rumah susun tersebut. Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan kepada perangkat daerah maupun pengelola yang telah diberikan tanggung jawab agar menjalankan tugasnya secara disiplin, profesional, dan transparan. Menurutnya, rumah susun merupakan aset pemerintah yang harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Ia menilai pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan hunian yang aman, tertib, bersih, nyaman, dan layak bagi para ASN. Sebaliknya, apabila pengelolaan dilakukan secara asal-asalan, maka fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran negara berpotensi mengalami kerusakan lebih cepat dan tidak memberikan manfaat secara maksimal. Di akhir sambutannya, Gubernur berharap kegiatan sosialisasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman seluruh pihak mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan rumah susun ASN.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perangkat daerah terkait, serta pengelola rumah susun agar operasional Rusun ASN dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi aparatur sipil negara maupun penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)