Pemkab Nabire Peringati Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026

“Upacara Hari OTDA ke-30, Pemkab Nabire Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah”

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperingati Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 tahun 2026 melalui upacara resmi yang digelar di halaman Kantor Bupati Nabire, Senin (27/4/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., selaku Inspektur Upacara (Irup). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRK Nabire Nancy Karolin Worabay, unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta para pelajar.

Dalam amanatnya, Bupati Mesak Magai membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen bangsa atas kontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Disampaikan bahwa semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel. Otonomi daerah dinilai sebagai instrumen strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal di tengah keberagaman Indonesia yang luas, baik dari sisi wilayah, budaya, maupun sumber daya.
Peringatan Hari OTDA tahun 2026 mengusung tema yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, termasuk mendukung Asta Cita sebagai arah kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas.
Lebih lanjut, dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta implementasi yang sinkron di semua tingkatan pemerintahan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan, sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah hal strategis turut menjadi perhatian, di antaranya penguatan program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, serta penurunan kemiskinan. Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) melalui digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah juga menjadi fokus utama dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan responsif.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah, mengingat masih tingginya ketergantungan sebagian besar daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Di sisi lain, kolaborasi antar daerah dinilai perlu ditingkatkan guna mengatasi berbagai persoalan lintas wilayah, seperti pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya mengurangi kesenjangan dan meningkatkan layanan dasar masyarakat, pemerintah daerah diharapkan terus mendorong pemerataan pembangunan serta memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah.
Menutup amanatnya, pemerintah menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, penguatan kapasitas keuangan daerah berbasis kinerja, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Peringatan Hari OTDA ke-30 ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. (Red)