Connect with us

Berita Daerah

Bupati Mesak Magai Tekankan Kemandirian Daerah dan Optimalisasi PAD pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30

Published

on

Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Bupati Mesak Magai menyampaikan komitmennya dalam memperkuat implementasi otonomi daerah usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di halaman Kantor Bupati Nabire, Senin (27/4/2026).
Dalam keterangannya kepada media, Mesak Magai menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka desentralisasi yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, regulasi tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya secara mandiri.


Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas yang cukup besar dalam mengelola potensi, khususnya sumber daya alam yang ada di daerah. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus mulai dikurangi dengan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal.
“Pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Jangan terlalu bergantung pada pusat. PAD menjadi instrumen penting untuk mendorong kemandirian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mesak Magai menjelaskan bahwa penguatan otonomi daerah harus berdampak langsung pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa keempat sektor tersebut menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.


Menjawab pertanyaan terkait sejauh mana implementasi otonomi daerah menjangkau wilayah terpencil, ia mengakui bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah hingga ke tingkat kampung. Salah satu instrumen penting yang mendukung hal tersebut adalah alokasi dana desa dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pengelolaan dana kampung memberikan ruang bagi masyarakat di tingkat akar rumput untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah, melalui perangkat teknis, berperan dalam melakukan pengawasan agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.


“Perencanaan pembangunan di kampung disusun sendiri oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan riil mereka. Ini menjadi bagian penting dari makna otonomi, yaitu kebebasan daerah untuk membangun dirinya sendiri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa dana kampung telah dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas, seperti penguatan layanan kesehatan melalui posyandu, penanganan gizi buruk, serta pencegahan stunting. Program-program tersebut dinilai sebagai bentuk konkret dari pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan lokal.
Mesak Magai menambahkan bahwa kepala kampung bersama masyarakat kini memiliki kapasitas yang semakin baik dalam merancang pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan program strategis sesuai karakteristik wilayah masing-masing.


“Dengan kewenangan yang diberikan, pemerintah daerah dan masyarakat harus mampu merancang pembangunan yang tepat sasaran, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan secara merata,” tutupnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang mandiri, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, khususnya di wilayah Kabupaten Nabire dan daerah-daerah terpencil lainnya. (Red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

DinKes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Layanan Harus Sesuai Standar

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Trending