MDF Desak Percepatan Sensus Ekonomi Papua, Progres Belum 50 Persen

JAYAPURA, CENTRAL MEDIA NEWS – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF)meminta pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dipercepat. Sebab, progres pendataan di Papua hingga kini masih di bawah 50 persen.

MDF menegaskan, kelengkapan data ekonomi sangat penting untuk menentukan arah pembangunan Papua. Data tersebut dibutuhkan untuk membaca kondisi usaha, potensi ekonomi, hingga pusat-pusat pertumbuhan baru.

Hal itu disampaikan MDF saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi proses pendataan SE2026 di Provinsi Papua. Dia meminta seluruh pihak ikut mengambil peran, bukan hanya mengandalkan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya urusan BPS, ini adalah pekerjaan dan tanggung jawab kita bersama untuk menyukseskannya,” katanya.

Menurutnya, perubahan wilayah Papua setelah pemekaran daerah otonomi baru ikut mengubah struktur ekonomi dan aktivitas usaha. Kondisi itu membuat kebutuhan terhadap data terbaru semakin mendesak.

Data SE2026 nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam memetakan potensi ekonomi Papua. Mulai penguatan UMKM, ekonomi kreatif, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi.

MDF mengingatkan, pendataan yang tidak lengkap bisa membuat potensi ekonomi Papua tidak tergambar secara utuh. Dampaknya, kebijakan yang disusun pemerintah berisiko tidak tepat sasaran.

“Kita harus tuntaskan Sensus Ekonomi ini bersama-sama. Kita harus melakukan percepatan. Namun, jangan melihat percepatan pendataan sebagai sekadar mengejar angka. Pastikan kualitas dan data yang dikumpulkan faktual dan benar,” ujarnya.

Dia meminta seluruh unit usaha dan masyarakat yang menjadi sasaran sensus memastikan sudah terdata sebelum batas akhir pendataan pada 31 Agustus 2026.

MDF juga mengajak tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat membantu menyosialisasikan SE2026. Dukungan mereka dinilai penting agar petugas sensus bisa menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

“Jangan sampai ada usaha yang tertinggal sampai tanggal 31 Agustus 2026,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPS Provinsi Papua Akhmad Jaelani mengatakan pihaknya telah melaporkan perkembangan SE2026 kepada gubernur. Dengan capaian yang masih relatif rendah, BPS mendorong penguatan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, serta asosiasi pengusaha.

“Kami berharap OPD mampu memberikan arahan kepada usaha binaannya agar menerima petugas sensus serta memberikan jawaban secara benar dan jujur,” kata Jaelani.