Gubernur Papua Tengah Perkuat Kesadaran Bela Negara Berbasis Persatuan dan Kerukunan

NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS– Penguatan kesadaran bela negara menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mendukung pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Sinergi antara aparatur sipil negara (ASN), tokoh adat, tokoh agama, kepala suku, dan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci mewujudkan daerah yang aman, damai, dan harmonis.

Hal tersebut menjadi penekanan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H., dalam sambutan yang diwakili Staf Ahli III Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.KP., pada kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bela Negara Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Hotel Carmel, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Rembuk Noken Kebangsaan: Sinergi ASN dan Seluruh Elemen Kemasyarakatan dalam Aksi Nyata Bela Negara di Papua Tengah” tersebut menjadi momentum membangun komitmen bersama untuk menerjemahkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam tindakan nyata.

Dalam sambutan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa bela negara tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer, tetapi juga diwujudkan melalui kejujuran, tanggung jawab, pelayanan publik yang adil, serta kepedulian terhadap sesama.

“Bagi seorang aparatur sipil negara, bela negara diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat. Ketika seorang ASN bekerja dengan penuh tanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta memberikan pelayanan secara adil tanpa mempersulit masyarakat, sesungguhnya ia sedang menjalankan nilai-nilai bela negara,” demikian pesan Gubernur dalam sambutan yang dibacakan.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran tokoh agama, tokoh adat, kepala suku, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan, menghargai keberagaman, serta mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Menurutnya, stabilitas keamanan dan persatuan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan Papua Tengah, terutama dalam memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten.

“Menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Bela Negara, Gubernur mendorong keterlibatan pemerintah daerah, Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap rencana aksi tersebut menghasilkan program konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan, sehingga nilai-nilai bela negara tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.

Melalui Rembuk Noken Kebangsaan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi, menjaga persatuan, dan bersama-sama membangun Papua Tengah yang aman, damai, harmonis, serta sejahtera. (*)