Samsat Papua Tengah Gandeng Satlantas Polres Nabire dalam Razia Ops Patuh Noken 2026, Sisir Penunggak Pajak

​NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS– Guna menyikapi masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor, Samsat Keliling UPT Pendapatan Nabire Provinsi Papua Tengah menggandeng Satuan Lalu Lintas Polres Nabire menggelar razia kendaraan besar-besaran di depan gapura jalan masuk Mapolres Nabire, Senin (2/11/2026) sore.

Kegiatan penertiban administrasi dan pajak ini dilaksanakan bertepatan dengan momentum Operasi Patuh Noken 2026 Polda Papua Tengah yang berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026, dengan menyasar delapan prioritas penindakan pelanggaran lalu lintas.

​Dalam razia gabungan yang melibatkan ratusan kendaraan roda dua dan roda empat tersebut, petugas mengarahkan para pengendara ke halaman Mapolres Nabire untuk menjalani pemeriksaan dokumen serta kelengkapan kendaraan lebih lanjut. Pemilik kendaraan yang memiliki dokumen lengkap dan taat pajak diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

Sementara itu, pengendara yang menunggak pajak diarahkan untuk memanfaatkan layanan pembayaran di tempat melalui armada Samsat Keliling, sedangkan pelanggar aturan lalu lintas dikenakan sanksi tilang dan wajib melengkapi dokumennya terlebih dahulu sebelum dapat mengambil kendaraannya kembali.

​Langkah sinergis ini diambil untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor guna mendukung pembangunan daerah di wilayah Provinsi Papua Tengah dan delapan kabupaten di bawahnya.

Pihak Samsat Papua Tengah juga menyediakan skema keringanan atau dispensasi pembayaran tunggakan pajak bagi masyarakat melalui konsultasi langsung dengan Tim Verifikasi Samsat di lokasi razia. Plt. Kepala Samsat Papua Tengah, Nicolas Boas F. Mayor, mengimbau masyarakat untuk melihat pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membangun daerah.

​”Kami berharap semua masyarakat jangan melihat dari sisi mungkin masyarakatnya tambah miskin, tetapi bagaimana kita meningkatkan pendapatan yang ada di daerah. Kalau kami tidak melakukan tugas ini, yang jelas pendapatan atau hasil daerah secara khusus untuk kendaraan bermotor pasti tidak ada perubahan. Kami juga mengimbau masyarakat yang menunggak pajak untuk memanfaatkan kebijakan keringanan pembayaran yang diberikan pemerintah melalui konsultasi dengan tim verifikasi kami,” tutur Nicolas Boas.

​Senada dengan hal tersebut, Kasat Lantas Polres Nabire, IPTU Adam Mahardhika, S.Tr.K., S.I.K., berharap kolaborasi lintas instansi ini dapat meningkatkan kedisiplinan serta kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara.

​”Tujuan kami bersinergi dengan rekan-rekan instansi lain adalah untuk bersama-sama menertibkan masyarakat dan juga mengingatkan masyarakat akan kesadaran dalam berlalu lintas, khususnya administrasi. Dengan adanya koordinasi dan juga kolaborasi dengan instansi terkait, kita sama-sama bisa mengaktifkan lagi, mengingatkan kembali kepada masyarakat apabila kendaraan-kendaraannya yang belum membayar ataupun menunggak pajak,” pungkas IPTU Adam. (*)