Ketua MRP Papua Tengah: DPR Jangan Berkelahi di Atas Kursi, Turun Lihat Rakyat.

Nabire, Papua Tengah, Central Media News– Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, SM, mengkritik sikap para elite politik di Papua Tengah yang dinilai terlalu banyak saling menyerang dan mengkritik, sementara kepentingan pembangunan daerah harus tetap menjadi perhatian utama.

Hal itu disampaikan oleh-nya saat ditemui di Gedung MRP. Ia mengajak seluruh pemimpin di Papua Tengah, terutama partai politik, DPR, eksekutif, legislatif, dan lembaga kultur, untuk mengedepankan persatuan dan kolaborasi dalam membangun provinsi yang masih tergolong baru tersebut, Selasa (1/9/2026).

Ia secara khusus menyoroti sikap DPR dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran daerah. Menurutnya, DPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan mengesahkan anggaran, sehingga ketika anggaran telah diketuk dan ditetapkan, pemerintah sebagai eksekutif tinggal melaksanakan kebijakan tersebut.

“Palu kebijakan anggaran itu ada pada DPR. Jadi pengesahan dan penetapan anggaran itu di DPR dulu, baru eksekutif melaksanakan. Eksekutif itu adalah eksekutor,” katanya.

Karena itu, ia meminta DPR melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan anggaran sebelum memberikan kritik kepada pihak eksekutif.

“Nah, sehingga saya minta untuk DPR harus koreksi diri sendiri, baru kritik eksekutif,” ujarnya.

Ketua MRP Papua Tengah menilai, apabila terdapat persoalan dalam penyelenggaraan keuangan daerah maupun APBD Papua Tengah, seharusnya persoalan tersebut terlebih dahulu dibicarakan melalui koordinasi antara DPR dan pemerintah. Menurutnya, komunikasi dan diskusi akan lebih baik daripada saling mengkritik yang pada akhirnya hanya menimbulkan permusuhan.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan pertikaian elite yang hanya berlangsung melalui ruang politik maupun media. Menurutnya, masyarakat justru membutuhkan kehadiran nyata para pemimpin di tengah-tengah mereka, termasuk di wilayah yang menghadapi konflik sosial maupun konflik bersenjata.

“Rakyat tidak butuh itu. Rakyat butuh nyata kehadiran pemimpin itu di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengajak DPR, pemerintah, lembaga kultur, tokoh masyarakat, mahasiswa, serta seluruh masyarakat Papua Tengah untuk mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Kita sama-sama pemerintah, DPR, MBRP, kita harus kolaborasi. Kita membangun Papua Tengah,” katanya.

Menurutnya, Papua Tengah sebagai daerah baru membutuhkan fondasi yang kuat. Karena itu, seluruh pemimpin di daerah tersebut diharapkan tidak saling menjatuhkan, melainkan bersatu dan bekerja sama untuk membangun Papua Tengah.

Penulis. Efraim