Kapolres Nabire Pimpin Rakor Pengamanan Rencana Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh Tim Investigasi HAM dan mahasiswa Puncak se-Indonesiadi Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Wicaksana Lagawa Mapolres Nabire pada Minggu (26/4/2026).

Rakor ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Nabire H. Burhanudin Parenwari, Danbrig 82 Nabire Kolonel Andika, serta Dandim 1705/Nabire Letkol Dwi Palwanto Tirta Mentari. Selain itu, hadir pula berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, kepala suku, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam arahannya, Kapolres Nabire menyampaikan bahwa aksi demonstrasi direncanakan berlangsung pada Senin, 27 April 2026, dengan melibatkan massa yang mengatasnamakan mahasiswa dari wilayah Puncak. Aksi tersebut direncanakan dimulai dari sejumlah titik, termasuk asrama mahasiswa dan kawasan Pasar Karang.
Kapolres menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak mengizinkan pelaksanaan long march dari titik-titik yang jauh. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan potensi gangguan ketertiban umum, terutama kemacetan lalu lintas yang dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat, terlebih karena bertepatan dengan hari pertama kerja serta adanya agenda kunjungan pejabat penting, yakni Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi, namun harus dilakukan dengan tertib dan terkoordinasi. Long march dari titik jauh berpotensi menimbulkan kemacetan dan gangguan keamanan. Oleh karena itu, kami akan mengatur pergerakan massa agar tetap terkendali,” ujar Kapolres.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya potensi massa yang menyebar dan berkumpul di titik-titik strategis seperti perempatan jalan, yang berisiko menimbulkan kemacetan parah dan situasi yang sulit dikendalikan.
Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian telah menyiapkan strategi pengamanan dengan memecah konsentrasi massa ke beberapa titik dan mengarahkan mereka menuju lokasi utama penyampaian aspirasi, yakni Kantor DPR Provinsi. Selain itu, disiapkan pula sekitar 10 hingga 15 kendaraan angkut untuk membantu mobilisasi massa secara terkoordinasi.

Kapolres juga menyoroti adanya informasi terkait kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk adanya indikasi pengerahan massa dalam jumlah besar hingga mencapai sekitar 2.000 orang, serta potensi keterlibatan anak-anak dalam aksi tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius aparat keamanan.
“Kami bertanggung jawab penuh terhadap keamanan. Oleh karena itu, setiap rencana aksi harus mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama. Kami tidak mengizinkan adanya pergerakan massa yang tidak terkontrol,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Nabire. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan aspirasi dapat disampaikan secara damai tanpa mengganggu kepentingan umum.

Rakor ini juga menjadi forum untuk menyerap masukan dari para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, guna merumuskan langkah terbaik dalam menghadapi rencana aksi tersebut.
Dengan koordinasi yang matang dan sinergi semua pihak, diharapkan pelaksanaan aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tetap menghormati hak masyarakat luas. (Red)