‎Bapperida Paparkan Proses RKPD dan Capaian Makro Ekonomi, Dorong Perencanaan Partisipatif di Nabire

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dsn Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire menegaskan komitmennya menghadirkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis data dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
‎Dalam kegiatan yang digelar di Aula Bapperida, Kepala Bapperida Kabupaten Nabire Dr.H.Mukayat, S.Pd., M.Si., M.Sc., M.Pd. menyampaikan bahwa pihaknya melayani 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 33 SKPD dan 15 distrik. Meski demikian, optimalisasi sumber daya manusia dinilai mampu memastikan seluruh proses perencanaan berjalan baik.
‎“Kita ingin perencanaan tidak lagi bersifat top down. RKPD harus partisipatif, membutuhkan banyak ide, saran, dan masukan dari semua pihak,” ujarnya di hadapan peserta yang terdiri dari unsur DPRK, akademisi, OPD, serta perwakilan masyarakat.

‎Proses Penyusunan RKPD Bertahap dan Panjang
‎Dijelaskan, RKPD merupakan dokumen tahunan yang diturunkan dari dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, yakni RPJPD (20 tahun) dan RPJMD (5 tahun). Penyusunannya tidak instan dan membutuhkan waktu hampir dua tahun.
‎Tahapan penyusunan dimulai dari pembentukan tim, penyusunan rancangan awal, rancangan, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), rancangan akhir, hingga proses review oleh Inspektorat serta konsultasi ke pemerintah provinsi sebelum ditetapkan.
‎“RKPD ini gabungan rencana kerja 48 OPD. Karena itu dokumennya tebal, bisa lebih dari 600 halaman, lengkap dengan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan,” jelasnya.
‎Ia menambahkan, dalam waktu dekat Bappeda akan menggelar musrenbang distrik dengan melibatkan seluruh kepala distrik, 72 kampung, dan 9 kelurahan guna menjaring usulan langsung dari masyarakat. Selanjutnya akan dilaksanakan forum perangkat daerah dan musrenbang kabupaten sebelum penetapan akhir pada 31 Maret.

Payung Hukum Nasional
‎Kepala Bapperida juga menegaskan bahwa sistematika RKPD seragam secara nasional, merujuk pada regulasi seperti:
‎Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
‎Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
‎Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
‎“Dari Sabang sampai Merauke, sistematika RKPD sama. Ini memastikan standar perencanaan terjaga secara nasional,” ujarnya.

‎
‎Dorong Kemandirian Daerah dan Penguatan PAD
‎Dalam kesempatan itu, Bapperida juga menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah. Dengan kecenderungan pengetatan transfer ke daerah, pemerintah kabupaten didorong untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‎“Kalau dana transfer makin berkurang, maka kita harus menguatkan PAD. Daerah harus mandiri, mampu menghasilkan pendapatan sendiri,” tegasnya.
‎Ia berharap perangkat daerah yang berada dalam rumpun PAD dapat menjadi motor penggerak peningkatan penerimaan daerah.

‎Indikator Makro Ekonomi Meningkat
‎Bappeda juga memaparkan sejumlah indikator makroekonomi Kabupaten Nabire berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tren positif.
‎Beberapa capaian tersebut antara lain:
‎Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,75 persen menjadi 3,81 persen.
‎Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 72,28 menjadi 72,89 persen.
‎Usia Harapan Hidup meningkat dari 70,06 tahun menjadi 70,50 tahun.
‎Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,10 persen menjadi 3,16 persen.
‎Angka kemiskinan menurun dari 24 persen menjadi 22,65 persen.
‎Rasio Gini turun dari 0,346 menjadi 0,313, menandakan kesenjangan ekonomi semakin mengecil.
‎Sementara itu, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Nabire masih tergolong tinggi dibanding sejumlah daerah lain di Papua, yang berdampak pada harga barang dan biaya pembangunan.
‎Di sektor kesehatan, prevalensi stunting disebut sebagai yang terbaik di wilayah Papua Tengah berdasarkan data terbaru, dan pemerintah daerah menargetkan mempertahankan capaian tersebut dalam evaluasi tingkat provinsi.
‎Menutup kegiatan, Bappeda mengajak seluruh peserta aktif memberikan masukan agar RKPD tidak hanya menjadi dokumen tebal, tetapi benar-benar terimplementasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.
‎“Kita ingin RKPD tidak sekadar rapi di atas kertas, tetapi berwarna dalam implementasi. Dengan partisipasi semua pihak, kita optimistis pembangunan Nabire semakin baik,” pungkasnya.

Prioritaskan Pembangunan SDM

Sementara itu, Bupati Nabire Mesak Magai dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plt.Sekda Yulius Pasang, menyampaikan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
‎Adapun tema pembangunan Kabupaten Nabire Tahun 2027 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, dan Penguatan Ekonomi Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
‎Tema tersebut, menurut Bupati, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pemberdayaan perempuan dan generasi muda.

‎Selain itu, pemerintah daerah juga menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan pemerataan akses pelayanan dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, penyediaan air bersih dan sanitasi, penanganan rumah tidak layak huni, serta pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat.
‎Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap masukan dari seluruh pemangku kepentingan dapat menyempurnakan dokumen perencanaan RKPD 2027 sehingga selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

‎Kegiatan tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, pejabat eselon, serta berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.

(Red)