Berita Daerah
Pemprov Papua Tengah Serahkan Mesin Cetak KTP untuk Percepat Pelayanan Dukcapil di Dogiyai
MOANEMANI, CENTRAL MEDIA NEWS– Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyerahkan bantuan mesin cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) beserta ribon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Dogiyai. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan sosialisasi kependudukan sekaligus fasilitasi nikah massal bagi Orang Asli Papua (OAP) di Aula Koteka Moge, Moanemani, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Dogiyai, Yudas Tebai, S.Pd., M.Si.
Kepala Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai, SE, menyampaikan tiga pesan Gubernur Papua Tengah, yakni menjaga fasilitas bantuan, meningkatkan kesadaran pencatatan perkawinan, serta memelihara keamanan dan ketertiban di Dogiyai.
Ia menegaskan, mesin cetak KTP tersebut merupakan fasilitas milik masyarakat yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
“Mesin ini bukan milik perorangan, bukan milik Dinas saja, dan bukan pula milik pejabat tertentu. Ini milik rakyat, untuk kepentingan kita bersama. Mari jaga dan manfaatkan sebaik-baiknya,” tegas Iyai.
Ia juga menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan secara sah menjadi dasar penerbitan dokumen keluarga, seperti Kartu Keluarga dan KTP, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses bantuan pemerintah maupun pelayanan publik.
Sementara itu, Bupati Dogiyai Yudas Tebai mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam penyelenggaraan nikah massal bagi OAP. Menurutnya, dokumen kependudukan merupakan dasar hukum untuk melindungi hak keluarga sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan negara.
“Kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sekaligus membantu pasangan yang memenuhi syarat agar mendapatkan pelayanan pencatatan perkawinan secara tertib, mudah, dan terjangkau,” ujar Yudas.
Ia berharap pelayanan dilakukan secara ramah, transparan, tanpa diskriminasi, serta terus diperluas hingga tingkat kampung melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten. (*)
