Berita Daerah
Studi Banding ke Bali, Pemprov Papua Tengah Benahi Tata Kelola Dana Hibah demi Akuntabilitas Daerah
BALI, CENTRAL MEDIA NEWS– Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat komitmen penataan keuangan daerah dengan menggandeng Pemerintah Provinsi Bali melalui agenda Bimbingan Teknis dan Studi Banding Tata Kelola Perencanaan Dana Hibah, Selasa (10/11/2026).
Langkah strategis yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat, Lambertus Wakerkwa, S.Sos., di Ruang Praja Sabha Unit 3 Bali ini difokuskan untuk membedah praktik baik digitalisasi dan efisiensi birokrasi anggaran.
Dalam kunjungan tersebut, jajaran Pemprov Papua Tengah mendalami sistem administrasi terpadu termasuk penerapan instrumen e-Hibah serta mitigasi ketat mulai dari tahap verifikasi proposal, penelitian lapangan, hingga mekanisme penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang selaras dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri.
Mengoptimalkan momentum tersebut, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Papua Tengah, Edward Semuel Renmaur, S.STP., M.A.P., M.Han., menegaskan bahwa studi banding ini memberikan landasan esensial bagi instansinya untuk menerapkannya secara terukur di tanah Papua.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak pengalaman dan praktik baik dari Pemerintah Provinsi Bali. Hal-hal yang telah berjalan baik akan menjadi bahan pembelajaran untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sehingga tata kelola pemberian hibah ke depan semakin transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Edward.
Ia juga menekankan bahwa orientasi utama penyaluran hibah bukan sekadar rutinitas bantuan, melainkan instrumen perlindungan anggaran agar setiap rupiah berpihak pada skala prioritas pembangunan daerah dan kehati-hatian finansial.
Melalui sinergi lintas wilayah yang turut ditandai dengan pertukaran cinderamata khas berupa Kopi Eksklusif Papua Tengah dan Noken Anggrek ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menaruh harapan besar agar hasil evaluasi lapangan di Bali mampu bermuara pada reformasi tata kelola anggaran yang berkelanjutan.
Ke depan, langkah ini diproyeksikan mampu melahirkan sistem informasi hibah yang terintegrasi secara transparan di Papua Tengah, sehingga seluruh alokasi dana hibah benar-benar tepat sasaran, meminimalisasi celah penyimpangan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lembaga penerima di Bumi Cenderawasih. (*)
