Sekda Yulius Pasang Buka Konsultasi Publik Susun RKPD Tahap Awal

“Bupati Tekankan DisiplinDisiplin Pegawai, Prioritaskan Pembangunan SDM”
‎

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulius Pasang,membuka secara resmi kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nabire Tahun 2027, Selasa (24/2/2026) di Aula Bapperida Kabupaten Nabire.
‎Dalam pengantarnya, Plt Sekda menegaskan pentingnya kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam setiap agenda pemerintahan. Ia menyampaikan harapan agar seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran pejabat eselon dapat menghargai waktu sebagai bagian dari etos kerja birokrasi.
‎“Jika kita tidak bisa mengatur waktu, maka pekerjaan kita akan terbengkalai. Ke depan, setiap pertemuan harus dimulai tepat waktu,” tegasnya.

‎Yulius Pasang juga menyampaikan bahwa dirinya mewakili Bupati Nabire yang saat ini masih dalam masa pemulihan kesehatan dan membutuhkan waktu istirahat. Ia mengajak seluruh peserta untuk mendoakan agar Bupati Mesak Magai segera pulih dan dapat kembali menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
‎Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Nabire Mesak Magai menyampaikan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

‎Adapun tema pembangunan Kabupaten Nabire Tahun 2027 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, dan Penguatan Ekonomi Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
‎Tema tersebut, menurut Bupati, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pemberdayaan perempuan dan generasi muda.

‎Selain itu, pemerintah daerah juga menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan pemerataan akses pelayanan dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, penyediaan air bersih dan sanitasi, penanganan rumah tidak layak huni, serta pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat.

‎Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap masukan dari seluruh pemangku kepentingan dapat menyempurnakan dokumen perencanaan RKPD 2027 sehingga selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
‎Kegiatan tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, pejabat eselon, serta berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire. (Red)