Rakernis Ditreskrimum Polda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias: “Kawal Stabilitas DOB, Polisi Lindungi Hak Warga”

​NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Tengah di Hotel Carmel, Nabire, Selasa (10/11/2026).

Di hadapan jajaran Satreskrim Se-Papua Tengah, Kapolda menyoroti kompleksitas dinamika sosial di daerah otonom baru (DOB) ini, di mana tercatat sebanyak 2.135 perkara tindak pidana—didominasi kasus curanmor, pencurian dan penganiayaan yang menuntut peningkatan kualitas penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

​“Sebagai daerah otonom baru (DOB), Papua Tengah memiliki dinamika sosial, ekonomi dan politik yang cukup kompleks. Karena itu, jajaran Reskrim harus mampu hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegas Brigjen Pol. Jermias Rontini.

​Dalam forum yang turut dihadiri Wakapolda Kombes Pol. Dr. Gustav R. Urbinas dan Dirreskrimum Kombes Pol. Asep Sayidi Wijaya ini, Kapolda juga menjabarkan lima penekanan strategis, mulai dari optimalisasi keadilan restoratif, penguatan digitalisasi penyidikan lewat E-Manajemen Penyidikan (EMP), hingga perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak.

Seluruh penyidik didorong untuk tidak sekadar tegas dalam penindakan, melainkan juga teliti dalam pembuktian serta senantiasa mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

​“Saya berharap melalui Rakernis ini, seluruh jajaran Reserse Kriminal Umum dapat melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga mampu merumuskan langkah-langkah strategis dan konkret dalam menekan angka kriminalitas serta meningkatkan penyelesaian perkara secara profesional, transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

​Melalui penyelenggaraan Rakernis ini, diharapkan seluruh jajaran Satreskrim di wilayah hukum Polda Papua Tengah dapat menyerap materi dengan baik, memperkuat sinergi lintas sektoral bersama tokoh adat dan pemerintah daerah, serta mengimplementasikan langkah-langkah solutif di lapangan demi mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, berkeadilan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua Tengah. (*)